Oleh Sonia Rahayu
Aktivis Muslimah
Nusantaranews.net, Musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dan meluas di berbagai wilayah negeri ini kembali mempertanyakan sejauh mana kehadiran negara dalam melindungi keselamatan rakyatnya. Alih-alih menetapkan status darurat demi percepatan penanganan yang komprehensif, pemerintah justru bersikap defensif dan enggan mendeklarasikannya sebagai bencana nasional, meski protes dan keluhan kabut asap lintas negara terus berdatangan dari negara tetangga. Di tengah kelumpuhan ekologis ini, jutaan rakyat kembali harus menanggung derita akibat hilangnya ruang hidup yang sehat dan aman.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), tercatat seluas 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap telah menembus 277.075 kasus per 11 Oktober 2026, yang mana 64.913 di antaranya menimpa anak-anak usia balita, disertai jatuhnya korban jiwa sebanyak 4 orang (Suara.com, Senin, 19/10/2026; Bisnis.com, Selasa, 13/10/2026). Ironisnya, di tengah darurat ekologis yang melumpuhkan aktivitas publik tersebut, para pengambil kebijakan terkesan abai dan menutup mata terhadap penderitaan di tingkat akar rumput, seolah suara rakyat yang sesak tercekik asap tebal tidak pernah sampai ke meja kekuasaan.
Karhutla yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas merupakan buah pahit dari penerapan sistem sekuler-kapitalis. Sekularisme telah melahirkan para pemimpin yang kehilangan orientasi hakiki kepemimpinan, gagal memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, serta minim rasa tanggung jawab moral di hadapan rakyatnya. Di sisi lain, cengkeraman sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya di tangan para pemodal dan korporasi besar. Dengan dalih kebebasan kepemilikan dan investasi, hutan dan lahan dibuka secara ugal-ugalan demi mengeruk keuntungan materi bagi segelintir elit, sementara keselamatan ekosistem dan nyawa rakyat dikorbankan begitu saja.
Kondisi yang menindas dan mengabaikan keselamatan publik ini sangat bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan dalam pandangan syariat Islam (siyasah syar'iyyah). Dalam sistem Islam, seorang pemimpin (imam atau khalifah) diposisikan sebagai raa'in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) yang menjadikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas mutlak. Seorang pemimpin yang bertakwa memiliki tiga watak utama: al-quwwah (kekuatan dan ketegasan dalam menegakkan aturan), at-taqwa (kesadaran penuh bahwa kepemimpinannya akan dihisab di akhirat), serta ar-rifq bi ar-ra'iyyah (kasih sayang dan kelembutan kepada rakyatnya).
Melalui penerapan aturan Islam secara kafah, sistem pendidikan berbasis akidah akan melahirkan para pengambil kebijakan yang amanah dan responsif, bukan pemimpin yang alergi terhadap kritik atau sekadar ingin mendengar laporan menyenangkan. Lebih dari itu, sistem ekonomi Islam secara tegas membagi kepemilikan menjadi tiga: individu, umum, dan negara. Hutan, lahan luas, serta sumber daya alam dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang haram dikuasai oleh swasta atau korporasi. Dengan menutup total pintu eksploitasi demi kerakusan pemodal dan mengembalikan pengelolaannya kepada negara, penanganan bencana karhutla dapat diselesaikan hingga ke akar persoalannya secara tuntas, rasional, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, bencana karhutla dan penderitaan rakyat akibat kabut asap tidak boleh terus dibiarkan berulang di bawah sistem yang abai. Sudah saatnya umat menyadari bahwa perlindungan hakiki bagi rakyat dan kelestarian alam hanya dapat terwujud tatkala kepemimpinan dijalankan berlandaskan aturan penciptanya. Mari kita berjuang bersama menegakkan sistem Islam secara utuh agar fungsi negara sebagai perisai pelindung umat benar-benar hadir secara nyata.
Wallahu a'lam bish-shawab.
