Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi Sekolah, Kejaksaan Diminta Bongkar Aktor di Balik Setoran 15 Persen

Tuesday, November 17, 2026 | November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T10:50:14Z


Nusantaranews.net,Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi Sekolah, Kejaksaan Diminta Bongkar Aktor di Balik Setoran 15 Persen

Lampung Tengah (Nusantaranews.net) Bandar Lampung Dugaan praktik pemerasan dalam jabatan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah mulai memasuki babak serius. Sebanyak 83 kepala sekolah penerima bantuan kini diperiksa tim penyidik gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.

Pemeriksaan yang berlangsung Selasa (17/11/2026) tersebut melibatkan 13 penyidik yang diterjunkan untuk menggali keterangan para kepala sekolah secara bertahap. Fokus penyidikan tidak lepas dari dugaan adanya permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi sekolah.

Dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah penerima bantuan tersebut.

"Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026," ungkap Okky.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para penerima bantuan sekaligus memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan hukum, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Dinas Pendidikan, Okky menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung sebagai penangan utama penyidikan.

"Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline untuk pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan," jelasnya.

Pengakuan Kepala Sekolah Jadi Pintu Masuk Penelusuran Dugaan Setoran

Hal yang semakin menyita perhatian muncul dari keterangan sejumlah kepala sekolah setelah menjalani pemeriksaan. Beberapa saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mendapat pertanyaan penyidik terkait dugaan permintaan uang oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.



Bahkan, menurut salah seorang kepala sekolah, hampir semua kepala sekolah yang diperiksa mengakui adanya permintaan uang sebagaimana yang ditanyakan penyidik.

"Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah," ujar salah seorang kepala sekolah usai pemeriksaan.

Pengakuan tersebut tentu perlu diuji dan didalami melalui proses penyidikan. Namun, apabila keterangan para saksi didukung alat bukti lain, hal ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap pola dugaan permintaan setoran, pihak yang berperan, hingga aliran uang yang diduga diterima.

Pertanyaan mendasar pun mulai mengemuka: siapa yang diduga meminta setoran 15 persen tersebut? Apakah permintaan dilakukan secara langsung atau melalui perantara? Siapa yang menikmati aliran dana, dan apakah praktik tersebut melibatkan lebih dari satu pihak?

Penyidikan Dimulai 9 November, Publik Menanti Pengungkapan Aktor Utama

Berdasarkan dokumen surat pemanggilan saksi, penyidikan perkara ini telah dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

Dengan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah dan pengerahan 13 penyidik gabungan, perkara ini menjadi ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan di sektor pendidikan.

Publik tidak hanya menunggu pemeriksaan terhadap para penerima bantuan, tetapi juga menantikan keberanian penyidik menelusuri pihak yang diduga menjadi pengendali permintaan setoran, termasuk kemungkinan aliran dana kepada pihak lain.

Sebab, apabila benar bantuan revitalisasi sekolah dibayangi kewajiban memberikan setoran 15 persen, persoalannya bukan sekadar dugaan pelanggaran hukum biasa. Praktik semacam itu berpotensi menggerus tujuan utama program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Kini, masyarakat menunggu pengusutan yang transparan dan menyeluruh. Jangan sampai pemeriksaan berhenti pada para kepala sekolah sebagai penerima bantuan, sementara pihak yang diduga meminta dan menikmati uang justru luput dari pertanggungjawaban hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, transparansi penanganan perkara dan pengungkapan fakta secara menyeluruh merupakan hal yang patut dituntut publik.

(Redaksi)
×
Berita Terbaru Update