Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Demo Hari Pahlawan Berujung Ricuh: Saat Kritik Dianggap Ancaman, Bukan Aspirasi

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T07:13:31Z
Demo Hari Pahlawan Berujung Ricuh: Saat Kritik Dianggap Ancaman, Bukan Aspirasi

Oleh: Sundari Allawiyah, S.E. 
Pengajar dan Aktivis Muslimah 


Demo memperingati hari pahlawan 10 November 2026 di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berujung ricuh dan meluas ke Bundaran UGM. Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa rakyat itu berhadapan dengan aparat kepolisian hingga polisi menangkap menangkap lebih dari 100 orang. (Tempo. co, 11/11/2026)

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas kezaliman dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Aksi yang awalnya damai itu langsung berubah menjadi bentrokan setelah aparat melakukan tindakan represif dengan memukul dan membubarkan massa secara paksa, sehingga sejumlah mahasiswa mengalami luka fisik. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM pun mengecam tindakan represif aparat tersebut. Sementara itu, Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat pengamanan aksi tersebut.
(bbc.com, 13/11/2026)

Peristiwa ini bukan sekedar kericuhan sesaat. Ia adalah cermin buram bagaimana demokrasi-kapitalisme hari ini memperlakukan rakyatnya sendiri. Rakyat melakukan aksi sebagai bentuk protes atas kezaliman. Namun, kritik dan aspirasi rakyat yang tidak sejalan dengan penguasa justru dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai kebebasan berpendapat. Sebagaimana yang selalu dijunjung oleh demokrasi.

Padahal, dalam narasi demokrasi, kedaulatan ditangan rakyat. Akan tetap, faktanya kedaulatan itu hanya berhenti di bilik suara, setelah pemilu selesai, kebijakan justru dibuat berdasarkan kepentingan segelintir elit dan pemilik modal. Rakyat yang protes kemudian dibungkam dengan dalih menjaga ketertiban. 

Contohnya sangat nyata dan berulang. Ketika buruh menolak undang-undang yang merugikan mereka, mereka dihadapi dengan water cannon dan gas air mata. Ketika mahasiswa menolak kenaikan biaya pendidikan, mereka dipukul dan ditangkap. Ketika mereka menolak penggusuran atas nama pembangunan, mereka dianggap menghambat investasi. Polanya selalu sama: siapa yang kritis, dialah yang ditindak dan ditangkap. 

Inilah kontradiksi demokrasi. Di satu sisi demokrasi menjanjikan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, aparat dijadikan alat untuk menjaga kekuasaan. Bukan untuk mengayomi rakyat. Aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat. Dan negara seharusnya menjadi pelayan rakyat. Namun dalam sistem demokrasi-kapitalisme, aparat justru berubah menjadi temeng penguasa. Sebab dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan manusia, sehingga hukum bisa dibuat sesuka hati sesuai dengan kepentingan yang sedang berkuasa. 

Akibatnya, hukum menjadi lentur bagi penguasa dan kaku bagi rakyat. Penguasa yang melanggar aturan bisa lolos dengan alasan kebijakan. Rakyat yang menyampaikan pendapat justru diproses. Hukum dengan pasal karet seperti menghasut atau melawan petugas. Keadilan pun menjadi bahan mahal yang harus dibeli oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. 

Berbeda dengan itu, Islam memiliki cara pandang yang sangat berbeda tentang kekuasaan. Dalam Islam kedaulatan berada di tangan syara’, bukan di tangan manusia. Artinya, hukum tidak bisa dibuat sesuka hati oleh penguasa atau DPR. Kebijakan harus terikat dengan syariat, bukan dengan kepentingan politik dan bisnis. 

Dalam Islam, mengoreksi penguasa bukalah kejahatan. Melainkan suatu kewajiban. bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebagai jihad yang paling utama, yaitu menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim. Artinya, kritik adalah bagian dari ibadah, bukan sebagai ancaman yang harus dibungkam. 

Sejarah Islam pun pernah membuktikan bahwasanya dahulu ketika Khilafah Umar bin Khattab menjadi khalifah, seorang perempuan berani berdiri dan mengoreksi pendapatnya di depan umur berkaitan tentang mahar. Umar tidak marah dan tidak menangkapnya. Justru Umar berkata, Umar salah dan perempuan itu benar. Itulah contoh penguasa yang tunduk pada kebenaran, bukan pada ego kekuasaan. 

Penguasa dalam Khilafah adalah Ra’in, yaitu penggembala yang bertugas melayani dan melindungi rakyatnya. Aparat keamanan juga berfungsi mengayomi rakyat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Jika terbukti berbuat zalim, penguasa maupun aparat harus dikenakan sanksi yang sama. Rakyat bisa mengadukan kezaliman penguasa kepada Mahkamah Mazhalim, yaitu lembaga peradilan khusus yang berwenang memberhentikan penguasa yang zalim sekalipun ia seorang Khalifah (pemimpin). 

Karena itu, peristiwa yang terjadi di Yogyakarta harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Selama kedaulatan masih berada di tangan manusia, selama itu pula kezaliman akan terus berulang. Hari ini mahasiswa UGM yang menjadi korban, besok bisa jadi buruh, petani atau rakyat lainnya. Selama sistemnya tidak berubah, korban akan tetap terus bertambah. 

Solusinya bukan mengevaluasi 11 polisi yang diperiksa Propam. Solusinya adalah mengganti sistem yang melahirkan kezaliman itu, yakni demokrasi-kapitalisme, dengan sistem Islam yang menempatkan kedaulatan di tangan syara’. Hanya dengan Islam, kritik tidak lagi dianggap ancaman, aparat kembali menjadi pengayom, dan penguasa kembali menjadi pelayan rakyat. 

Sebab, pahlawan sejati bukanlah mereka yang diam saat rakyat dizalimi, melainkan merekalah yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan yang zalim. Wallahu’alam a’lam. []
×
Berita Terbaru Update