Oleh. Wiwin Supiyah
Nusantaranews.net, pada tanggal 10 November 2026, terdapat demo besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pendemo membawa 9 tuntutan nasional dan kebijakan Yogyakarta. Sayangnya berujung ricuh meluas sampai bundaran UGM. Sekitar 150 an orang ditangkap termasuk mahasiswa. Mereka menderita luka-luka. Tidak sekedar ditangkap, mereka pun dipukul, ditendang dan dirundung. Dekan Fisipol UGM mengecam Tindakan represif apparat kepolisian, karena bertindak refresif sehingga membuat para mahasiswa menderita luka fisik. Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan penaggaran disiplin dan kode etik saaat pengamanan aksi. Sebelas polisi diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Sungguh miris negeri ini, bermacam-macam sebutan menandakan Indonesia benar-benar sedang diujung tanduk, mulai dari #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, #PeringatanDarurat, hingga symbol 3 jari sebagai symbol persatuan rakyat melawan kedzaliman penguasa. Nyatanya berbagai masalah negeri ini terus bermunculan silih berganti, bukan berasal dari bencana alam, melainkan sejumlah kesalahan kebijakan yang banyak menyengsarakan rakyat. Kebijakan demokrasi memang dibuat oleh manusia, sehingga wajar bila dibuat sesuka hati, merangkul berbagai kepentingan kapitalis meski mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Kritik masyarakat dianggap sebagai ancaman penguasa. Sungguh sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan seperti yang dijunjung demokrasi. Rakyat yang berkuasa mendapat intimidasi. Belum lagi dianggap penghinaan dan pencemaran nama baik pemimpin. Respon Presiden juga tidak menenangkan rakyat. Komunikasi pasif agresif dilancarkan seperti #AntekAsing, #Iri, “omon-omon”, “ndasmu”, dan “sok pintar/goblok” digunakan saat pidato partai maupun nasional sebagai tanggapan atas kritik.
Kebebasan berpendapat dimatikan, orang-orang yang vocal dicegat, hingga enggan dan apatis lagi terhadap negeri. Aparat tidak lagi mengayomi rakyat. Sebaliknya rakyatlah yang melayani penguasa negara. Aparat justru bertindak sebagai alat menjaga kekuasaan. Rakyat sibuk berlindung dan hidup dibawah usahanya sendiri. Fakta demokrasi yang menciptakan kesengsaraan tidak bisa dielakan lagi.
Kekacauan ini bermula dari manusia yang enggan menjadikan kedaulatan ditangan Syariat Allah. Syariat Islam yang terkesan kaku, banyak mengatur dan tetap sebenarnya memiliki hikmah luar biasa. Hukum syara yang bersifat tetap, tidak bisa diubah-ubah sekehendak hati penguasa. Berbeda dengan demokrasi yang ketetapannya bisa diotak-atik penguasa. Sehingga syariat tidak bisa dijadikan alat mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya syariat akan mendahulukan kepentingan masyarakat umum, dan bersifat menyejahterakan rakyat secara luas. Penguasa tidak sebagai pencari keuntugnan melainkan sebagai ra’in dan junnah, penjaga dan pelindung.
Dalam islam, kepemimpinan selepas Rasulullah adalah kepemimpinan bashariah/ yang bersifat manusia, bukan bersifat ilahiah yang bebas dari kesalahan. Kepemimpinan bashariah merupakan kepemimpinan yang dijalankan manusia biasa, yang berpotensi melakukan kesalahan. Sehingga islam memberikan ruang bagi rakyat untuk mengoreksi penguasa. Ini merupakan kewajiban jihad yang paling utama. Sedangkan penguasa wajib mendengarnya, sama sekali tidak boleh menganggapnya sebagai ancaman.
Penguasa dalam islam adalah ra’in atau junnah yang bertugas melayani rakyat. Aparat kemanan dalam negeri bertugas menjaga masyarakat, bukan melawan masyarakat. Aparat dalam negeri seharusnya menjadi pemelihara ketertiban yang disebabkan orang-orang jahat, bukan menjahati masyarakat. Di dalam kepemimpinan islam da istilah Mahkamah Madzolim, yaitu tempat berkumpulnya para ahli dan perwakilan masyarakat untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah apakah menyalahi syariat atau tidak, mendzalimi masyarakat atau tidak. Jika terbukti bersalah, maka baik itu pemimpin maupun apparat harus dikenakan sanksi. Tidak ada pemimpin maupun apparat yang kebal syariat. Semua jabatan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada Allah dan rakyat.
Demokrasi yang membawa prinsip kebebasan berpendapat justru cacat menerapkan kebebasan berpendapat. Sementara suara rakyat sulit didengar karena kepemimpinan di negeri ini belum menjadi kepemimpinan islam. Semoga, di negeri kita segera menerapkan kepemimpinan islam, hingga penguasanya mau mendengar keluhan rakyat, dan kesulitan negeri ini diangkat tersebab diterapkannya syariat yang mengatur manusia sesuai kebijaksanaan Ilahi.
