Oleh
Apt. Marlina, S.Farm (Pegiat Literasi)
Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana alam karena letak geografis, tektonik serta kondisi iklimnya. Dilansir dari CNNIndonesia.com (19/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak evaluasi serius dalam penanganan para pengungsi atas insiden 94 warga meninggal di pengungsian pasca gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers secara daring.
Melalui proses verifikasi dan validasi terpadu yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tujuh Kabupaten terdampak. BNPB bersama Kemenkes mengklarifikasi bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi. Namun, hasil Pemeriksaan tim medis menunjukkan bahwa sebagian besar warga meninggal selama berada di pengungsian, merupakan kelompok usia lanjut dengan komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelum gempa terjadi, seperti stroke dan diabetes melitus.
Tim verifikasi medis menyatakan ada 94 korban Gempa Di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal di pengungsian. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, tingginya angka kematian di pengungsian dipengaruhi oleh terbatasnya fasilitas hingga minimnya layanan medis mendesak di tengah cuaca ekstrem yang sangat panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari.
Kedua, kapasitas penanganan pemerintah terhadap korban gempa di pengungsian terbukti sangat lemah. Ketiga, peran negara sebagai rain dalam sistem sekuler tidak berfungsi secara optimal sehingga menyengsarakan rakyat, bahkan yang tengah tertimpa bencana.
*Bencana di Sistem Kapitalis-Sekuler Versus Islam*
Inilah gambaran Sistem Pemerintahan Kapitalis-Sekuler, dimana keamanan dam kesehatan rakyat tidak terjamin. Seharusnya hal demikian menjadi tanggung jawab penuh pemimpin negara terhadap rakyatnya, yang mana rakyat banyak yang menjadi korban bencana alam yang tengah terjadi seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Namun pada kenyataannya, korban bencana gempa di NTT masih tinggal di tenda pengungsian dan belum mendapatkan penanganan keamanan yang layak. Karena ada salah satu anak yang berusia di bawah 15 tahun yang tinggal di tenda pengungsian menjadi korban pemerkosaan, tepatnya di Kabupaten Sikka. Sebagaimana dinyatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menegaskan bahwa pelaku saat ini sudah diproses secara hukum. (News.detik.com/6/9/2026).
Penanganan korban gempa di sistem pemerintahan Kapitalis-Sekuler sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam dalam naungan syariat Islam, yaitu pertama, di dalam syariat Islam memandang bahwa setiap jiwa wajib dilindungi hak dasar kesehatan tiap individu harus dijamin oleh negara. Menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu memelihara jiwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 195, yang artinya " Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."
Kedua, Islam mewajibkan penguasa menjalankan fungsi riayah dan perlindungan (ra'in dan junnah) secara optimal dan maksimal. Merujuk pada sabda Rasulullah SAW : "Imam (pemimpin) adalah penanggungjawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." ( H.R. Bukhari dan Muslim).
Ketiga, sistem kesehatan dalam Islam ditopang oleh sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam yang menjalankan pemenuhan kebutuhan individu rakyat secara optimal dan maksimal.
Keempat, terdapatnya contoh kebijakan Khilafah dalam menjamin kesehatan. Hal tersebut dapat terealisasi jika kita kembali ke sistem syariat Islam yaitu dalam bingkai naungan Khilafah Islamiyah berdasarkan metode kenabian. Wallahu 'alam bisshowab..
