Oleh. Ummu Fatimah
Badan Nasional penanggulangan bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 94 pengungsi gempa Nusa tenggara Timur atau NTT meninggal dunia selama berada di pengungsian. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa yakni sebanyak 48 orang.
Dalam konferensi pers secara daring pada Selasa 15 September Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa 94 korban itu bukan meninggal karena trauma fisik langsung atau akibat keruntuhan bangunan saat gempa melainkan karena komplikasi penyakit kronis yang sudah diderita seperti stroke dan diabetes melitus.
Menjadi prihatin, sebab data itu menunjukkan jumlah korban meninggal di pengungsian lebih banyak dari korban yang terdampak langsung gempa. Tingginya angka kematian di pengungsian menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada bencana gempa itu sendiri. Terbatasnya fasilitas, minimumnya layanan medis yang mendesak serta kondisi cuaca ekstrim dengan suhu yang sangat panas pada siang hari dan dingin pada malam hari semakin memperburuk kondisi para pengungsi. Karena itu keterlambatan maupun keterbatasan penanganan dapat berujung fatal bagi korban yang seharusnya berada dalam perlindungan. Pengungsian yang semestinya menjadi tempat untuk menyelamatkan dan memulihkan korban justru menjadi lokasi dengan resiko kematian yang tinggi. Artinya penanganan bencana tidak cukup hanya dengan mengevakuasi masyarakat tetapi membutuhkan kesiapan fasilitas layanan kesehatan pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan yang memadai selama masa tangkap darurat.
Persoalannya dalam sistem sekuler kapitalisme pengurusan urusan rakyat tidak berjalan optimal. Negara cenderung di tempatkan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan. Sementara pemenuhan kebutuhan rakyat sering bergantung pada kapasitas anggaran, mekanisme birokrasi dan prioritas kebijakan. Ketika terjadi bencana dan musibah negara belum sepenuhnya mampu menghadirkan perlindungan yang mereka butuhkan. Inilah yang menunjukkan bahwa persoalan penanganan bencana bukan sekedar masalah teknis tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Jika negara dalam sistem kapitalisme tidak memperhatikan nyawa manusia maka kondisi berbeda akan didapatkan pada negara yang menggunakan Sistem Islam sebagai dasar mengurus rakyatnya. Dalam Islam negara di posisikan sebagai Ro'in atau pengurus bukan regulator. Negara memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi termasuk pelayanan kesehatan terlebih ketika rakyat berada dalam kondisi darurat dan bencana.
Dalam Islam kesehatan dipandang sebagai hak dasar setiap individu yang wajib dijamin oleh negara dalam kondisi apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
"Barangsiapa diantara kalian yang pada pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Islam juga memiliki sistem ekonomi dan sistem keuangan yang mampu menjamin pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh negara sebagai jaminan sosial dengan lembaga keuangan yang disebut Baitul mal. Fasilitas kesehatan dan penanganan bencana dapat dibiayai dari kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam serta pos kepemilikan negara dari unsur dan lainnya. Bahkan jika dana tersebut masih kurang diperbolehkan untuk mengambil hibah atau pungutan dari kaum muslimin yang berkelebihan harta.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra pernah terjadi paceklik berat, beliau sangat optimal mengurus para pengungsi di Madinah hingga mampu memberi makan kepada 40.000 orang setiap harinya. Jumlah yang sangat banyak kala itu. Beliau juga mengkooordinasikan bantuan dari berbagai wilayah dan meminta para gubernur mengirimkan makanan ke Madinah. Bahkan Umar membatasi makanan untuk dirinya sendiri dengan tidak mengkonsumsi daging mentega maupun susu selama masa kelaparan.
Begitulah seharusnya, tanggung jawab negara adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat serta tidak membiarkan mereka menghadapi kondisi sulit seorang diri.
