.jpg)
Oleh : Ummu Naufal
Praktisi Pendidikan
Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan banyak korban terutama kalangan siswa yang menjadi sasaran dari program tersebut. Lebih dari 3.000 orang, diduga keracunan setelah menyantap menu MBG (Makan Bergizi Gratis) sejak Selasa (01/09) hingga Jumat (11/09). Lokasi kejadian beragam. Di antaranya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kejadian terbaru terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (11/09),detikcom.
Total korban keracunan sejak MBG diluncurkan mencapai 50.000 orang. Pemerintah meminta maaf dan siap melakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikan problem, termasuk siap memberikan sanksi administratif kpd pihak yang bertanggungjawab.
Banyak para ahli berpendapat tentang penyebab terjadinya keracunan MBG ini. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi. Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, pada Rapat Komisi IX DPR RI memaparkan sejumlah temuan penyebab keracunan MBG yaitu adanya sejumlah bakteri hingga virus. Dari hasil penelitian epidemiologi dari seluruh SPPG penyebab-penyebabnya secara medis, ada bakteri, virus, dan ada juga kimia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut, insiden berulang dugaan keracunan MBG itu tidak lahir dari satu kesalahan dapur. Melainkan, ekspansi program yang melampaui kesiapan regulasi, kapasitas pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Mereka menyebut ada pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia yang menurut YLBHI "terang benderang".Pasalnya, ada hak anak atas pangan yang aman, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya.
Keracunan MBG Buah dari Sistem Saat Ini
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) katanya bertujuan meningkatkan ketahanan gizi dan kualitas pembelajaran siswa, tetapi insiden keracunan mengisyaratkan bahwa ada yang tidak beres dalam mekanisme pengurusan pelaksanaan program ini. Alih-alih meningkatkan Kesehatan siswa, malah menjadikan kesehatan mereka menjadi buruk.
Hal ini terjadi karena saat ini jaminan keamanan pangan lemah dan memunculkan kebutuhan perbaikan tata kelola penyediaan makanan. Keracunan massal MBG tidak bisa ditimpakan pada kelalaian SOP saja. Namun tentu saja ada hal-hal lain yang selama ini luput dari pengamatan Masyarakat, yaitu: pertama : Hal ini merupakan cerminan kegagalan sistemis yang berpangkal pada mindset bisnis yang dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi MBG ini.
Kedua : Problem sistemik yang mendasar terkait regulasi penetapan SPPG dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas selalu terpenuhi, sekalipun SPPG sudah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya dibawah itu.
Ketiga: Problem perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa pemastian kelayakan tempat, peralatan dan rekrutmen karyawan SPPG, akibatnya banyak SPPG yang jauh dari kelayakan tetap beroperasi. Ditambah lagi banyak kasus jual beli titik, bagi2 untung antara yayasan, investor dan mitra SPPG yang berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG.
Keempat :Problem pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehingga meniscayakan berbagai kelalaian terjadi.
Di negara sekuler kapitalisme seperti negeri ini kebijakan yang digunakan berpijak pada paradigma kapitalistik pasti berfokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemaslahatan rakyat, dan tidak berpijak pada syariat. Padahal memberikan pelayanan kepada rakyat, merupakan hak rakyat dan kewajiban negara, sehingga pelayanan yang diberikan tidak akan pernah berbicara untung dan rugi seperti negara kapitalisme saat ini. Menyediakan “Makan Bergizi Gratis” yang sehat higienis adalah kewajiban bagi negara, dan hak bagi Masyarakat.
Negara dengan sistem kafitalisme adalah negara abai yang tidak berperan sebagai Raa’in sehingga kesannya memberikan MBG saja syarat dengan kepentingan, alih-alih meningkatkan gizi rakyat malah sebagian besar disunat untuk kepentingan rezim. Walaupun dana dari atas cukup semakin bawah jadi menciut, akhirnya terjadilah keracunan karena bahan dan yang lainnya dipangkas. Ujung-ujungnya kesehatan rakyat tidak terjamin. Keadaan seperti ini seharusnya membuat masyarakat semakin sadar, ini semua adalah akibat dari hidup dalam sistem kafitalisme, sistem yang mencampakkan aturan Allah.
Pemberian Makan Bergizi Gratis Menurut Pandangan Islam
Pemberian “Makan Bergizi Gratis” jika dilihat dari sudut pandang Islam, pada dasarnya merupakan program yang sejalan dengan nila-nilai syari’at, selama dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai prinsip Islam.
Islam sangat menganjurkan unatnya untuk memberi makan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Memberi makan termasuk amal yang sangat mulia. Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh adalah amanah dari Allah. Makanan yang bergizi, halal dan baik (halalan thayyiban) sangat dianjurkan
Dalam Islam, pemimpin atau pemerintah dianjurkan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, termasuk kebutuhan pangan. Keberadaan negara adalah Raa,in atau pelayan bagi rakyatnya.
Rosulullah SAW bersabda: “Imam atau khalifah adalah Raain atau pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. ( HR: al -Bukhari)
Memberikan jaminan makanan bergizi pada anak dan keluarga, selain dibebankan pada para penanggung nafkah keluarga memang jadi tanggung jawab negara, yaitu ketika kondisinya tidak tercukupi. Mekanisme penjaminan makan dalam syariat diatur melalui mekanisme kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, tetangga yang mampu dan terakhir negara melalui Baitul mal.
Penjaminan negara selain kecukupan makan per individu harus murni pelayanan langsung, bukan dijadikan sebagai komoditas bisnis, target proyek dan peluang politik praktis.
Negara juga menjamin Kesehatan warganya, pengelolaan MBG di;aksanakan sesuai prosedur sehingga terhindar dari makanan yang tidak thayyib seperti narkoba, racun, virus, bakteri, dll
Negara sebagai ra'in harus menjaga amanah dalam mengelola keuangan di Baitul mal, sesuai dengan fungsi dan skala prioritas, bukan soal kemanfaatan.
Agar sesuai dengan Nilai Islam, pelaksanaan MBG sebaiknya memperhatikan: makanan halal dan baik (halalan thayyiban) cara pengelolaannya sehat, bersih, tidak berlebihan atau mubazir, dilaksanakan dengan jujur dan Amanah, serta tepat sasaran kepada yang membutuhkan
Intinya pelaksanaanya harus tetap halal, Amanah, pengolahannya dipastikan sehat, memenuhi standar Kesehatan dan membawa kemaslahatan bagi Masyarakat, terhindar dari segala jenis racun Dalam tradisi pemikiran politik dan etika pemerintahan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat ditempatkan sebagai kewajiban utama penguasa. Keracunan tidak dipahami sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai kegagalan negara menjalankan mandatnya.
Negara tidak dinilai dari sejauh mana ia mengatur, tetapi dari sejauh mana ia melindungi kehidupan warganya. Dalam konteks ini, kehadiran negara di meja makan anak bangsa bukan bentuk kedermawanan, melainkan ekspresi tanggung jawab moral dan konstitusional.
Maka tidak ada lagi jawaban kecuali semua kembali kepada Islam. Menjadikan Islam sebagai standar dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam tata kelola gizi Masyarakat, Islam memiliki mekanisme terbaik dalam memenuhi kebutuhan rakyat termasuk penyediaan ‘Makan Bergizi Gratis” yang sehat dan higienis. Kita berharap Islam sebagai rahmatan lil’alamin segera terwujud. Wallahu alam bissawab
