oleh : ummu fatih (aktivis muslimah)
Pemerintah Kabupaten Kolaka menyiapkan pompa air untuk membantu petani menghadapi kekeringan yang berdampak pada persawahan. Menurunnya debit air irigasi selama musim kemarau membuat sejumlah lahan pertanian membutuhkan sumber air tambahan agar produksi padi tetap berjalan.
Di sisi lain, Pemkab Kolaka juga menyiapkan lahan seluas 4 hektare untuk pembangunan Rice Milling Unit (RMU) modern yang terintegrasi dengan lumbung pangan. Fasilitas ini diharapkan memperkuat pengolahan hasil pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penggilingan di luar daerah.
Produksi padi Kolaka disebut meningkat dari sekitar 47 ribu ton per tahun pada 2020–2024 menjadi sekitar 73 ribu ton pada 2025. Selama ini sebagian gabah Kolaka harus dibawa ke luar daerah, termasuk ke Sidrap, untuk digiling sebelum berasnya kembali ke Kolaka. Dengan adanya RMU, pengolahan diharapkan dapat dilakukan di daerah sehingga rantai pengolahan lebih pendek dan nilai tambah dapat diperoleh di Kolaka.
Dua langkah tersebut tentu dapat membantu petani. Pompa air membantu menjaga produksi ketika kekeringan, sedangkan RMU membantu pengolahan hasil panen.
Namun, pertanyaannya, apakah bantuan tersebut sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan pertanian dan menyejahterakan petani?
(rri.co.id)
Pompa air dibutuhkan ketika sawah mengalami kekurangan air. RMU juga dibutuhkan agar hasil panen dapat diolah di daerah sendiri. Keduanya merupakan sarana yang bermanfaat.
Namun, petani tidak hanya menghadapi persoalan air dan penggilingan. Mereka juga berhadapan dengan kebutuhan benih, pupuk, sarana produksi, modal, teknologi, pengelolaan lahan, harga hasil panen, distribusi, dan akses pasar.
Artinya, bantuan alat hanya menyentuh sebagian mata rantai pertanian. Jika persoalan pada mata rantai lainnya tetap ada, kesejahteraan petani belum otomatis terwujud.
Pompa dapat mengalirkan air ke sawah ketika sumber air masih tersedia. Namun, kekeringan merupakan persoalan yang dapat berulang.
Jika setiap musim kemarau petani kembali menghadapi kekurangan air dan kembali membutuhkan pompa, maka kebijakan tersebut masih lebih banyak bersifat respons terhadap masalah daripada membangun sistem pengairan yang kuat.
Ketersediaan air semestinya dijamin melalui pengelolaan sumber air, jaringan irigasi, bendungan, embung, daerah resapan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Dengan demikian, pompa air semestinya menjadi salah satu instrumen dalam sistem pengairan, bukan satu-satunya jawaban atas persoalan kekeringan.
Pembangunan RMU modern tentu dapat mengurangi biaya dan waktu pengangkutan gabah ke luar daerah. Namun, keberadaan mesin penggilingan tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani.
Hal yang lebih penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dikelola dan dimanfaatkan.
Apakah petani mendapatkan akses yang mudah? Apakah gabah mereka terserap dengan harga yang layak? Apakah nilai tambah dari pengolahan benar-benar kembali kepada petani? Ataukah keuntungan terbesar justru berada pada pihak yang menguasai fasilitas dan rantai perdagangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena tujuan pembangunan pertanian bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi memperkuat kehidupan petani sebagai produsen pangan.
Produksi padi Kolaka yang meningkat merupakan hal penting. Namun, tingginya produksi tidak otomatis berarti petani sejahtera.
Demikian pula banyaknya pompa, mesin pertanian, atau fasilitas penggilingan bukan ukuran akhir keberhasilan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah petani dapat hidup layak dari pertaniannya, apakah produksi dapat berlangsung berkelanjutan, apakah hasil panen terserap dengan harga yang layak, dan apakah masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
Jika petani masih menghadapi persoalan air, sarana produksi, modal, pasar, dan harga, maka ketahanan pangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kesejahteraan petani.
Ketika kemarau datang, pompa disiapkan. Ketika hasil produksi meningkat, RMU dibangun.
Langkah-langkah tersebut memang diperlukan. Namun, jika kebijakan berhenti pada penyelesaian masalah yang muncul satu per satu, maka persoalan mendasar pertanian akan terus berulang.
Inilah yang menjadikan bantuan teknis berisiko menjadi tambal sulam. Masalah diselesaikan ketika muncul, tetapi sistem yang melahirkan kerentanan petani belum dibenahi secara menyeluruh.
Pertanian membutuhkan kebijakan dari hulu hingga hilir,yaitu menjamin air dan sarana produksi, menjaga produktivitas lahan, menyediakan pengolahan, memastikan distribusi, menjaga perdagangan, hingga menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
Solusi Islam
Islam memandang persoalan pertanian bukan sekadar urusan proyek atau bantuan alat, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat.
1. Negara wajib melakukan ri'ayah terhadap rakyat
Rasulullah SaW bersabda:
««الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»»
“Imam adalah pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Karena itu, negara tidak cukup memberikan bantuan ketika petani mengalami kesulitan. Negara harus membangun sistem yang memungkinkan petani berproduksi dan hidup layak secara berkelanjutan.
1. Negara menjamin ketersediaan air
Rasulullah SAW bersabda:
««الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»»
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Abu Dawud).
Air termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai secara bebas untuk kepentingan segelintir orang.
Negara bertanggung jawab mengelola sumber air dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, termasuk irigasi, bendungan, embung, serta sarana pengairan lainnya.
Dengan demikian, pompa air dapat digunakan sebagai sarana teknologi, tetapi negara tetap harus memastikan adanya sistem pengairan yang mampu menopang pertanian dalam jangka panjang.
1. Negara mendorong tanah agar produktif
Rasulullah SAW bersabda:
««مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»»
“Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad).
Islam mendorong agar tanah dimanfaatkan secara produktif. Negara memiliki peran dalam memastikan tanah tidak terlantar dan petani memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pertanian.
Dukungan negara tidak berhenti pada pembagian alat, tetapi menciptakan kondisi agar lahan produktif dan petani mampu mengelolanya.
1. Negara membangun sarana pertanian dari hulu hingga hilir
Negara harus memastikan pertanian memiliki sarana yang memadai mulai dari produksi hingga pengolahan.
Dalam konteks Kolaka, pembangunan RMU dapat menjadi bagian dari penyediaan infrastruktur pertanian. Namun, pengelolaannya harus diarahkan untuk memperkuat petani dan menjamin ketersediaan pangan, bukan sekadar mengejar keuntungan dari fasilitas tersebut.
Negara juga wajib mengawasi perdagangan agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani dan konsumen.
Rasulullah SAW bersabda:
««مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»»
“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”
(HR. Muslim).
1. Negara menjamin kebutuhan pangan rakyat
Allah SWT berfirman:
««يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»»
“Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik.”
(QS. Al-Baqarah: 168).
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, negara harus memastikan pangan tersedia, halal, baik, dan dapat diperoleh masyarakat secara layak.
Ketahanan pangan bukan sekadar mengejar peningkatan produksi, tetapi memastikan kebutuhan pangan rakyat benar-benar terpenuhi.
Penutup
Pompa air dan pembangunan RMU merupakan langkah yang dapat membantu pertanian Kolaka. Pompa membantu petani menghadapi kekeringan, sementara RMU dapat memperkuat pengolahan hasil panen.
Namun, bantuan alat tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian seluruh persoalan pertanian.
Petani membutuhkan lebih dari sekadar pompa dan mesin. Mereka membutuhkan jaminan air, sarana produksi, lahan produktif, pengolahan, distribusi, pasar yang sehat, serta jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.
Islam memandang seluruh persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melakukan ri'ayah terhadap rakyat. Dengan demikian, negara tidak sekadar hadir memberikan bantuan ketika masalah muncul, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah persoalan berulang dan menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Sebab, rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan ketika kesulitan. Rakyat membutuhkan sistem yang membuat mereka tidak terus-menerus berada dalam kesulitan.
.jpg)
.jpg)
