Oleh: S. Fatihah
Unjuk rasa besar-besaran yang berujung anarkis di Perancis beberapa waktu yang lalu, membuat pemerintahan setempat memperketat keamanan, dengan memberlakukan jam malam di berbagai kota. (detikNews.com, 20/10/2026). Seperti yang telah diketahui bahwa sebelumnya, unjuk rasa pertama kali terjadi di beberapa kota pada Sabtu (17/10) waktu setempat, yang melibatkan lebih dari ratusan ribu orang pendemo. Mereka menyerukan tentang penentangan kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Unjuk rasa yang awalnya merupakan aksi lokal pelajar SMA di Creteil, pinggiran Paris, sejak September, yang memprotes kekurangan staf pengajar, fasilitas sekolah yang rusak parah—seperti kebocoran, langit-langit runtuh, mebel rusak, hingga infestasi tikus— ruang kelas yang terlalu padat, jam belajar panjang, suhu ekstrem, dan sistem seleksi kampus Parcoursup yang dianggap tidak adil. Hal tersebut terjadi akibat pemerintah Perancis selama beberapa tahun ini, telah memangkas anggaran pendidikan.
Unjuk rasa semakin meluas dipicu oleh masalah biaya hidup yang semakin tinggi akibat inflasi juga kondisi di Timur Tengah, yang berefek terhadap mahalnya harga-harga, termasuk biaya sewa tempat tinggal, sementara penghasilan penduduk tidak ada peningkatan. Ditambah lagi respon pemerintah yang lambat terhadap tuntutan para pengunjuk rasa, semakin memperparah protes masa yang berujung anarkis dan terjadi penjarahan di berbagai tempat perbelanjaan.
(suara.com, 19/10/2026)
Adalah sesuatu yang manusiawi pada saat rakyat menuntut perbaikan kondisi, ketika mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun mendasar mereka. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut, menjadi pihak pertama yang harus menyelesaikannya. Sikap lamban yang dilakukan dalam merespon tuntutan rakyat menunjukkan lemahnya tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Apa yang terjadi di Perancis menjadi bukti nyata dari kegagalan sistem kapitalisme demokrasi liberal dalam mengatur kehidupan rakyatnya.
Lemahnya jaminan pemenuhan rakyat oleh negara, bukan hanya terjadi di Perancis, tetapi terjadi di hampir seluruh negara yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi liberal, termasuk di negeri ini. Hal tersebut terjadi, karena sistem ini memiliki konsep kepemimpinan negara yang hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai pengatur (pelayan) urusan rakyat. Oleh karena itu, berbagai undang-undang dibuat, fasilitas sarana prasarana dihadirkan, tapi tidak menjamin rakyat untuk dapat menikmati fasilitas tersebut secara merata.
Hanya rakyat kalangan ekonomi menengah ke atas yang dapat menikmatinya, itu pun dengan membayar. Sementara kalangan menengah ke bawah, mereka kesulitan dalam mengaksesnya karena tidak mampu membeli pelayanan tersebut. Sehingga hubungan negara dan rakyatnya ibarat penjual dan pembeli. Di sisi yang lain, rakyat dibebani dengan pajak yang diwajibkan kepada mereka, dengan alasan untuk pembangunan fasilitas - fasilitas umum, demi kebutuhan rakyat. Sementara realitanya, rakyat tidak otomatis gratis menikmati fasilitas tersebut, padahal katanya berasal dari uang rakyat.
Hal tersebut terjadi, karena negara membuka pintu yang lebar kepada pihak swasta (kapitalis) untuk masuk dalam ranah pelayanan publik, semisal pendidikan dan kesehatan, berupa pembangunan lembaga- lembaga pendidikan dan rumah sakit, semata untuk keuntungan materi. Melalui prinsip kebebasan dalam kepemilikan harta dan pengembangannya, sistem ini menjadikan pelayanan publik sebagai ajang bisnis, sehingga tidak semua rakyat dapat mengaksesnya. Ditambah lagi, sulitnya lapangan pekerjaan dengan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba mahal, semakin memperparah kehidupan rakyat banyak.
Sudah saatnya manusia melepaskan diri dari pengaturan sistem kapitalisme demokrasi liberal ini, yang telah nyata gagal dalam mengatur urusan rakyat. Harus dicari sistem alternatif yang sahih, yang memiliki konsep kepemimpinan semata-mata untuk melayani rakyatnya, itulah sistem Islam. Islam telah menegaskan bahwa, politik adalah ri'ayah su'unil ummah (pengaturan urusan rakyat/ umat), yang hal tersebut diserahkan kepada seorang kepala negara. Rasulullah saw bersabda:
" Al Imam (khalifah/kepala negara) itu adalah ra'in (penanggung jawab) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya"
(HR Bukhari -Muslim)
Maka dalam sistem Islam, negaralah yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, negara akan memastikan bahwa setiap laki-laki dewasa yang memiliki tanggungan nafkah, dapat menjalankan kewajibannya, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun kebutuhan yang sifatnya publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan keamanan, negara bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraannya, untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat mengakses hal tersebut, baik yang miskin maupun kaya, muslim maupun non-muslim, semua mendapatkan hak yang sama. Oleh karena itu, pelayanan hal-hal tersebut bersifat gratis, alias tidak dipungut biaya.
Walaupun gratis, kualitas pelayanannya optimal, semata karena amanah kepengurusan rakyat merupakan tanggung jawab negara, yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan penguasa akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat tetapi juga di akhirat kelak. Adapun sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, berasal dari Baitul Mal (kas negara), salah satunya dari pos pemasukan kepemilikan umum, di antaranya adalah dari hasil pengelolaan SDA, yang merupakan milik umum (rakyat) dan hasilnya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat. Sistem keuangan negara ini terintegrasi dengan sistem ekonomi Islam yang diselenggarakan dalam penerapan syari'at Islam secara komprehensif (kaffah) oleh negara.
Oleh karena itu, dalam sistem Islam, pengelolaan SDA tidak diserahkan kepada pihak swasta (dalam dan luar negeri) seperti dalam sistem kapitalisme, sehingga keuntungannya mengalir untuk mereka, sementara rakyat diperas dengan berbagai pajak, di tengah kehidupan mereka yang serba sulit. Inilah bukti kezaliman sistem kapitalisme, yang realitanya bukan hanya terjadi di Perancis, tetapi di seluruh negara di dunia yang menerapkan sistem ini. Marilah kita kembali kepada penerapan sistem Islam yang sahih, yang dapat memenuhi sisi kemanusiaan dan fitrah kita sebagai manusia, karena berasal dari Zat Yang Maha Menciptakan manusia, yaitu Allah SWT.
Wallahu 'alam bish shawab
