SPPG FIKTIF, STUNTING NYATA: IRONI MBG DI NEGERI KAYA

Oleh Nur Fitriyah Asri*  

_Penulis Ideologis & Aktivis Dakwah_

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digaungkan sebagai jawaban untuk memutus rantai stunting dan gizi buruk. Jargonnya mulia: “Anak sehat, Indonesia kuat.” Anggarannya fantastis, triliunan rupiah. Tapi di lapangan, yang kita temui justru ironi yang menyakitkan.

Data Kementerian Kesehatan menyebut Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut. Hanya tersedia 1% dapur MBG di sana. Padahal, Papua mendapat predikat dari pemerintah sendiri: termiskin, terpencil, dan angka stunting tertinggi. Anak-anak tubuhnya kurus, perut buncit, dan sedikit yang mendapat imunisasi. Ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan. 

Sementara itu, di Jawa angka stunting terendah, tetapi jumlah dapurnya 53%. Logikanya sederhana: yang sakit paling parah harusnya dapat obat paling banyak. Nyatanya terbalik. Anak-anak Papua yang paling butuh gizi, justru paling terakhir dilayani. [BBC News Indonesia, 28 Juli 2026]

Di sisi lain, BPK dan Ombudsman 2025 menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Artinya belum beroperasi, tidak ada dapur dan tidak ada makanan. Tetapi anggaran tetap cair dan ditransfer. Ratusan miliar uang rakyat menguap. Untuk siapa? [Sumber: http://Kompas.com, 29/7/2026]

Dua data ini cukup untuk membongkar wajah asli program MBG yang menjadi unggulan pemerintah. Di satu sisi stunting nyata. Di sisi lain SPPG fiktif. Di tengahnya: anak-anak yang terus jadi korban.

*Di Mana Letak Kesalahannya?*

*1. Salah Ukur Keberhasilan*  

Program MBG kurang fokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan MBG diukur dari seberapa cepat anggaran habis, bukan dari seberapa banyak anak yang terbebas dari stunting. 

Kalau tujuannya memang anak, maka prioritas pertama harusnya daerah 3T: Tertinggal, Terdepan, Terluar merujuk pada wilayah yang memerlukan perhatian  khusus karena kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain dan kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Tetapi peta persebaran SPPG tidak berbicara begitu. Dapur justru menumpuk di daerah yang sudah punya akses gizi lebih baik. 

Ini bukan program gizi. Ini proyek anggaran. Yang dikejar serapan, bukan nyawa. Yang ditanya "sudah cair berapa persen?", bukan "sudah berapa anak yang BB-nya naik?".

*2. Uang Habis untuk Gimmick, Layanan Dasar Dikorbankan*  

Ketika triliunan rupiah lari ke program populis dan seremonial, giliran puskesmas di pelosok kekurangan obat. Sekolah di pedalaman kekurangan guru. Ibu hamil tidak mendapat akses kesehatan. Posyandu mati karena tidak ada insentif kader.

Ini bukan sekadar pencitraan. Ini bancakan. Kebijakan dibuat bukan berdasarkan data di lapangan: anak stunting, gizi buruk, tangisan ibu di posyandu. Tetapi berdasarkan pesanan elite dan kepentingan kelompok. 

Inilah hasil politik demokrasi yang mahal. Butuh dana besar untuk menang. Setelah menang, muncul politik balas budi. Proyek dibagi-bagi. Kontraktor senang. Pejabat naik citra. Lagi dan lagi rakyat yang menjadi korbannya. Anak Papua tetap kurus, tapi spanduk MBG sudah dipasang di mana-mana.

*3. Negara Sibuk Promosi, Lupa Melayani*  

Dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler hari ini, kebijakan adalah alat pencitraan untuk mendongkrak popularitas penguasa. Tujuannya satu: mengamankan kursi di periode berikutnya, menang lagi di pemilu. 

Rakyat dijadikan objek proyek, bukan tuan yang dilayani. Negara hadir saat butuh foto. Negara hilang saat rakyat butuh susu, obat, dan tenaga kesehatan. Stunting dijadikan narasi, bukan masalah yang diselesaikan sampai tuntas.

*Bagaimana Islam Memandang?*

Islam meletakkan standar yang sangat tinggi untuk seorang penguasa atau pemimpin. Standar yang membuat penguasa gemetar, bukan karena takut jatuh dari kursi, tapi karena takut pada hisab Allah Swt.

*Pertama, Pemimpin adalah Penanggung Jawab.*  

Rasulullah saw. bersabda:  

_“Seorang Imam adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."_ [HR. Bukhari & Muslim] 

Di akhirat kelak, satu anak yang stunting karena kelalaian negara, akan menjadi tuntutan. Satu ibu yang meninggal saat melahirkan karena tidak ada bidan, akan menagih. Satu rupiah anggaran yang dikorupsi dari makanan anak, akan dihisab.

Inilah yang membuat para Khalifah ketakutan. Khalifah Umar bin Khattab ra. pernah berkata sambil menangis: _“Seandainya ada keledai terpeleset di pinggir Sungai Eufrat, aku khawatir Allah akan bertanya padaku: Mengapa tidak kau ratakan jalannya, wahai Umar?”_

Apalagi jika yang terpleset adalah anak manusia karena kelaparan. Umar bahkan menyusur tiap malam, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Ketika musim paceklik, beliau membuka gudang gandum. Bukan bikin program baru, tapi pastikan makanan sampai ke perut yang lapar.

*Kedua, Kebijakan untuk Kemaslahatan Rakyat.*  

Tugas negara dalam Islam jelas: _ri’ayatus syu’unil ummah_, yakni mengurus seluruh urusan umat. Memastikan rakyat tidak lapar, tidak bodoh, dan tidak menderita. Datanya harus valid, sehingga bantuan tepat sasaran. Bukan untuk pencitraan. 

Dalam Islam, sumber daya alam adalah milik umum. Hasil minyak, gas, tambang, hutan langsung masuk Baitulmal. Dari situlah negara membiayai kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan jaminan pangan. Tidak perlu nunggu "program" dan "anggaran khusus" yang rawan dikorupsi. Karena memang itu kewajiban negara.

*Ketiga, Politik Bersih Tanpa Mahar*  

Sistem Islam tidak mengenal politik uang. Pengangkatan Khalifah mudah, cepat, dan murah. Lewat _baiat_ dari Ahlul Halli wal Aqdi. Tidak ada mahar kekuasaan. Tidak ada masa kampanye berkepanjangan, cukup dibatasi tiga hari saja. Tidak ada utang budi ke sponsor dan tidak ada proyek balas jasa.

Sehingga anggaran yang ada fokus untuk melayani rakyat. Tidak bocor ke tim sukses, konsultan politik, atau iklan pencitraan. Negara fokus pada satu hal: bagaimana rakyat kenyang, cerdas, dan sehat.

*Penutup: Kembalikan Kepemimpinan pada Fitrahnya*

SPPG fiktif dan stunting nyata adalah dua sisi dari koin yang sama: sistem yang menjadikan rakyat sebagai objek, bukan tujuan.

Selama negara masih diukur dari serapan anggaran, bukan dari berkurangnya tangis anak lapar, maka ironi ini akan terus berulang. Ganti program, ganti menteri, tapi polanya sama: menganut sistem demokrasi kapitalis sekuler buatan manusia, di mana promosi kencang, realisasi pincang.

Padahal Allah sudah mengingatkan:  

_“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”_ [QS. Al-Maidah: 1]  

Akad seorang penguasa, adalah melayani dan mengatur urusan umat dengan aturan Allah.

Sudah saatnya kita tinggalkan sistem buatan manusia yang lahir dari akal terbatas dan asas manfaat. Kembali pada sistem yang lahir dari wahyu. Sistem yang menjadikan pemimpin sebagai pelayan, bukan selebriti, serta menjadikan anggaran sebagai amanah, bukan bancakan.

Rasulullah saw.  bersabda:  

_“Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasihati mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.”_ [HR. Muslim]

_Wallahua’lam bissawab._