Oleh. Sri Rahayu Lesmanawaty
Transportasi publik saat ini masih menjadi proyek perbincangan. Usai motor listrik, Pak Prabowo lanjut targetkan produksi masal mobil listrik pada tahun 2028. Program Molinas (Motor Listrik Nasional) yang diresmikannya pada 13 Agustus 2026 dirancang sebagai game changer atau pengubah permainan dalam transformasi industri hijau, kemandirian teknologi, dan hilirisasi nikel domestik.
Pengembangan motor listrik yang dimotori oleh kolaborasi pelaku usaha dalam negeri (misal PT Indika Energy Tbk) serta didukung pembiayaan ekosistem oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). CEO Danantara/Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap Mobil Listrik Nasional (Molinas).
Tak luput swasta & asing pun terlibat. Sejumlah pabrikan global seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur molinas di kawasan Subang, Jawa Barat. Begitu pula bos Grup Lippo, James Riady, telah menyatakan komitmennya untuk memborong 20.000 unit motor listrik.
Membaca Siapa Penikmat Utama
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian berinisiatif dan mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan di momen peluncuran motor listrik nasional (molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026), menunjukkan siapa yang bermain di dalamnya. Penikmat proyek tetaplah para pemilik modal besar. Kalangan kapitalis yang terus merambah dunia bisnis dengan untung rugi basis materi.
Sekalipun pemerintah menetapkan syarat perusahaan dengan kriteria pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian, tetap saja masih 60% komponen lainnya harus impor. Hal ini menjadikan keberlangsungan asing aseng tetap terlibat.
Upaya pemerintah membantu skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli molinas, menyelipkan tanda bahwa ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan BBM masyarakat ditutupi dengan proyek molinas yang seakan menyolusi.
Klaim molinas sebagai strategi kedaulatan industri mobil nasional, menyemburkan hawa oligarki. Sekalipun issue kedaulatan dilempar, tetap saja profit kapitalisasi telah terhampar. Pengadaan molinas sebagai strategi penyediaan transportasi publik terlalu pekat dengan warna oligarki.
Sarana Transportasi Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi adalah tanggung jawab negara sebagai ra'in. Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses.
Pengadaannya harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara sehingga tidak bergantung pada oligarki. Sistem politik ekonomi Islam hanya bisa ideal diterapkan dalam sistem Khilafah, dan bertentangan secara total dengan sistem kapitalisme sekuler.
Proyek molinas harusnya menjadi signal kuat untuk pemerintah agar bermuhasabah terkait penyediaan transportasi publik bagi rakyatnya. Sebagai pelayan masyarakat negara sudah seharusnya bukan melayani oligarki.
Islam Memperhatikan Layanan Keamanan dan Kenyamanan Transportasi Publik
Transportasi aman nyaman disertai infrastruktur publik yang juga aman bagi pengguna jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Islam dalam visinya. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga yang melakukan perjalanan baik dalam kota, antarkota, antarprovinsi, bahkan antarnegara merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.
Dengan dorongan amanah syarak, negara akan senantiasa memperhatikan apa pun terkait transportasi publik. Saat rakyat terlilit masalah energi untuk transportasi, dengan melambungnya harga BBM dll. negara menyolusi bukan kian menambah perih hidup anak negeri.
Keberadaan molinas, seharusnya juga memperhatikan akibat lainnya. WALHI telah melaporkan bahwa kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan, tetapi rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang. Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.
Sungguh, Islam dengan sistemnya akan membangun dan memperbaiki sarana publik secara totalitas. Menyediakan moda transportasi dengan teknologi terbaru dan tingkat keselamatan yang tinggi sehingga kelaikan moda transportasi jenis apa pun dipastikan terjamin kualitasnya.
Membangun industri strategis, yakni industri IT dengan segala risetnya yang dapat membantu menghindarkan rakyat dari hal-hal yang mengganggu perjalanan pun tentu akan disiapkannya. Tentunya negara akan menyiapkan anggaran terkait kelayakan transportasi publik tanpa harus melibatkan asing aseng. Melalui baitual dengan pengelolaan kekayaan alam secara benar, menjadi sumber yang dikelola dengan baik. Alhasil manfaat transportasi dan infrastruktur publik yang memadai, aman, dan nyaman segera terealisasi.
Demikianlah dengan sistemnya, Islam memperhatikan berbagai hal sampai pada kebutuhan rakyat akan tranportasi. Tentunya semua ini tak kan terwujud jika Islam tak pernah dilirik atau pun diterapkan dalam kehidupan. Marilah berikan ruang keyakinan untuk kembali pada penerapan Islam, agar seluruh gambaran kebaikan yang dihidupkan Islam benar-benar suatu keniscayaan bukan fatamorgana, termasuk dalam hal transportasi yang menyenangkan secara hakiki.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
