Oleh Komanah
Aktivis Muslimah
Nusantaranews.net Jakarta, kompas.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang kerap muncul dalam demontrasi mahasiswa belakangan ini. Menariknya, tuntutan terkait MBG tidak berdiri sendiri, melainkan disandingkan dengan persoalan lain seperti harga bahan bakar minyak (BBM), biaya hidup, hingga kondisi perekonomian nasional. Fenomena tersebut terlihat dalam sejumlah aksi mahasiswa yang digelar di berbagai daerah.
Dalam demontrasi Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) universitas Indonesia (UI) dikawasan HI, Jakarta pusat, misalnya, mahasiswa memasukan penghentian program MBG sebagai salah satu tuntutan utama bersama isu harga kebutuhan poko dan BBM.
Hal serupa juga muncul dalam aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus di Surabaya. Selain menyoroti evaluasi program MBG, mereka meminta pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi nasional di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesi Adi Prayitno menilai penyandingan MBG dengan isu ekonomi menunjukan adanya pesan yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Menurut beliau mahasiswa tidak melihat MBG sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang perlu baca dalam konteks kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. "Soal MBG dr saat ini seperti nilai tukar rupiah, kenaikan BBM, biaya hidup dan ekonomi kata Adi saat dihubungi kompas.com, Kamis (18/6/2026). Adi menilai MBG menjadi salah satu program yang paling mudah diidentifikasi publik karna itu, ketika program tersebut masuk kedalam daftar tuntutan demontrasi, perhatian publik pun ikut tertuju pada kebijakan tersebut.
Sangat jelas terlihat, setandar hubungan penguasa dan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada syariat. Penguasa selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada masyarakat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaan mereka, sekalipun rakyat menentangnya. Inilah bukti yang sangat jelas, dari sistem yang diterapkan sekarang yaitu sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Para kapitalis, hanya mementingkan diri mereka sendiri bukan untuk mengurus keperluan masyaraktnya, yang sangat serba kekurangan entah itu dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang seharusnya itu semua negara yang menanggungnya. Tetapi, karena sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat akhirnya masyarakat yang jadi korban akibat kekejaman sistem dan penguasa.
Sistem politik demokrasi meniscayakan kebebasan bersuara untuk masyarakat banyak di satu sisi. Tapi, di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan masyarakat. Padahal sudah jelas, itu hanya untuk menutupi aturan yang buruk yang mereka lakukan kepada masyarakat. Walaupun ada sebagian mahasiwa yang berjuang untuk kepentingan masyarakat tetapi penguasa seakan-akan tidak peduli apa yang sedang masyarakatnya rasakan pada saat ini. Apalagi, kalau melihat MBG yang sedang pemerintah gembor-gemborkan dengan alasan untuk perbaikan gizi, tetapi itu semua tidak menjadikan solusi yang tepat untuk mengatasi gizi buruk. Pakatanya dikalangan masyarakat masih banyak yang mengalai gizi buruk pada anak-anak. Yang jelas, selagi negara ini menggunakan sistem sekuler kapitalis maka semua masalah bisa diatasi dengan baik.
Tetapi, apabila diatur oleh sistem Islam hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan manfaat, atau melanggengkan kekuasaan. Penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dan rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Masyarakat memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat. Rakyat memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman. Di sini sangat jelas, bagai mana antara penguasa dan rakyatnya tidak ada yang semena-mena memaksakan kehendak entah itu penguasa ataupun masyarakat. Diatur dengan rinci agar tidak ada yang terzolimi terhadap masyarakatnya.
Hubungan antara penguasa dan rakyat adalah relasi dua arah yang saling melengkapi. Penguasa memiliki kewajiban melindungi dan menyejahtrakan, sementara rakyat berhak atas pelayanan yang adil. Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan mendukung program pemerintah demi stabilitas dan kemajuan bersama. Hak dan kewajiban timbal balik. Hak rakyat mendapatkan jaminan keamanan, keadilan hukum, kesejahtraan, dan pelayanan publik yang setara. Kewajiban penguasa menjalankan amanah dengan jujur (transparan) dan mendengarkan aspirasi rakyat demi kemaslahatan bersama.
Dalam sistem Islam sangat jelas, kewajiban rakyat menaati peraturan yang berlaku, membayar pajak, dan berpartisifasi aktif dalam pembangunan. Hak dengan kepercayaan publik yang tinggi jika komunikasi macet atau penguasa bertindak sewenang-wenangan. Oleh karena itu, transparansi pelayanan prima, dan keterbukaan ruang kritik menjadi pilar utama agar hubungan tetap harmonis.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment