Oleh Opi Ummu Irham
Aktivis Muslimah
Nusantaranews.net, Hubungan antara penguasa dan rakyat adalah jantung sebuah negara. Jika denyutnya sehat, maka stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan akan lahir. Jika denyutnya sakit, maka yang muncul adalah kegaduhan, saling curiga, dan kebijakan yang jalan di tempat meski suara rakyat sudah serak.
Hari ini kita menyaksikan pemandangan yang berulang. Demonstrasi dan kritik terkait kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak—MBG, BBM, tarif listrik, dan sejenisnya—muncul dari berbagai kalangan. Dari kampus, pasar, sampai ruang komentar media sosial. Seperti demo dari kalangan mahasiswa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, dan beberapa tuntutan- turunan yang disampaikannya mengenai hal di atas. Dikutip: Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Di sisi lain, kebijakan yang dianggap “prioritas” oleh penguasa tetap berjalan. Narasinya klasik, demi pembangunan, efisiensi, atau keberlanjutan ekonomi. Paradoksnya, ruang kritik memang terbuka. Rakyat hari ini jauh lebih berani. Forum offline di masjid, kampus, hingga medsos menjadi panggung muhasabah publik. Namun, respons dari penguasa dan lingkaran pendukungnya kerap terkesan “anti kritik”. Kritik dilabeli mengganggu, memecah belah, bahkan dianggap berniat menjatuhkan. Akibatnya, yang terjadi bukan dialog, tapi adu keras suara.
Jika dibedah lebih dalam, ada 3 persoalan struktural yang membuat dinamika ini berulang:
Pertama, standar hubungannya berbasis manfaat, bukan syariat. Dalam praktiknya, tolok ukur kebijakan lebih sering diukur dengan “menguntungkan siapa?” dan “mendongkrak elektabilitas siapa?” Bukan dengan “Apakah ini halal? Apakah ini adil menurut syariat? Apakah ini amanah?” Ketika manfaat jadi Tuhan, maka rakyat hanya dilihat sebagai objek, bukan subjek yang harus dilindungi hak-haknya.
Kedua, kekuasaan punya logika memaksa. Sistem yang bertumpu pada mayoritas suara dan lobi kepentingan membuat penguasa selalu punya instrumen untuk meloloskan kebijakan. Mulai dari kekuatan anggaran, regulasi, sampai narasi media. Akibatnya, meski banyak rakyat yang menolak, kebijakan tetap bisa dipaksakan atas nama “kedaulatan rakyat”.
Ketiga, demokrasi melahirkan kebebasan, tapi juga konflik. Di satu sisi, demokrasi menjamin kebebasan bersuara. Itu sebabnya kritik hari ini lebih masif. Di sisi lain, ia juga melahirkan tarik-menarik kepentingan. Semua pihak mengklaim “atas nama rakyat”. Akibatnya, suara rakyat yang asli justru tenggelam dalam bisingnya kontestasi elite.
Lantas, bagaimana Islam memandang hal tersebut?
Islam datang dengan kerangka hubungan penguasa-rakyat yang jelas, seimbang, dan terikat hukum Allah, bukan selera manusia.
Pertama, akadnya adalah syariat, bukan kepentingan. Dalam Islam, penguasa dan rakyat terikat oleh ‘aqd atau perjanjian untuk sama-sama taat pada syariat. Penguasa tidak berhak membuat hukum sesuai hawa nafsu atau kepentingan kelompok. Rakyat pun tidak taat secara mutlak, tapi taat selama dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.” [HR. Bukhari-Muslim]
Kedua, ada kejelasan tugas dan kewajiban. Penguasa wajib menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek: politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Tugasnya adalah ri’ayah syu’unil ummah, mengurus urusan umat. Sebaliknya, rakyat wajib taat kepada penguasa yang menegakkan syariat. Ketaatan ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah.
Ketiga, rakyat punya hak syuro. Syuro atau musyawarah adalah hak rakyat. Penguasa wajib membuka ruang bagi para ahli, ulama, dan perwakilan umat untuk diajak bermusyawarah dalam hal-hal yang tidak ada nash-nya secara rinci. Ini bukan formalitas, tapi kewajiban.
Keempat, rakyat punya kewajiban muhasabah. Kritik dalam Islam bukan makar. Ia adalah muhasabah lil hukkam, mengoreksi penguasa yang menyimpang. Ini adalah amal amar makruf nahi munkar yang puncaknya. Rasulullah ﷺ menyebutnya “jihad yang paling utama adalah kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” [HR. Abu Dawud]
Dengan kerangka ini, hubungan penguasa-rakyat tidak akan terjebak pada dua kutub: “penguasa otoriter” atau “rakyat anarkis”. Keduanya sama-sama terikat. Penguasa takut melanggar syariat. Rakyat berani mengoreksi karena dilindungi syariat.
Dengan kata lain, demonstrasi, kritik di medsos, dan benturan narasi hari ini adalah gejala. Akarnya adalah sistem hubungan yang berdiri di atas manfaat dan kekuasaan. Selama standar itu tidak diubah, maka polanya akan terus sama: rakyat bersuara, penguasa jalan terus.
Islam menawarkan jalan ketiga: hubungan yang terikat hukum Allah. Di sana penguasa adalah pelayan syariat, dan rakyat adalah penjaga syariat. Ketika keduanya berjalan pada porosnya, maka kritik tidak akan dianggap ancaman, dan kebijakan tidak akan dipaksakan. Karena keduanya takut kepada Allah, bukan takut kehilangan kursi.
Wallahu a’lam bishawab.
No comments:
Post a Comment