Oleh Sahna Salfini Husyairoh, S.T
Aktivis Muslimah
Nusantaranews.net, Belakangan ini, masyarakat Indonesia di berbagai wilayah harus mengelus dada. Mulai dari Pulau Sumatera hingga pemadaman bergilir di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, aktivitas sehari-hari kita mendadak lumpuh akibat blackout. Bayangkan, di era digital di mana hampir semua hal bergantung pada setrum—mulai dari rice cooker, gawai anak sekolah, hingga mesin pelaku UMKM—listrik justru mati berjam-jam. Kerugian ekonomi jelas tidak sedikit, dan ironisnya, tidak ada jaminan kompensasi yang pasti bagi rakyat kecil yang terdampak.
Pihak PLN mengakui bahwa biang kerok dari mati lampu massal ini adalah menipisnya stok batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Stoknya kritis, hanya cukup untuk hitungan hari.
Di sinilah letak keanehannya. Indonesia adalah salah satu raksasa produsen batubara terbesar di dunia. Sepanjang tahun 2024 dan 2025 saja, bumi pertiwi menghasilkan hampir 800 juta ton batubara. Pertanyaannya: Kok bisa negara penghasil batubara terbesar justru kelaparan bahan baku di rumah sendiri?
Kelangkaan ini terjadi karena tata kelola energi kita sudah telanjur "dilepas" ke pasar bebas (liberalisasi). Mayoritas tambang batubara di Indonesia dikuasai oleh perusahaan swasta, baik lokal maupun asing. Sementara BUMN kita hanya memegang porsi kecil yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan PLN.
Pemerintah sebenarnya punya aturan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan pengusaha swasta menjual sebagian batubaranya ke PLN dengan harga domestik yang murah, sekitar 70 dolar AS per ton. Masalahnya, harga batubara di pasar internasional melonjak hingga 121 dolar AS per ton.
Melihat selisih keuntungan yang menggiurkan itu, para pengusaha tentu lebih tergiur mengekspor batubara mereka ke luar negeri ketimbang menjualnya ke PLN. Akibatnya, pasokan untuk rakyat seret. Ketika pengusaha mogok atau menuntut kenaikan harga, negara tampak tak berdaya dan akhirnya mengalah. Inilah wajah asli sistem kapitalisme: urusan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada hukum pasar dan kepentingan segelintir pemilik modal (oligarki).
Sebagai sistem yang komprehensif, Islam memiliki pandangan yang sangat tegas dan berpihak pada rakyat dalam mengelola energi. Dalam hukum Islam, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah—seperti batubara, minyak bumi, gas, dan air—dikategorikan sebagai kepemilikan umum (Milkiyyah ‘Aammah).
Prinsip ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api." (HR Ibnu Majah).
"Api" dalam konteks modern mencakup segala bentuk energi dan bahan bakarnya, termasuk batubara dan listrik. Karena statusnya adalah milik bersama, Islam mengharamkan sektor-sektor ini dikuasai atau dimonopoli oleh pihak swasta maupun asing.
Bagaimana cara kerjanya?
1. Negara sebagai Pengelola Tunggal: Negara wajib mengelola langsung tambang batubara dan seluruh pembangkit listrik dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada cerita "PLN mengemis" atau mendikte harga kepada pengusaha swasta.
2. Orientasi Pelayanan, Bukan Bisnis: Karena tujuannya adalah melayani rakyat, negara dilarang mengambil keuntungan komersial dari fasilitas publik seperti listrik. Tarif listrik dikembalikan kepada masyarakat dengan harga murah—hanya sebatas menutup biaya produksi—atau bahkan digratiskan jika kas negara mencukupi.
3. Tanggung Jawab Penuh Penguasa: Pemimpin bertanggung jawab penuh atas kenyamanan warganya. Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan pemadaman dan kerugian pada alat elektronik atau usaha warga, negara wajib memberikan kompensasi.
Krisis listrik yang kita alami hari ini membuka mata kita bahwa tata kelola energi yang berbasis kapitalisme liberal hanya menguntungkan segelintir pihak dan mengorbankan hajat hidup orang banyak. Selama kebijakan energi kita disetir oleh kepentingan korporasi, krisis serupa akan terus berulang.
Sudah saatnya kita melirik solusi mendasar yang ditawarkan oleh Islam. Dengan mengembalikan kepemilikan tambang dan energi kepada rakyat serta dikelola penuh oleh negara yang amanah, kita tidak hanya akan menikmati listrik yang murah dan stabil, tetapi juga menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat di atas kekayaan alam kita sendiri. WalLaahu a’lam.
No comments:
Post a Comment