Oleh. Yulia Ummu Haritsah
Pendidik Generasi
Nusantaranews.net, salah satu janji politik yang pernah digaungkan pasangan Prabowo–Gibran saat Pilpres 2024 adalah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini dirancang sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah atau di bawah harga pasar. Pemerintah menargetkan pembangunan hampir 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini mulai menuai banyak sorotan. Di berbagai daerah ditemukan lokasi pembangunan yang dinilai tidak strategis. Ada koperasi yang disebut berada di kawasan hutan, dekat area pemakaman, bahkan muncul kasus koperasi yang diduga fiktif dan sempat viral di Cilacap. Selain itu, publik juga mempertanyakan adanya pelatihan militer bagi calon manajer KDMP. Banyak yang bertanya, apa hubungan pengelolaan koperasi dengan pelatihan militer?
Berbagai kejanggalan tersebut membuat pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi agar program ini lebih efektif dan tepat sasaran. Meski demikian, kritik dari masyarakat terus bermunculan.
Sebagian masyarakat menilai program ini bukan kebutuhan yang paling mendesak. Kehadiran KDMP justru dikhawatirkan menjadi pesaing baru bagi kios-kios sembako milik warga setempat yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga. Di sisi lain, karena nilai anggarannya sangat besar, program ini juga dianggap rawan penyimpangan dan membuka peluang terjadinya korupsi.
Kritik lainnya adalah soal prioritas. Banyak warga merasa kebutuhan yang lebih mendasar masih jauh lebih penting: pelayanan kesehatan yang baik, sekolah yang layak, biaya pendidikan yang terjangkau, serta lapangan kerja yang memadai. Jika anggaran besar digelontorkan untuk proyek yang manfaatnya belum jelas, dikhawatirkan akan muncul bangunan-bangunan koperasi yang mangkrak karena salah lokasi dan salah sasaran.
Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar proyek atau kepentingan kelompok tertentu. Negara dipandang sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab memastikan kesejahteraan masyarakat. Tugas negara bukan hanya membuat program, tetapi juga mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, membuka lapangan kerja, serta mendistribusikan kekayaan secara adil.
Karena itu, solusi ekonomi dalam Islam tidak bersifat tambal sulam atau sekadar program sesaat. Sistem ekonomi Islam menuntut pengelolaan yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, sehingga kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan yang sistemis dan berlandaskan syariah, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya melahirkan proyek-proyek baru, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap setiap kebijakan negara benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat, dijalankan secara amanah, dan memberikan manfaat yang jelas, bukan sekadar menjadi janji politik yang ramai saat kampanye namun menyisakan banyak pertanyaan ketika dilaksanakan.
No comments:
Post a Comment