Kopdes Merah Putih: Ketika Desa Dikorbankan Demi Ambisi Proyek

Oleh Rukmini 

Aktivis Muslimah

Nusantaranews.net, Di negeri ini, setiap kali pemerintah kehabisan ide untuk menyejahterakan rakyat, jurus yang keluar selalu sama: buat program baru, kasih nama keren, gelontorkan anggaran besar. Rakyat disuruh tepuk tangan. Pejabat disuruh gunting pita. 

Kali ini sasarannya desa. Namanya Koperasi Desa Merah Putih. Katanya untuk menggerakkan ekonomi desa. Katanya untuk memandirikan rakyat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Desa kembali dijadikan objek eksperimen, dan seperti biasa, rakyat yang menanggung luka.

Pemerintah menargetkan 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Sebuah angka yang terdengar gagah. Tapi di lapangan, yang kita temukan adalah kekacauan. Lokasinya tidak strategis. Kantornya dibangun jauh dari jangkauan warga, akhirnya kosong dan mangkrak. Mekanismenya tidak jelas. Rakyat tidak tahu siapa yang berhak jadi anggota, dari mana modalnya, dan bagaimana cara mengawasinya. Realisasinya menyimpang. Dana yang turun tidak sesuai. Ada yang dipakai untuk kepentingan di luar koperasi.

Dan yang paling memilukan pelatihan militer untuk calon manajer KDMP menewaskan 5 orang. Lima nyawa melayang demi sebuah program. Atas nama “kedisiplinan” dan “jiwa koperasi”, negara justru abai terhadap keselamatan rakyatnya. kompas.com (Kamis, 02/07/2026)

Menanggapi semua ini, pemerintah hanya berkata akan “mengevaluasi dan mengembangkan”. Kalimat basi yang selalu keluar setiap kali proyek gagal. Seolah evaluasi bisa menghidupkan kembali yang mati, dan bisa menebus darah yang tertumpah.

Pertanyaannya, kenapa program sebesar ini bisa gagal sejak hari pertama? Jawabnya sederhana. Karena ia dibangun di atas sistem yang busuk. Akar masalahnya bukan di desa. Akar masalahnya ada di Jakarta. Ada di cara berpikir negara. 

Pertama, program ini tidak lahir dari kebutuhan rakyat. Ia lahir dari kepala para perencana di atas meja. Desa A karakternya petani, Desa B nelayan, Desa C pengrajin. Tapi semuanya dipaksa masuk ke dalam satu cetakan: “Koperasi Merah Putih”. Wajar jika warga tidak merasa memiliki. Wajar jika partisipasi minim. Koperasi tanpa rasa memiliki adalah mayat hidup. Ia tidak akan pernah menggerakkan ekonomi.

Kedua, inilah tabiat kapitalisme. Sistem ini cinta sekali dengan proyek besar. Karena di dalam proyek besar ada anggaran besar. Dan di dalam anggaran besar ada bancakan besar. Makin besar proyeknya, makin rumit pengawasannya, maka makin lebar celah untuk korupsi, rente, dan inefisiensi. 80.000 koperasi berarti 80.000 titik anggaran. Itu ladang empuk bagi kontraktor, konsultan, dan para pemburu proyek.

Ketiga, negara hari ini tidak berpihak pada rakyat. Ia berpihak pada pemegang kuasa dan pemilik modal. Buktinya jelas. Dana publik terus digelontorkan untuk membuat proyek baru yang terlihat megah. Namun, persoalan dasar desa dibiarkan membusuk. Harga pupuk tetap mahal. Hasil panen dihargai murah. Tengkulak masih merajalela. Akses pasar masih sulit. Utang rentenir masih menjerat. Semua itu tidak disentuh. Yang dikejar hanya simbol. “Kami sudah buat 80 ribu koperasi”. Seolah dengan angka itu, kemiskinan bisa terhapus.

Jadi apa yang kita dapat? Anggaran habis. Rakyat capek. Dan desa tetap miskin. Selama sistemnya tidak diubah, maka mau ganti nama program seribu kali pun hasilnya akan sama. Tambal sulam tidak akan menyembuhkan penyakit kronis. Yang dibutuhkan adalah pembedahan total. Dan Islam punya pisau bedahnya. Solusi Islam tidak main-main. Ia sistemik, mendasar, dan memihak rakyat.

Pertama, ekonomi harus dibangun dari kebutuhan riil rakyat, bukan dari target proyek. Negara wajib turun ke bawah. Tanya ke petani: apa yang kalian butuhkan? Tanya ke nelayan: apa yang menghambat kalian? Jika yang dibutuhkan irigasi, maka bangun irigasi. Jika yang dibutuhkan kepastian harga, maka buat sistemnya. Negara adalah raa’in, pengurus. Tugasnya melayani, bukan menyuruh rakyat menyesuaikan diri dengan program pemerintah.

Kedua, negara harus kembali mengambil alih tanggung jawabnya. Dalam Islam, negara bukan sekadar pembuat aturan. Negara adalah pengelola urusan umat. Ada 3 hal utama yang wajib dilakukan negara.  

    Satu, mengelola harta milik umum. Minyak, gas, nikel, laut, hutan itu milik rakyat. Hasilnya tidak boleh diberikan ke asing. Masukkan ke Baitul Mal. Dari situlah dana pembangunan desa yang halal dan tanpa riba bisa digelontorkan tanpa membebani rakyat dengan pajak.  

    Dua, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Caranya dengan membangun industri di desa. Jangan jual gabah, tapi jual beras. Jangan jual ikan mentah, tapi jual ikan kaleng. Jangan jual nikel mentah, tapi buat baterainya di desa. Dengan begitu nilai tambah ada di desa, lapangan kerja ada di desa, dan pemuda tidak perlu merantau.  

    Tiga, mendistribusikan kekayaan secara adil. Islam mengharamkan penumpukan harta. Sistem zakat, infak, dan keuangan Islam akan memastikan uang berputar. Tidak ada lagi 1% orang menguasai 50% kekayaan desa.

Ketiga, kuatkan ekonomi dari hulu. Selama ini kita salah kaprah. Kita membuat koperasi simpan pinjam tapi membiarkan petani terlilit rentenir. Kita membuat gerai sembako tapi membiarkan harga pangan dipermainkan mafia. Itu sama saja mengobati demam dengan kipas angin.  

Islam memerintahkan negara menguatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terlebih dahulu. Beri subsidi alat dan bibit. Bangun irigasi dan jalan usaha tani. Jaga harga agar tidak dipermainkan. Putus mata rantai tengkulak. Jika hulunya kuat, maka dengan sendirinya lembaga ekonomi di desa seperti koperasi atau BUMDes akan tumbuh sehat. Tidak perlu dipaksa.

Keempat, buang jauh-jauh logika proyek. Ganti dengan logika sistem. Islam tidak kenal program 5 tahunan yang selesai lalu hilang. Islam punya sistem ekonomi yang permanen: tidak ada riba, tidak ada monopoli, tidak ada penimbunan, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Jika sistem ini diterapkan, kita tidak butuh “program 80 ribu”. Karena setiap desa akan punya nadi ekonominya sendiri yang hidup dan mandiri.

Kelima, tegakkan pengawasan. Dalam Islam ada mekanisme hisbah. Rakyat punya hak untuk mengoreksi penguasa. Setiap penyimpangan dana harus diadili. Setiap pejabat yang mengkhianati amanah harus dicopot. Karena harta negara adalah amanah dari Allah yang akan dihisab.

Sudah cukup. Sudah terlalu lama desa dijadikan sasaran proyek. Sudah terlalu lama rakyat dikorbankan demi ambisi statistik. Kopdes Merah Putih hari ini adalah bukti. Bukti bahwa selama negara masih memakai sistem kapitalisme, maka kebijakan apapun akan berakhir sama: gagal, menyimpang, dan menyengsarakan.

Jalan keluarnya hanya satu: cabut sistemnya, ganti dengan sistem Islam. Kembalikan negara sebagai pelayan. Kembalikan SDA kepada rakyat. Kembalikan ekonomi kepada syariah. Karena hanya dengan itu desa akan benar-benar merdeka. Bukan merdeka karena proyek. Tapi merdeka karena keadilan telah ditegakkan. Wallahu a’lam bish-shawab.