Biaya Pendidikan Kian Mahal, Dimana Peran Negara?

Oleh. Yulia Ummu Haritsah
Pendidik Generasi

Nusantaranews.net, bulan Juni dan Juli sering kali menjadi masa yang paling menguras pikiran bagi banyak orang tua, terutama para ibu yang memiliki anak usia sekolah. Di saat sebagian orang menyambut libur panjang, para orang tua justru dihadapkan pada berbagai kebutuhan pendidikan yang harus segera dipenuhi.

Di akhir tahun ajaran, tunggakan biaya sekolah harus dilunasi. Belum selesai sampai di situ, awal tahun ajaran baru kembali menuntut pengeluaran yang tidak sedikit. Mulai dari biaya daftar ulang, uang masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, seragam, buku, hingga berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Semua itu menjadi kebutuhan yang sulit untuk ditunda.

Besarnya biaya seragam sekolah menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat. Seperti dilansir Kompas.com pada 25 Juni 2026, biaya seragam bagi siswa baru di Kabupaten Semarang mencapai sekitar Rp1,4 juta. Sementara di Tangerang Selatan, biaya seragam dilaporkan mencapai sekitar Rp1,1 juta.

Angka tersebut tentu bukan jumlah yang kecil, terlebih jika ditambah dengan biaya SPP, buku pelajaran, dan berbagai pungutan pendidikan lainnya. Bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan, datangnya tahun ajaran baru sering kali menjadi beban finansial yang cukup berat.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara justru semakin bergantung pada kemampuan ekonomi. Siapa yang memiliki biaya lebih besar akan lebih mudah memperoleh akses pendidikan, sementara masyarakat yang kurang mampu harus berjuang lebih keras untuk memenuhi berbagai tuntutan biaya.

Dalam sistem seperti ini, negara cenderung berperan sebagai regulator, bukan sebagai pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak pendidikan rakyat. Akibatnya, berbagai praktik yang membebani orang tua, seperti mahalnya harga seragam sekolah, kerap dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas.

Padahal, pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa terbebani biaya yang tinggi. 

Negara semestinya menjalankan perannya sebagai raa'in (pengurus), memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau, serta mencegah segala bentuk komersialisasi yang semakin menyulitkan masyarakat.

Wallahu'alam...