Polemik Dokumenter “Pesta Babi” : Ketika Karya Seni Menabrak Dinding Sensitivitas

 

Oleh: Suryani

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelarangan nonton bareng film dokumenter pesta babi karya dandhy dwi laksono terjadi di sejumlah wilayah. Di ternate, nobar pesta babi di bubarkan oleh aparat TNI. Sementara itu, kegiatan nobar di Universitas Mataram terpaksa dihentikan seusai di bubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakan beragam, mulai dari persoalan izin, hingga muatan film yanng dinilai provokatif.

Seperti apa film dokumenter “Pesta Babi”

Pemutaran fil pesta babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di papua. Dandhy dwi laksono selaku sutradara menggambarkan situasi ini sebagai bentuk menguji demokrasi kita makin di tekan akan makin kami perpanjang musim nobar nya. Sementara cypri mengatakan pesta babi ini bukan film untuk di tonton saja dengan mata. Pesta babi adalah film yang menuntut jawaban.

Analisis:

Film dokumenter pesta babi yang mendapatkan penolakan nonton bareng bukan sekedar masalah sensitivitas judul atau estetika sinema, hal ini merupakan respon dari tatanan pemerintahan dan sistem ekonomi-politik yang merasa terganggu oleh substansi kritik didalamnya.

Pertama, kritik langsung terhadap Proyek Strategi Nasional (PSN). Proyek-proyek ini adalah agenda prioritas yang di klaim demi ketahanan pangan dan energi nasional. Ketika dokumenter ini memotret realitas bahwa proyek tersebut justru menggusur ruang hidup masyarakat adat, tatanan pemerintahan melihatnya sebagai narasi tandingan yang dapat menghambat program pembangunan negara dan memicu ketidakpercayaan publik.

Kedua, membongkar relasi oligarki (Negara-Korporasi). Pesta babi melakukan penulusuran data kepemilikan dan afiliasi bisnis konsesi lahan di papua. Film ini secara gamblang memperlihatkan siapa saja aktor penerima manfaat utama dari pembukaan hutan adat tersebut.

Ketiga, mencerminkan narasi kolonialisme domestik. Secara frontal film dokumenter ini menyamakan gaya pembangunan pemerintah pusat ditanah papua dengan pola-pola era kolonial yaitu seperti mengambil sumber daya alam tanpa persetujuan adil dari pemilik tanah adat.

Film pesta babi dilarang atau dibubarkan di berbagai forum nobar karena film ini bertindak sebagai cermin retak bagi tatanan pemerintah. Ia membongkar ongkos sosial dan ekologis di balik megahnya proyek strategis nasional. Larangan nobar tersebut pada akhirnya bukan karena film tersebut buruk secara visual melainkan karena menggambarkan tatanan pemerintahan dan ekosistem penyokongnya belum siap menerima kritik struktural berbasis data yang disebarkan secara masif ke basis massa seperti mahasiswa dan masyarakat sipil.

PANDANGAN ISLAM:

Dalam pandangan islam, polemik yang di angkat oleh film dokumenter pesta babi yang mengkritik dampak mega proyek food state dan deforestasi di papua di nilai sebagai akibat logis dari penerapan sistem kapitalisme-sekuler. Sistem ini memisahkan agama dari pengaturan publik, sehingga melahirkan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal seringkali dengan mengorbankan hak rakyat kecil dan kelestarian alam.

Konflik lahan antara negara dengan masyarakat adat dalam pandangan islam dikategorikan sebagai tindakan ghashab atau perampasan hak secara zalim. Islam sangat menghormati kepemilikan individu maupun kolektif yang sah. Rasulullah saw bersabda:

“siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah, maka akan dikalungkan di lehernya tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari & Muslim).

Jika negara membutuhkan tanah rakyat untuk fasilitas umum, pengambilan tidak boleh di lakukan secara paksa atau sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan dan ganti untung yang rida sama rida (antaradin).

Bagi islam, polemik film pesta babi adalah alarm yang mengonfirmasi kerusakan tata kelola akibat keserakahan sistem kapitalis. Solusi fundamentalnya adalah mengambil fungsi negara sebagai pelayan rakyat (khadimul ummah), bukan sekedar pelayan korporasi. Di tengah sistem sekuler saat ini, tugas terbesar umat adalah terus menyuarakan kebenaran, membela hak-hak masyarakat yang tertindas, dan menawarkan solusi alternatif yang berkeadilan sehingga untuk mendukung semua itu dan menekan adanya penerapan sistem sekuler-kapitalis dibutuhkan sesegera mungkin khilafah untuk penerapan sistem islam.

Wallahu’alam.