Oleh Irmawati
Konflik geopolitik global antara Iran–Israel yang melibatkan AS menyebabkan harga bahan baku impor naik. Tentu saja ini berdampak juga pada biaya produksi yang ikut mahal dan membuat perusahaan kesulitan bertahan dan bersaing. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga membuat daya beli masyarakat melemah, permintaan terhadap produk perusahaan pun ikut menurun. Akibatnya para pekerja kini menghadapi ancaman pemutusan kerja.
Ancaman pemutusan hubungan kerja ini belum akan mereda dalam waktu dekat dalam berbagai sektor industri yang menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat. Betapa tidak, setiap tahun ada perusahaan yang tiba-tiba memberhentikan karyawannya.
Salah satu kasus PHK terbaru terjadi di sebuah perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat, PT Xacti Indonesia. Hal ini mengakibatkan PHK terhadap 350 karyawannya.
Data dari platform JobStreet by SEEK pada Maret lalu juga menunjukkan betapa ketatnya persaingan kerja.Rata-rata satu iklan lowongan bisa menerima 500 sampai 600 pelamar. Untuk posisi umum di perusahaan besar, jumlah pelamar bahkan bisa mencapai ribuan orang.
Di Indonesia pasar tenaga kerja belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ada gap yang besar antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja.
Kondisi ini menunjukan bahwa persaingan mencari kerja semakin ketat. Satu lowongan pekerjaan dapat dilamar ribuan orang dan pengangguran makin banyak. (CNN Indonesia, 26-05-2026)
Kapitalisme Sumber Masalah
Fenomena PHK yang terus berulang adalah keniscayaan dalam sistem kapitalisme yang tidak mampu menyejahterakan rakyat. Dalam sistem kapitalisme buruh hanya dipandang sebagai alat memperoleh keuntungan. Karena sistem kapitalisme orientasi utama hanya pada aktivitas ekonomi yakni keuntungan. Perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan laba agar mampu bersaing dan memberikan keuntungan maksimal kepada pemilik modal.
Terlebih kapitalisme memandang tenaga kerja hanya faktor produksi yang nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar. Selama tenaga kerja dianggap menguntungkan, mereka dipertahankan. Namun ketika dianggap membebani perusahaan, PHK menjadi pilihan yang dianggap solusi. Akibatnya, nasib pekerja sering kali berada di bawah kepentingan pemilik modal dan pertumbuhan keuntungan perusahaan.
Padahal negeri ini adalah nrgeri kaya akan sumber daya Alam. Semestinya, mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Serta jauh dari ketidakpasatian ekonomi bagi banyak tenaga kerja. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme kekayaan dan aset terkonsentrasi pada segelintir orang atau korporasi besar.
Terlebih Sistem kapitalisme telah menjadikan penyediaan tenaga kerja diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga tenaga kerja produktif akan berlomba dan berebut mendapatkan lapangan pekerjaan.
Lebih dari itu, akibat dari mekanisme pasar sebagian besar perekonomian dikuasai oleh pemilik modal. Dengan memonopoli sumber daya dengan tujuan untuk mendapatkan laba . Akibatnya, harga-harga menjadi tinggi dan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara itu, pengangguran makin tinggi dan kemiskinan semakin bertambah.
Sementara itu, negara dalam sistem kapitalisme cenderung berperan sebagai fasilitator bagi kepentingan ekonomi para pemilik modal. Saat gelombang PHK terjadi, kebijakan yang diambil umumnya hanya sebatas memberikan bantuan sosial, pelatihan kerja, atau jaring pengaman sementara. Namun, langkah tersebut belum mampu menyelesaikan akar persoalan, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas utama dibanding perlindungan terhadap tenaga kerja.
Disamping itu, pemerintah tidak menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, harga pangan yang layak, dan kemudahan memenuhi kebutuhan dasar. Faktanya adalah pemerintah membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima rakyat. Bagaimana para pekerja ingin maju ketika pemerintah sedang mempersiapkan segala macam kebijakan membebani perekonomian rakyat.
Islam Hadir sebagai Solusi
Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator, melainkan ra'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Negara wajib memastikan setiap laki-laki yang menjadi pencari nafkah memiliki kesempatan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Penyediaan lapangan kerja bukan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Sumber-sumber ekonomi akan dikelola dan digunakan sebaik baiknya oleh negara. Untuk memberikan pelayanan dan pengurusan kepada masyarakat. Tidak akan terjadi masyarakat yang terlunta-lunta akibat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada oligarki dan bukan kepada kepentingan dan maslahat masyarakat. Dengan itu tidak mungkin terjadi privatisasi pada layanan publik dan penguasaan sumber ekonomi milik umat oleh swasta.
Sistem kepemilikan harus ditata ulang dengan mengelompokkan SDA menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Begitu juga kepemilikan industri harus disesuaikan dengan konsep kepemilikan SDA. SDA dan Industri yang menjadi hajat hidup orang banyak dan industri strategis seperti industri migas, batubara, hutan dan sumberdaya air harus dikelola oleh negara.
Negara dalam Islam juga hanya akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang bergerak pada sektor riil. Sehingga memiliki ketahanan terhadap resesi. Sistem mata uang emas yang diberlakukan juga menghasilkan ekonomi yang stabil dalam menjamin penyerapan tenaga kerja yang memadai bagi rakyatnya.
Islam akan menyelenggarakan pendidikan murah bahkan gratis untuk semua. Dengan begitu, rakyat dapat mengenyam pendidikan sesuai keinginan mereka, tanpa dibebani dengan biaya pendidikan. Selain itu, mereka diberi pemahaman tentang wajibnya bekerja bagi laki-laki.
Islam akan menerapkan investasi halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.
Ekonomi Islam melarang negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta. Karena sumber daya alam termasuk kepemilikan umum atau rakyat. Sebaliknya, negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat. Perusahaan-perusahaan yang dibangun untuk mengelola sumber daya alam akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Sektor pertanian dalam Islam akan menjadi perhatian karena terkait dengan kedaulatan pangan. Rakyat pun akan sangat berminat karena kemudahan memperoleh tanah pertanian. Apalagi negara memberikan support dalam bentuk modal, pemberian sarana, dan prasarana pertanian, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang canggih.
Oleh karena itu, hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh Badai PHK dapat diselesaikan. Karena Islam meniscayakan distribusi kekayaan yang adil tanggung jawab negara, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Sehingga harta tidak hanya terkumpul dan berputar di kalangan orang kaya atau kelompok tertentu. Sementara masyarakat luas tidak memperoleh manfaatnya. Sebagaimana dalam surah al-hasr : 7 Allah berfirman :
"Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”
Wallahu A'lam
No comments:
Post a Comment