oleh: ummu fatih (pegiat opini)
Serangan dan kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap para aktivis kemanusiaan internasional dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) kembali membuka tabir wajah asli penjajahan Zionis. Jika sebelumnya dunia menyaksikan genosida, pembantaian anak-anak, penghancuran rumah sakit, kelaparan sistematis, hingga blokade bantuan kemanusiaan di Gaza, kini kekerasan seksual dan penyiksaan terhadap aktivis perempuan internasional semakin menegaskan bahwa kejahatan Israel telah mencapai titik paling brutal dan paripurna.
Ironisnya, semua itu berlangsung di tengah dunia internasional yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan perlindungan sipil. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum internasional ternyata tidak pernah benar-benar berdiri netral. Ia tunduk pada kepentingan politik negara-negara besar dan menjadi alat legitimasi penjajahan modern.
Penyelenggara Global Sumud Solidarity 2.0 merilis pernyataan pada Jumat, 22 Mei 2026, mengenai perlakuan brutal militer Israel terhadap para relawan kemanusiaan internasional. Dalam laporan tersebut disebutkan setidaknya terjadi 15 kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap aktivis perempuan. Selain itu, sejumlah relawan ditembak dengan peluru karet dari jarak dekat dan banyak yang mengalami patah tulang akibat penyiksaan selama penahanan.
Fakta ini diberitakan oleh bbc.com serta aljazeera.com
Kekerasan seksual dalam situasi konflik bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi merupakan bagian dari strategi teror untuk menghancurkan mental korban dan menebar ketakutan global terhadap siapa pun yang mencoba membantu Palestina. Pelecehan terhadap perempuan aktivis kemanusiaan menunjukkan hilangnya batas moral dalam tindakan militer Israel. Mereka bukan kombatan perang, melainkan relawan sipil yang membawa misi kemanusiaan. Namun, bahkan kehormatan perempuan pun tidak lagi dihargai.
Aktivis warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla juga mengungkap pengalaman mengerikan selama ditahan militer Israel. Para relawan mengaku dipukuli, disetrum, diintimidasi, bahkan diteriaki sebagai “teroris”. Kesaksian tersebut memperlihatkan bagaimana aparat Zionis memperlakukan para aktivis kemanusiaan layaknya penjahat perang.
Kesaksian itu diberitakan oleh inews.id
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menyebut sembilan WNI yang ditahan Israel bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Pernyataan tersebut dimuat oleh nasional.kompas.com
Perlakuan kasar terhadap relawan sipil menunjukkan bahwa Israel tidak hanya memusuhi Hamas atau kelompok bersenjata, tetapi juga memusuhi seluruh bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. Bahkan bantuan makanan, obat-obatan, dan suara kemanusiaan dianggap ancaman bagi eksistensi penjajahan mereka.
Pemerintah Kanada menyatakan menerima laporan mengenai perlakuan mengerikan terhadap warganya yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Pemerintah Jerman dan Spanyol juga mengonfirmasi adanya warga mereka yang mengalami cedera akibat tindakan aparat Israel. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan Israel bukan klaim sepihak, melainkan mendapat pengakuan dari berbagai negara.
Namun demikian, meski fakta kekerasan semakin jelas, tidak ada langkah tegas yang benar-benar mampu menghentikan kebrutalan Zionis. Dunia hanya sibuk mengutuk tanpa keberanian memberikan sanksi nyata.
Dalam perspektif kritis,kejahatan terhadap aktivis Global Sumud Flotilla merupakan bagian dari dominasi kolonialisme Israel yang didukung Barat. Dukungan politik, ekonomi, dan militer dari negara-negara Barat melahirkan arogansi Zionis untuk terus melakukan kejahatan tanpa rasa takut. Israel memahami bahwa mereka memiliki pelindung global yang siap membela apa pun tindakan mereka.
Kolonialisme modern tidak lagi selalu berbentuk pendudukan langsung, tetapi melalui sistem global yang memberikan legitimasi kepada penjajah dan melemahkan negeri-negeri Muslim.
Impunitas Israel melahirkan kecenderungan bertindak semakin represif dan brutal. Ketika pelaku kejahatan tidak pernah dihukum, maka kejahatan akan terus berulang bahkan meningkat. Sistem internasional saat ini terbukti tidak netral. Hukum internasional dipengaruhi kepentingan negara-negara besar yang menjadi sekutu Israel. Ketimpangan kekuatan politik global membuat Israel seolah kebal hukum.
Selama ada perlindungan geopolitik dari negara adidaya, pelanggaran aturan perang akan terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga internasional gagal melindungi rakyat tertindas dan justru sering menjadi alat legitimasi kekuatan kolonial.
Hukum internasional modern pada dasarnya lahir dari paradigma Barat sekuler yang sarat kepentingan politik. Dalam praktiknya, hukum tersebut sering digunakan untuk menjaga kepentingan negara kuat dan menekan dunia Islam. Karena itu, siapa pun yang mencoba membela Palestina justru dihadang, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Palestina sengaja dipertahankan dalam kondisi lemah agar tetap berada di bawah dominasi geopolitik Barat.
Tindakan brutal terhadap relawan kemanusiaan internasional, termasuk sembilan WNI, menjadi tamparan keras bagi para penguasa Muslim. Di tengah genosida dan kelaparan yang melanda Gaza, mayoritas negeri Muslim justru tampak lemah, diam, bahkan sebagian menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan sekutunya.
Dalam perspektif Islam ,bahwa Islam memiliki aturan perang yang sangat manusiawi. Dalam syariat Islam, warga sipil, perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan relawan non-kombatan wajib dilindungi. Rasulullah SAW melarang pembunuhan terhadap perempuan dan non-kombatan.
Beliau bersabda:
“Janganlah kalian membunuh wanita dan anak-anak.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Karena itu, pelecehan seksual, penyiksaan, dan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan kejahatan besar dalam Islam.
Entitas Zionis yang terus melakukan pembantaian, penjajahan, dan kekerasan seksual layak dihentikan dengan kekuatan nyata. Dalam Islam, penjajahan adalah bentuk kezaliman yang wajib dihilangkan. Allah SWT berfirman:
“Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah.”
(QS Al-Baqarah: 193)
Para ulama menjelaskan bahwa fitnah dalam ayat tersebut mencakup penjajahan, penindasan, dan penghalangan manusia dari kehidupan yang adil.
Akar persoalan Palestina adalah penjajahan. Karena itu solusi hakikinya bukan hanya bantuan kemanusiaan, tetapi pembebasan total atas tanah Palestina. Dalam pandangan Islam, jihad merupakan mekanisme syar’i untuk mengusir penjajah dan melindungi kaum tertindas.
Islam juga memiliki sistem sanksi tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Dalam negara Islam, pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman sangat berat karena termasuk jarimah besar yang merusak kehormatan manusia.
Para fuqaha menjelaskan bahwa pemerkosa dapat dikenai hukuman hudud atau ta’zir berat hingga hukuman mati apabila kejahatannya disertai kekerasan dan teror.
Begitu pula pelaku penjajahan dan pembunuhan massal dapat diperangi sebagai pihak yang melakukan hirabah (permusuhan dan kerusakan besar di muka bumi).
Keberadaan kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak umat. Dengan institusi politik Islam yang kuat, penjajahan terhadap Palestina dan negeri-negeri Muslim lain dapat dihentikan. Islam tidak hanya menawarkan kecaman moral, tetapi juga sistem politik, militer, dan hukum yang mampu melindungi manusia dari kezaliman global.
Tragedi Global Sumud Flotilla membuktikan bahwa dunia saat ini gagal melindungi nilai kemanusiaan. Ketika aktivis perempuan dilecehkan, relawan kemanusiaan disiksa, dan dunia hanya mampu mengutuk tanpa tindakan nyata, maka jelas ada kerusakan besar dalam sistem global hari ini.
Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan potret nyata bobroknya peradaban kapitalisme yang membiarkan penjajahan terus berlangsung di depan mata dunia.
No comments:
Post a Comment