Pemerintah: “Bebas berekspresi dijamin, kok.”
Lapangan: “Iya, tapi kalau mau nobar film ‘Pesta Babi’, urus suratnya 7 rangkap dulu ya.”
Gitu kurang lebih ceritanya. Di tengah rame-ramenya polemik film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’, Yusril Ihza Mahendra turun gunung buat klarifikasi. Katanya, nggak ada larangan resmi dari pemerintah pusat.
“Pembubaran nobar itu bukan instruksi dari pusat atau aparat,” ujar Yusril.
Bahasa halusnya: kalau ada yang bubarin, itu bukan salah kami. Bahasa kasarnya: lempar bola ke kampus.
Padahal pola kayak gini udah sering kejadian. Tahun lalu nobar film soal HAM juga dibubarin di beberapa kampus dengan alasan yang sama: izin belum lengkap. Film tentang lingkungan hidup juga pernah kena. Jadi kalau dibilang ini kasus tunggal, ya nggak juga. Polanya ketahuan: kritik boleh, asal nggak bikin yang di atas gerah.
Alasannya? Bukan karena filmnya ngomongin food estate Papua. Katanya sih cuma masalah teknis, alias prosedur administratif. “Di Mataram dilarang karena urusan surat. Di Bandung dan Sukabumi lancar jaya,” katanya.
Nah, di sini lucunya. Secara hukum, ruang ekspresi dibuka lebar. Secara praktik, pintunya dikunci gembok administratif. Jadi bebas, tapi ya... bebas kalau suratnya lengkap.
Pemerintah juga nggak menampik kalau film ini memang berisi kritik. Tapi ya gitu, ada bumbu provokasinya. “Judulnya aja udah provokatif: ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’. Wajar kalau bikin orang tersinggung,” ujar Yusril. Makanya masyarakat diminta dewasa. Jangan langsung panas cuma karena judul. Nonton dulu, diskusi belakangan. Pro-kontra itu vitamin demokrasi, katanya.
Yang menarik, pemerintah bilang kritik di film itu justru bisa dipake buat evaluasi. “Kalau ada yang salah di lapangan, ya diperbaiki. Pemerintah nggak alergi masukan,” lanjut Yusril.
Tapi begitu ngomongin kolonialisme, nada suaranya langsung naik.
“Ini bukan kolonialisme modern. Papua bagian dari NKRI. Pemerintah RI bukan Belanda. Pembukaan lahan kayak gini juga ada di Kalimantan,” tegasnya.
Intinya: boleh kritik, tapi jangan kebangetan. Nanti ada narasi balasan dari negara.
Pemerintah juga nyentil soal judul film. Kata “Pesta Babi” dianggap rawan disalahartikan. Jadi produser, sutradara, dan penulis skenario diminta berani menjelaskan maksudnya ke publik.
Di akhir, Yusril ngasih tamparan halus buat dua pihak: “Kalau pemerintah dituntut terbuka, seniman juga harus terbuka. Jangan pemerintah dituntut transparan, eh pembuat film malah sembunyi di balik kebebasan berekspresi.”
Dan penutupnya klasik:
“Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab moral. Baik ke diri sendiri, maupun ke publik yang nonton.” (wartaekonomi.co.id).
Kasus nobar ‘Pesta Babi’ yang dibatalin ini sebenernya lagi buka kedok demokrasi kita. Acaranya digelar di tempat privat, nggak maksa orang datang, tapi tetap dibubarin atas nama “ketertiban umum”.
Lucu, kan? Katanya transparansi itu harga mati. Tapi pas transparansi itu nyenggol kepentingan, mendadak ketutup gembok.
Maklum, demokrasi itu buatan manusia. Jadi ya gampang bengkok kalau yang megang kuasanya lagi nggak pengin dikritik.
Ujung-ujungnya, yang namanya kritik dianggap ganggu. Yang namanya transparansi dianggap ancaman. Hukumnya jadi cair, gampang dibengkok-bengkokin biar kebijakan yang ngerugiin banyak orang tetap jalan.
Coba perhatiin polanya: setiap ada yang nyenggol PSN, terutama food estate, responsnya langsung defensif. Seolah-olah ngomongin food estate itu sama aja makar. Padahal kritik itu bukan racun. Justru vitamin. Tapi vitaminnya nggak dipake, malah dibuang. Padahal yang ngomong juga bukan orang asal. Pakar udah ngomong, warga udah ngerasain dampaknya. Tapi ya gitu, kalau nggak sejalan sama proyek, dianggap berisik.
‘Pesta Babi’ nunjukin satu hal yang nggak nyaman: proyek food estate di Papua berpotensi jadi pesta bagi segelintir orang. Jutaan hektare hutan dibuka. Tapi yang dapat cuan siapa? Yang kehilangan tanah dan hutan siapa?
Ini bukan teori konspirasi. Ini pola lama. Negara buka lahan gede-gedean, kasih ke korporasi, masyarakat adat disuruh minggir. Lihat aja yang terjadi di Kalimantan sama Sumatra. Hutan habis, sungai keruh, masyarakat lokal yang udah turun-temurun tinggal di sana malah jadi penonton di tanahnya sendiri. Akhirnya yang terjadi ya itu: tanah hilang, hutan gundul, orang Papua makin terpinggirkan di tanahnya sendiri.
Kalau begini terus, food estate nggak akan jadi lumbung pangan. Tapi lumbung kelaparan iya.
Nah, kalau mau jujur, persoalan ini sebenarnya simpel: gimana caranya ngelola tanah biar adil?
Kalau mau cari acuan soal keadilan tanah, nggak perlu jauh-jauh. Dalam Islam aja prinsipnya udah jelas. Tanah milik pribadi dilindungi. Nggak boleh digusur paksa tanpa ganti rugi yang setara. Hutan, air, sumber daya umum itu milik publik. Ngelolanya harus buat kemaslahatan semua orang, bukan buat dibagi-bagi ke oligarki.
Prinsip ini nyambung banget sama tuntutan masyarakat adat Papua. Mereka nggak minta muluk-muluk. Cuma minta tanah ulayat diakui, proyek transparan, dan suaranya didenger.
Coba bayangin kalau kamu ada di posisi mereka. Tanah warisan leluhur tiba-tiba jadi proyek orang lain. Suara kamu dianggap bising. Diskusi dibatalin. Enak nggak?
Larangan nobar ‘Pesta Babi’ ini mestinya nggak cuma jadi polemik. Pertanyaannya balik ke kita: emang demokrasi bener-bener jalan paling pas buat ngasih keadilan dan kesejahteraan?
No comments:
Post a Comment