Ani Hayati, S.hi
Pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi" karya Dandhy Dwi Laksono terjadi di sejumlah wilayah. Di Ternate, nobar "Pesta Babi" dibubarkan oleh aparat. Sementara itu, kegiatan nobar di Universitas Mataram (Uniram) terpaksa dihentikan seusai dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakan beragam, mulai dari persoalan izin, hingga muatan film yang dinilai provokatif. (Nasional.kompas.com.13/ 05/2026 ).
Film Pesta Babi membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat Papua kehilangan kehidupannya.
Pemutaran Film Pesta Babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua, dibubarkan paksa di sejumlah daerah. Di tengah situasi ini, permintaan pemutaran filmnya justru makin meningkat hingga ribuan, kata sang sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale.
Dandhy Dwi Laksono menggambarkan situasi ini sebagai bentuk "menguji demokrasi kita". "Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng)," katanya.
Sementara, Cypri mengatakan, "Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban" (bbc.com 14/05/2026).
Dari fakta di atas dapat dianalisis bahwa pelarangan nobar film ini memperlihatkan bagaimana suara kritis semakin dibatasi. Demokrasi yang selama ini diklaim menjunjung kebebasan berpendapat justru tampak antikritik dan represif terhadap pandangan yang berbeda. Ketika diskusi publik mulai dibungkam, masyarakat patut bertanya: apakah kebebasan hanya berlaku untuk suara yang sejalan dengan penguasa? Kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, bukan pelarangan. Jika ruang berpikir terus dipersempit, demokrasi hanya tinggal slogan tanpa makna.
Kemudian program PSN dinilai menjadi pintu masuk bagi penguasaan lahan skala besar oleh oligarki.
Atas nama pembangunan, jutaan hektare tanah beralih ke korporasi besar, sementara rakyat kecil semakin tersisih dari ruang hidupnya. Banyak konflik agraria muncul karena masyarakat merasa kehilangan tanah, mata pencaharian, bahkan hak hidup yang selama ini mereka pertahankan. Ironisnya, pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru sering menghadirkan ketimpangan baru. Negara terlihat lebih cepat melayani kepentingan modal dibanding jeritan rakyat kecil.
Serta menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalisme, kekayaan dan sumber daya strategis cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Ketimpangan pun melebar, sementara rakyat menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan hidup yang semakin berat. Harta milik umum yang seharusnya dinikmati bersama perlahan dikuasai korporasi besar demi keuntungan pribadi. Ketika kekuasaan bertemu modal, kebijakan sering kali lebih menguntungkan pemilik kapital dibanding masyarakat luas.
Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan rakyat kecil terus berjuang bertahan hidup di tengah naiknya biaya kehidupan.
Bagaimana dalam pandangan Islam?
Dalam pandangan Islam, keadilan ekonomi merupakan bagian penting dari penerapan syariat. Hak kepemilikan individu dihormati dan dilindungi negara, sehingga tidak boleh ada penggusuran secara zalim atau perampasan hak rakyat tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Allah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS. An-Nisa: 29).
Adapun harta milik umum seperti air, hutan, tambang, dan sumber daya strategis wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada segelintir oligarki.
Islam juga melarang pembangunan yang merusak kehidupan masyarakat. Allah berfirman:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya...” (QS. Al-A’raf: 56).
Dalam Islam, proyek negara harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan elite atau kelompok tertentu. Setiap kebijakan wajib terikat dengan hukum syariat dan mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat. Allah berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).
Pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pelayan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin wajib terbuka terhadap nasihat dan kritik. Amar makruf nahi mungkar menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengoreksi kebijakan penguasa jika terdapat kekeliruan atau kezaliman. Allah berfirman:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar...” (QS. Ali Imran: 104).
Kritik dalam Islam bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian agar negara tetap berjalan di atas keadilan dan kebenaran. Pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar nasihat dan memperbaiki kesalahan demi kemaslahatan rakyat. Wallahu a'lam bissawab.
No comments:
Post a Comment