Oleh : Ummu Fatih (Aktivis Muslimah)
Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di wilayah Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait, organisasi perangkat daerah, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam menjaga ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan inflasi daerah, kondisi pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga. Pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif. Berbagai upaya yang selama ini dilakukan, seperti pemantauan harga pasar, operasi pasar, pasar murah, serta pengawasan distribusi barang juga menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kolaka berharap melalui sinergi seluruh pihak, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat dapat diminimalkan. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang sering terjadi akibat gangguan distribusi, perubahan musim, maupun dinamika ekonomi yang lebih luas.
Di satu sisi, upaya tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam merespons persoalan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah berbagai langkah pengendalian inflasi tersebut mampu menyelesaikan akar persoalan inflasi yang terus berulang, ataukah hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk meredam gejolak harga yang muncul dari waktu ke waktu? Pertanyaan inilah yang perlu dikaji lebih dalam agar upaya pengendalian inflasi tidak berhenti pada penanganan gejala semata, tetapi mampu menyentuh sumber masalah yang sesungguhnya (kolakakab.go.id)
Inflasi Bukan Sekadar Persoalan Harga
Dalam pandangan umum, inflasi sering dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Karena itu, solusi yang biasanya ditempuh pemerintah adalah operasi pasar, pasar murah, bantuan sosial, subsidi, atau pengawasan distribusi barang. Berbagai langkah tersebut memang dapat membantu menurunkan tekanan harga dalam jangka pendek.
Namun apabila dicermati lebih dalam, inflasi sesungguhnya bukan hanya persoalan naiknya harga barang. Inflasi merupakan gejala yang muncul dari sistem ekonomi yang memiliki persoalan mendasar. Karena itu, ketika pemerintah hanya fokus pada pengendalian harga, sementara akar penyebab inflasi tidak disentuh, maka persoalan yang sama akan terus berulang.
Inilah yang sering terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Ketika harga naik, pemerintah melakukan intervensi pasar. Ketika harga kembali stabil, masalah dianggap selesai. Namun beberapa waktu kemudian inflasi kembali muncul dengan pola yang hampir sama. Akibatnya, pengendalian inflasi lebih banyak menjadi aktivitas rutin yang terus diulang daripada solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah.
Sistem Kapitalisme Melahirkan Inflasi Berulang
Inflasi yang terus berulang tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri.
Kapitalisme menjadikan mekanisme pasar sebagai penentu utama harga barang dan jasa. Negara tidak bertindak sebagai penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan rakyat, melainkan lebih banyak berfungsi sebagai regulator. Akibatnya, harga sangat dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang rentan terhadap berbagai gangguan.
Ketika distribusi terganggu, harga naik. Ketika biaya produksi meningkat, harga naik. Ketika pasokan berkurang, harga naik. Ketika terjadi spekulasi pasar, harga kembali naik. Dalam sistem seperti ini, masyarakat terus-menerus berada dalam ketidakpastian ekonomi.
Lebih jauh lagi, orientasi kapitalisme yang bertumpu pada keuntungan menyebabkan berbagai sektor strategis dikuasai oleh pelaku usaha besar dan korporasi. Ketika kebutuhan pokok diperlakukan sebagai komoditas bisnis, maka kepentingan keuntungan sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Negara Hanya Menangani Gejala
Rapat TPID, operasi pasar, pasar murah, maupun bantuan sosial pada dasarnya merupakan langkah yang berorientasi pada penanganan dampak. Program-program tersebut berusaha mengurangi tekanan yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga.
Namun langkah tersebut belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu mengapa harga terus mengalami gejolak. Akibatnya, setiap kali inflasi muncul, solusi yang digunakan hampir selalu sama. Pola ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan tidak mampu memberikan stabilitas ekonomi secara permanen.
Dalam perspektif kapitalisme, negara tidak memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh rantai produksi dan distribusi kebutuhan pokok rakyat karena sebagian besar mekanisme ekonomi diserahkan kepada pasar. Akibatnya, negara sering kali hanya bertindak setelah masalah terjadi.
Sistem Moneter Kapitalistik dan Inflasi
Persoalan lain yang sering luput dari perhatian adalah sistem moneter yang digunakan saat ini. Sistem ekonomi global menggunakan mata uang fiat yang nilainya tidak ditopang oleh emas atau perak. Nilai uang sangat bergantung pada kebijakan moneter dan kondisi ekonomi suatu negara.
Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat terus bertambah melalui berbagai instrumen keuangan dan utang. Ketika jumlah uang bertambah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang dan jasa, maka daya beli uang menurun dan harga-harga cenderung naik.
Dengan demikian, inflasi bukan hanya disebabkan oleh distribusi barang yang terganggu, tetapi juga oleh sistem moneter kapitalistik yang secara struktural membuka peluang terjadinya penurunan nilai mata uang.
Inflasi Adalah Buah Sekularisme
Akar persoalan yang lebih mendalam adalah sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan sehingga kebijakan ekonomi dibangun berdasarkan pemikiran manusia yang terbatas dan berubah-ubah.
Dalam sistem sekuler, ukuran keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indikator makro lainnya. Sementara aspek pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat sering kali menjadi persoalan yang terus berulang.
Akibatnya, berbagai kebijakan ekonomi lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem daripada memastikan terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat. Dari sinilah lahir berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan inflasi yang terus berulang.
Konstruksi Islam
Negara Adalah Pengurus Rakyat
Islam memandang negara sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi harus menjadi pelayan dan pengurus yang menjamin kebutuhan masyarakat.
Menjamin Ketersediaan dan Distribusi Kebutuhan Pokok
Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban memastikan kebutuhan pokok rakyat tersedia dan mudah diakses. Negara tidak boleh membiarkan kebutuhan dasar masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.
Negara harus mengawasi distribusi barang, memastikan tidak terjadi kelangkaan buatan, dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat.
Larangan Penimbunan dan Manipulasi Pasar
Islam melarang praktik penimbunan (ihtikar) yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga.
Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa."
(HR. Muslim)
Negara dalam sistem Islam memiliki kewenangan untuk menindak praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas pasar.
Pengelolaan Kekayaan Umum untuk Rakyat
Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan publik harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud)
Prinsip ini menjadi dasar bahwa kekayaan umum tidak boleh dikuasai segelintir pihak. Hasil pengelolaannya harus dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat kesejahteraan rakyat.
Sistem Moneter yang Stabil
Islam mengenal sistem moneter berbasis dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik karena berbasis emas dan perak. Sistem ini dinilai lebih stabil dibandingkan sistem uang fiat yang rentan terhadap inflasi akibat pencetakan uang dan ekspansi utang.
Dengan sistem moneter yang kuat, stabilitas harga dapat lebih terjaga dan daya beli masyarakat tidak mudah tergerus oleh inflasi.
Penerapan Islam Secara Kaffah
Allah SWT berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah)."
(QS. Al-Baqarah: 208)
Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu, penyelesaian persoalan inflasi menurut Islam tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui penerapan syariat secara menyeluruh.
Pada akhirnya,High Level Meeting TPID Kabupaten Kolaka menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Namun berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan saat ini pada dasarnya masih berfokus pada penanganan gejala yang muncul di permukaan.
Inflasi yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan. Selama sistem sekuler kapitalisme tetap menjadi fondasi pengelolaan ekonomi, maka berbagai kebijakan pengendalian inflasi cenderung hanya menjadi solusi sementara yang harus terus diulang ketika gejolak harga kembali terjadi.
Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menjadikan negara sebagai pengurus rakyat, menjamin kebutuhan pokok masyarakat, mengawasi distribusi barang, melarang penimbunan, mengelola kekayaan umum untuk kepentingan rakyat, serta menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, persoalan inflasi tidak hanya ditangani pada tingkat gejala, tetapi juga diselesaikan dari akar penyebabnya sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
No comments:
Post a Comment