BBC News Indonesia (10/6).PT Pertamina Patra Niaga, resmi mengumumkan pada Selasa (9/6) malam, kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi di antaranya : Pertamax (Ron 92) dari harga sebelumnya Rp. 12.300 perliter menjadi Rp. 16250 perliter dan Pertamax Green 95 (Ron 95) dari Rp.12900 naik menjadi Rp.17000 perliter,kenaikan ini berlaku mulai Rabu (10/6)
Menurut Sekretaris perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV, seperti di lansir dari kantor berita Antara pada Selasa ( 9/6) malam, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM Non Subsidi yaitu Pertamax, sudah diputuskan ketika usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan pertimbangan harga pasar ke ekonomian. Sementara untuk BBM yang bersubsidi, seperti Pertalite harganya masih menyesuaikan Rp. 10.000 tidak mengalami kenaikan. Kenaikan BBM ini diumumkan secara mendadak di waktu malam hari tanpa penjelasan sebelumnya. Padahal dampak kenaikan BBM ini akan sangat berimbas kepada turunnya daya beli masyarakat, karena kenaikan sejumlah kebutuhan pangan. Hal tersebut akhirnya akan semakin menambah beban ekonomi rakyat yang sebelumnya sudah berat, sehingga akan meningkatkan angka kemiskinan di tengah masyarakat.
Mengapa kebijakan kenaikan BBM non subsidi ini dilakukan? Penyebab utamanya adalah karena ketergantungan terhadap luar negeri, terkait persediaan BBM dalam negeri, akibat tata pengelolaan sumber daya alam khususnya energi (minyak) yang tidak benar, karena dikuasai dan dikelola oleh segelintir orang/kapitalis, swasta maupun asing. Hal tersebut karena ekonomi negeri ini memakai sistem ekonomi kapitalisme, yang menempatkan posisi pemerintah hanya sebagai regulator. Dengan undang-undang yang dibuatnya, pemerintah menetapkan bahwa swasta boleh mengelola SDA, termasuk minyak bumi, atas nama investasi atau penanaman modal. Sehingga hasilnya mengalir kepada para kapitalis tersebut, dan tidak kepada rakyat. Negara pun akhirnya tidak menjadikan pengelolaan SDA sebagai pemasukan APBN, dan hanya mengandalkan pada pajak yang dipungut dari rakyat dan utang luar negeri .
Dari hulu ke hilir, pengelolaan minyak oleh para kapitalis dibuktikan dengan banyaknya kilang- kilang minyak yang ada di sejumlah daerah, atas nama perusahaan - perusahaan swasta lokal maupun asing. Negara pada akhirnya lepas tangan dalam pengelolaan SDA, dan ketika kondisi luar negeri, salah satunya karena efek perang Iran AS, dan dalam negeri bergolak, yang mempengaruhi harga BBM, negeri ini terguncang, seperti saat ini. Akhirnya solusi dari kelangkaan BBM di tengah kebutuhan BBM yang sangat penting bagi rakyat adalah menaikkan harga BBM. Miris, di negeri yang kaya minyak justru harga BBM nya malah mahal dan mencekik kehidupan rakyat. Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme yang justru tidak berpihak kepada rakyat, tapi hanya mengurus kepentingan para oligarki. Sistem Kapitalisme telah gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, untuk mendapatkan BBM murah ataupun gratis, itu hanya ilusi. Karena itu, masih sudah seharusnya kita mencari alternatif sistem yang pro rakyat dan sesuai fitrah manusia dalam membuat kebijakan, termasuk dalam pengelolaan SDA, itulah sistem Islam.
Dalam sistem Islam pengelolaan SDA merupakan tanggung jawab negara, untuk memastikan hasil SDA tersebut akan kembali kepada rakyat sebagai pemiliknya, karena SDA merupakan milik umum, sebagaimana sabda Nabi saw:
" Kaum muslimin bersyarikat dalam tiga perkara, yaitu air, api (energi), dan padang rumput." (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Dengan demikian, Islam melarang swasta (lokal ataupun asing) menjadi pengelolaan SDA.
Hasil dari pengelolaan SDA akan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, jalan, jembatan, dan lain-lain, sehingga memudahkan rakyat dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Termasuk dalam mendapatkan energi minyak atau BBM, yang dapat secara langsung dikonsumsi oleh rakyat secara gratis. Kalaupun harus membeli, harganya sangat murah sekadar untuk mengganti ongkos produksi. Oleh karena itu, negara harus tegak atas kekuatan ekonomi yang mapan yang ada dalam skema penerapan sistem ekonomi Islam yang terintegrasi dalam penerapan syari'at Islam secara komprehensif (kaffah) oleh sebuah institusi negara. Keberadaan kepala negara yang bertindak sebagai ra'in (pengatur urusan) rakyat, akan senantiasa hadir dalam melayani rakyat. Sabda Nabi saw:
" Al Imam (kepala negara) adalah ra'in (penanggung jawab) rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada dalam kepengurusannya."
(HR Bukhari -Muslim)
Wallahu'alam bisawwab🙏
No comments:
Post a Comment