Bayangin kamu baru lulus, udah ngurus CV, lagi semangat-semagatnya, tapi nyari lowongan yang relevan? Hampir nihil. Kalaupun ada, syaratnya bikin geleng-geleng kepala. Berasa ikut kontes duta, ini mau cari tenaga kerja ahli atau idol. Realita ini bukan cuma kamu yang ngerasain. Di Kutai Kartanegara (Kukar), ada ribuan pencari kerja yang sedang berjuang di labirin yang sama.
Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kukar mencatat sebanyak 11.505 orang saat ini tengah mencari pekerjaan. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah alternatif dengan mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD). Plt Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menyebut anggaran instansinya hanya mampu memfasilitasi sekitar 245 orang. Sisanya? Menunggu giliran yang entah kapan datang. (Nomorsatukaltim)
Respons pemerintah daerah adalah meluncurkan aplikasi Kukar Siap Kerja sebuah sistem digital terpadu yang menghubungkan pencari kerja, pelatihan kompetensi, serta perusahaan dalam satu platform aktif setiap hari, sehingga proses rekrutmen dapat dilakukan kapan saja tanpa menunggu agenda tertentu. Sounds good di atas kertas. Tapi kalau dikuliti lebih dalam, pertanyaannya jadi lebih besar. Apakah ini solusi struktural, atau sekadar plester diluka yang butuh operasi?
Paradoks Provinsi Kaya
Kaltim dan Kukar secara spesifik bukan daerah miskin. Batu bara, gas alam, kelapa sawit, semua ada di sini. Kaltim bahkan dikenal sebagai salah satu provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia. Tapi paradoksnya nyata, kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis berujung pada kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Yang terjadi justru sebaliknya, perusahaan tambang besar masuk, membawa tenaga ahli dari luar, sementara tenaga lokal hanya mendapat sisa-sisa posisi dilevel bawah. Bukan karena warga Kukar tidak kompeten tapi karena sistemnya memang tidak didesain untuk memberdayakan mereka. Dengan dalih kemampuan SDM di kukar masih kurang dengan orang-orang pendatang. Apakah warga lokal tidak di sepercaya itu?
Di sinilah letak masalah fundamentalnya. Dalam paradigma kapitalisme-sekuler yang kita jalani sekarang, negara berposisi sebagai regulator bukan penyedia lapangan kerja. Negara menciptakan iklim investasi, lalu berharap investor membuka lapangan kerja sendiri. Para pencaker dilempar ke dalam kompetisi yang tidak pernah adil sejak awal.
UU Cipta Kerja yang sempat kontroversial pun tidak banyak membantu. Perubahan regulasi ketenagakerjaan tersebut justru mengarah pada pengurangan hak-hak normatif pekerja dan buruh. Daya tawar pekerja sering kali lebih lemah dibandingkan pemberi kerja, tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan, termasuk pekerja. (Prodi Hukum UMSIDA)
Fleksibilitas pasar kerja yang diklaim justru mengorbankan kepastian kerja bagi jutaan orang. Selama regulasi lebih berpihak pada modal daripada manusia, program fasilitasi seperti Kukar Siap Kerja tidak akan mampu menyentuh akar masalahnya.
Bagaimana Islam Menjawab?
Dalam perspektif Islam, negara bukan sekadar wasit yang berdiri di pinggir lapangan. Negara adalah "raa'in" pengurus dan pelayan rakyat. Prinsip ini punya implikasi praktis yang konkret, bukan romantisasi masa lalu.
Dalam sistem ekonomi Islam, SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai 'al-milkiyah al-'āmmah' (kepemilikan umum). Rasulullah ﷺ bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah). Dalam konteks modern, hadis tersebut dikuatkan oleh kaidah 'al-milkiyyah al-'āmmah' dalam fikih Islam, artinya sumber daya tersebut bukan milik perorangan, melainkan milik bersama yang dikelola demi kemaslahatan umat. (Radar Jatim)
Artinya, jika Kukar dikelola dengan prinsip ini, tambang tidak dikontrak ke korporasi multinasional, hasil bumi dikelola negara secara langsung. Maka pendapatan negara dari sektor tersebut bisa menjadi fondasi riil penyerapan tenaga kerja lokal dalam jumlah masif. Bukan sekadar program virtual job fair, tapi industri nyata yang menyerap ribuan tangan.
Khalifah Umar bin Khattab pun dikenal sebagai pemimpin yang tidak membiarkan satu rakyat pun kelaparan, apalagi menganggur tanpa sebab. Paradigma ini bukan utopia, ia pernah dipraktikkan dan dicatat sejarah.
Oleh karena itu, selama SDA dikelola asing, regulasi lebih berpihak pada modal daripada manusia, dan selama negara hanya berperan sebagai fasilitator pasar maka angka 11 ribu pencaker itu tidak akan turun secara bermakna.
Wallahu a'lam bish-shawab
No comments:
Post a Comment