SKB Penanganan Kesehatan Jiwa Anak: Langkah Awal di Tengah Tantangan Krisis Nilai

Oleh. Rosi Ummu Aura

Muslimah Peduli Ummat

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penguatan penanganan kesehatan jiwa anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga negara. Penandatanganan kebijakan ini dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Budi Gunadi Sadikin, Abdul Mu’ti, Arifah Fauzi, Tito Karnavian, Nasaruddin Umar, Saifullah Yusuf, Meutya Hafid, dan Listyo Sigit Prabowo.

Kebijakan tersebut lahir di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi kesehatan mental anak di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa keinginan anak untuk mengakhiri hidup dipicu oleh beberapa faktor, antara lain konflik dalam keluarga (sekitar 24–46 persen), masalah psikologis (8–26 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). Angka ini menandakan bahwa persoalan kesehatan mental anak telah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan bersama.

Jika dicermati lebih mendalam, persoalan kesehatan mental anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis individu. Fenomena ini juga berhubungan dengan perubahan sistem nilai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pola hidup yang dipengaruhi oleh cara pandang sekuler dan liberal semakin menguat. Nilai-nilai agama yang dahulu menjadi pedoman hidup mulai bergeser oleh orientasi pada materi dan persaingan duniawi.

Dalam kehidupan yang menitikberatkan pada pencapaian materi, keberhasilan sering kali diukur dari prestasi akademik, status sosial, dan capaian ekonomi. Anak-anak sejak usia dini dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi standar tersebut. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, tekanan mental dapat muncul. Kondisi ini semakin berat ketika terjadi konflik dalam keluarga, kurangnya komunikasi emosional antara orang tua dan anak, serta adanya perundungan di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, arus media global yang dipengaruhi kepentingan kapitalisme juga turut membentuk pola pikir generasi muda. Konten digital yang minim nilai kerap menumbuhkan sikap individualistis dan hedonis. Tanpa landasan spiritual yang kuat, anak-anak menjadi lebih rentan mengalami kegelisahan batin dan kehilangan arah dalam memaknai kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan SKB yang melibatkan banyak kementerian patut dipandang sebagai langkah awal yang positif. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menjadi solusi yang belum menyentuh akar masalah apabila tidak disertai upaya memperbaiki krisis nilai yang lebih mendasar dalam masyarakat.

Pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat seharusnya tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter serta ketahanan spiritual. Anak perlu dibimbing untuk memahami tujuan hidup, makna keberadaan manusia, serta nilai-nilai moral yang dapat menjadi pegangan ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam menanamkan akidah, membangun kedekatan emosional, dan menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang serta ketenangan.

Selain itu, negara juga memegang peran strategis dalam menjaga generasi muda dari kerusakan nilai. Kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan media seharusnya dirancang secara terpadu agar tidak hanya menjaga kesehatan fisik anak, tetapi juga kesejahteraan mental mereka. Pembangunan sosial tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada terjaganya nilai moral dan spiritual masyarakat.

Krisis kesehatan mental anak pada akhirnya menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek material. Tanpa fondasi nilai yang kuat, kemajuan teknologi dan ekonomi justru dapat memunculkan tekanan baru bagi generasi muda.

Karena itu, upaya menangani kesehatan mental anak perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui layanan psikologis, tetapi juga dengan memperkuat peran keluarga, menghadirkan pendidikan berbasis nilai, serta menghadirkan kebijakan negara yang mendukung lahirnya generasi yang sehat secara mental, moral, dan spiritual.

Wallahu a'lam.