Dewan Perdamaian (BoP) Jebakan AS, Pengkhianatan terhadap Palestina dan Umat Islam

Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Opini Ideologis

"Seperti memelihara ular berbisa." Maknanya memelihara, adalah mempercayai seseorang yang sudah tahu watak aslinya jahat/suka berkhianat, zalim dan akhirnya diri sendiri yang celaka. Begitulah gambaran Indonesia bergabung dengan  "Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian" yang diprakarsai dan dipimpin oleh gembong penjajah, yakni Amerika Serikat (AS).

Dewan Perdamaian (BoP) didirikan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas (Palestina), memantau stabilisasi keamanan, serta mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Padahal, telah diketahui rekam jejak AS sebagai penjajah kakap yang arogan menghancurkan negeri-negeri muslim seperti, Irak, Afganistan, Suriah, Libya, Sudan, dan lainnya. Termasuk yang memberikan dukungan kepada Zionis Israel, antara lain: (1) Bantuan militer berupa senjata, teknologi, dan dana yang besar. (2) AS menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengkritik tindakannya. (3) Dukungan diplomatik, AS secara konsisten mendukung Israel dalam isu-isu internasional, termasuk isu Palestina. Akibat dukungan AS ini, membuat Israel memiliki kekuatan dan keberanian untuk terus melakukan tindakan pendudukan/penjajahan di Palestina dan pembangunan permukiman. (wikipedia.org.)

Mengapa Indonesia Bergabung?

Alasan utama  bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP), adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan BoP tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. Solusi perdamaian dengan dua negara pun dinilai salah, karena menunjukkan adanya ketidakadilan. Sebab, akar masalah dari konflik tersebut adalah Zionis Israel menjajah Palestina, harusnya yang di usir. Bukan malah diberi tanah jajahan dan diakui sebagai negara merdeka. 

Jebakan Strategi AS-Israel

Disadari atau tidak, keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) dapat memiliki konsekuensi negatif yang signifikan, terutama isu Palestina. Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia dan pendukung Palestina, bisa jadi dituding sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan umat Islam Palestina.

Hal ini dikarenakan, BoP yang diinisiasi oleh AS memiliki kepentingan politik dan strategis di Timur Tengah, sehingga Indonesia dapat terjebak dalam kepentingan AS dan Israel yang dapat membahayakan posisi Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia dijadikan stempel legitimasi bagi skema BoP yang sejatinya lebih menguntungkan Israel, ini sama artinya dengan menjamin proyek penjajahan gaya baru sehingga melanggengkan penjajahan.

Faktanya, Israel resmi bergabung dengan BoP setelah Perdana Menteri (PM) Benyamin Netannyahu menandatangi piagam aksesi pada (11/2/2026). Tentu keanggotaan Israel ini memicu reaksi beragam. Beberapa pihak mengkritik langkah tersebut sebagai legitimasi terhadap negara yang dituding "penjajah" oleh para pendukung kemerdekaan Palestina. Ironisnya, sikap Presiden RI malah duduk bersanding dan berfoto mesra dengan PM Israel. Sungguh memilukan dan memalukan menjadi sorotan internasional.

Bagaimana mungkin kita akan membawa perdamaian dan stabilitas di Gaza melalui BoP yang dibentuk Donald Trump, yang telah nyata pendukung Zionis Israel? Padahal, Zionis Israel sudah berulang kali melakukan pelanggaran gencatan senjata sejak (10/10/2025). Anehnya dunia menutup mata dan telinga, padahal jumlah korban jiwa mencapai 618 orang, terluka 1663 orang. Menurut juru bicara Hamas, Hazem Qassem menyatakan bahwa Israel secara terang-terangan mengabaikan Dewan Perdamaian dan perannya. 

Terbaru, pasca dibentuknya BoP (15/1/2926), dengan bengisnya Zionis Yahudi menjatuhkan bom termobarik dengan suhu 3500c. Bom tersebut menewaskan ribuan penduduk Gaza yang mengakibatkan jasad mereka menjadi abu, menguap tanpa bekas. Kekejian Zionis Israel terus berulang dan berlanjut, yakni menyerang warga Gaza dan menewaskan puluhan orang lagi. Artinya BoP mandul, masihkah Indonesia tetap menjadi salah satu anggotanya? Sungguh terlalu telah hilang akal sehatnya.

Bunuh Diri Politik

Tidak hanya itu, keikutsertaan Indonesia menjadi anggota BoP wajib membayar iuran keanggotaan sebesar Rp16,7 triliun. Ini sangat memberatkan APBN di tengah isu domestik. Sedangkan Israel tidak dikenakan iuran sepersen pun. Hal ini  benar-benar Indonesia terjebak dan tertipu dengan diksi perdamaian yang sejatinya hegemoni. Bagi mereka iuran tersebut digunakan untuk membantu genosida warga Palestina. Seharusnya umat Islam cerdas membaca kelicikan bahwa BoP sebagai alat geo politik AS untuk memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah.

Padahal Allah telah memperingatkan dan melarang  menjadikan nonmuslim (khususnya yang memusuhi Islam) sebagai teman setia, pemimpin, atau pelindung (auliya'). Allah Swt. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (auliya'), sebagian mereka, adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka..." (TQS. al-Maidah: 51)

Dalam pandangan Islam, bersekutu dengan negara kafir seperti AS hukumnya haram. Sayangnya Indonesia berasaskan sekularisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Jadi, wajar jika mengabaikan larangan Allah Swt. Akibatnya terjebak, tertipu, dan dihinakan oleh musuh-musuh Islam.

Pun demikian sangat disayangkan sikap para ulama, ormas Islam, dan tokoh yang diundang ke Istana yang semula menolak, berbalik punggung menjadi mendukung  Indonesia bergabung di BoP. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya posisi ulama dan Ormas Islam hingga tidak mampu menghentikan langkah Presiden Prabowo yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam.

Hal ini dikarenakan para ulama dan Ormas Islam telah dibungkam dengan mengelola tambang, proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), dan jabatan. Persis seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, dalam (Ihya' Ulumuddin, juz 2, Hlm 357):

"Rusaknya rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama. Dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan." Inilah yang terjadi di Indonesia dan negeri-negeri muslim se dunia.

Fungsi Ulama dalam Khilafah

Ulama memiliki peran sentral sebagai pewaris nabi (warasatul anbiya) yang menjaga, membimbing, dan memimpin umat berdasarkan ajaran Islam. Mereka berfungsi merumuskan dasar negara, memberikan penasihat kepada pemerintah (khilafah), serta menjaga kemurnian tauhid dan syariat di tengah masyarakat. 

●Pewaris Nabi: Melestarikan ajaran Islam, menjaga tauhid, dan memelihara agama.

●Penasihat Negara: Terlibat langsung sebagai penasihat khalifah  (pemimpin) memastikan kebijakan pemerintah sejalan dengan ajaran Islam.

●Pemimpin Umat dan Gerakan: Memimpin aktivitas sosial keagamaan, mengajar, serta menggerakkan perlawanan terhadap kezaliman.

●Perumus Kebijakan (Ijtihad): Berperan dalam merumuskan dasar-dasar negara dan hukum ketatanegaraan Islam. 

Secara substantif, ulama dalam sistem Khilafah bertindak sebagai penjaga komitmen syariah, memastikan kepemimpinan umum (Khilafah) berfungsi menjaga urusan agama dan dunia.

Dengan berfungsinya ulama maka meniscayakan seorang khalifah (pemimpin negara) akan terjaga urusan dunia tidak mudah terjebak dan tergelincir dari syariat Islam, bahkan selamat akhiratnya. Sebab jabatan, adalah amanah yang nantinya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Inilah pentingnya muhasabah lil hukmi oleh ulama dan Ormas Islam atau Parpol Islam. Disertai iman yang kuat dan kokoh, terikat pada syariat Islam kaffah maka seorang pemimpin akan disegani kawan maupun lawan. Saatnya kembali ke sistem Islam (Khilafah). Karena hanya dengan Khilafah dan jihad baru bisa  membebaskan Palestina dan negeri muslim lainnya yang terjajah, bukan melalui Dewan Perdamaian (BoP).

Wallahualam bissawab.