Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Paradoks Demokrasi: Ketika Konten Kritis Terhadap Demokrasi Dianggap Teror Bagi Rezim

Wednesday, January 07, 2026 | Wednesday, January 07, 2026 WIB

 


Oleh: Suryani


Tribunnews.com, aktivis kena teror – Kolase foto Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik dan Konten Kreator asal Aceh, Sherly annavita. Para aktivis yang kena teror sebelumnya menilai bahwa pemerintah kambat dalam menangani bencana di wilayah sumatera. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merespons soal maraknya aksi teror yamg di alami konten kreator hingga aktivis oleh orang tidak di kenal menjadi bukti bahwa peradaban politik di indonesia mengalami kemunduran.


Dengan kondisi tersebut seharusnya menjadi kekhawatiran, lantaran di satu sisi seseorang selalu bangga menjadi negara demokrasi dimana kamu memiliki hak untuk memberikan suara dan bersuara, namun di sisi lain hak rakyat bersuara seakan diredam.


Hal ini bisa di picu oleh beberapa hal. Pertama, sistem pemerintahan yang cenderung defensif yang menciptakan kondisi dimana kritik dianggap sebagai serangan atau ancaman terhadap reputasi, bukan masukkan kebijakkan. Kedua, sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan stabilitas narasi daripada transparansi mitigasi seringkali melahirkan ruang publik yang represif. Teror ini bukan sekedar tindakan biasa, melainkan bentuk intimidasi untuk membungkam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana.


Analisis:


Dalam perspektif kritis, kondisi teror terhadap aktivis dan lambatnya penanganan bencana terjadi bukan tampa sebab melainkan di pengaruhi oleh fondasi sekuler-kapitalis. Sekulerisme memisahkan nilai-nilai spiritual atau moral absolut dari urusan publik dan pemerintahan. Dampaknya melahirkan pragmatisme politik, tanpa landasan yang kuat kekuasaan di jalankan secara pragmatis di mana pejabat merasa bertanggung jawab hanya pemberi modal atau atasan politiknya, bukan kepada rakyat sebagai amanah yang sakral. Hal ini menjelaskan mengapa respons terhadap penderitaan korban banjir seringkali bersifat administratif atau sekedar pencitraan. 


Dominasi materialisme di atas kemanusiaan (Kapitalisme), dalam sistem kapitalis indikator kesuksesan utama adalah pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. hal ini menciptakan prioritas kebijakan yang timpang. Penangan banjir seringkali lambat karena alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk infrastruktur yang mendukung bisnis daripada mitigasi bencana atau pemulihan ekosistem yang di anggap tidak menghasilkan materi/cuan.


Aktivis dan konten kreator yang bersuara kritis dianggap sebagai ancaman terhadap citra pemerintahan maupun stabilitas wilayah. Hal ini memicu tindakan represif untuk membungkam mereka agar tidak mengganggu aliran modal atau proyek-proyek besar di daerah terdampak.


Alur dampak sistemik sekuler-kapitalis: nilai sekulerisme, kebijakan berlandaskan kepentingan duniawi sesaat, hilangnya rasa tanggung jawab moral pemimpin kepada rakyat. Nilai kapitalisme, alam dieksploitasi demi laba, kritik aktivis dianggap menghambat pertumbuhan. Hasilnya mitigasi bencana minim, respons lambat, dan pengkritik di bungkam demi menjaga stabilitas ekonomi.


Kontruksi islam:


Sistem islam menawarkan perubahan fundamental dengan mengganti standar kemanfaatan materi dan kebebasan tanpa wahyu menjadi standar syariat yang berlandaskan akidah.


Perlindungan terhadap Kritik ada dalam sistem islam sering di sebut sebagai (Muhasabah lil Hukkam), jika dalam sistem saat ini kritik di anggap sebagai ancaman yang harus di bungkam dengan teror lain halnya dalam islam, yang mengoreksi penguasa adalah kewajiban agama. Islam memandang konten kreator dan aktivis-aktivis yang meluruskan kesalahan pemerintah sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar.


Legalitas operasi: negara wajib memfasilitasi majelis ummat (perwakilan rakyat) untuk mengawasi kebijakan. Menghalangi atau meneror seseorang yang memberikan nasehat kepada pemimpin dianggap sebagai kemungkaran besar.


Sistem islam mengubah fondasi pemerintahan dari yang awalnya berpusat pada kepentingan pemilik modal menjadi berpusat pada pelayanan kepada rakyat. Dengan transparansi berdasarkan syariat, teror terhadap aktivis tidak akan mendapatkan tempat karena kritik di pandang sebagai obat bagi kesehatan pemerintah.


Namun kita hanya bisa merasakan sistem islam apabila khilafah kembali di tegakkan, bagaimana kita bisa merasakan islam rahmat bagi seluruh alam jika kita belum mencobanya atau menerapkannya.


Wallahu’alam.

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update