Menakar Keamanan Berpendapat Pasca-Bencana Sumatra

Oleh. Dyah Pitaloka

(Pemerhati Isu Sosial) 

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu indikator kesehatan sebuah bangsa. Namun, belakangan ini, publik dihentakkan oleh kabar kurang sedap yang menimpa para konten kreator dan aktivis. Berdasarkan laporan mediaindonesia.com (31-12-2025), figur publik seperti DJ Donny dan Sherly Annavita dikabarkan mengalami serangkaian intimidasi usai menyampaikan pandangan mereka mengenai evaluasi penanganan bencana di Sumatra.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena mencakup berbagai bentuk gangguan digital hingga ranah privat, seperti doxing dan peretasan. Munculnya peristiwa ini memicu kekhawatiran kolektif akan menyempitnya ruang aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Kritik sebagai Bagian dari Mekanisme Kontrol

Secara sosiopolitik, tekanan terhadap pihak-pihak yang kritis cenderung menjadi penghambat bagi kemajuan kualitas kebijakan publik. Jika suara kritis direspons dengan intimidasi, hal tersebut berisiko menciptakan chilling effect atau rasa segan di tengah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Munculnya pola-pola pembungkaman ini mengindikasikan adanya pergeseran ke arah demokrasi yang cenderung mengabaikan dialog terbuka. Padahal, kritik seharusnya dipandang sebagai mekanisme kontrol yang konstruktif. Sebuah kepemimpinan yang responsif akan melihat kritik bukan sebagai ancaman bagi stabilitas, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik, terutama dalam situasi krusial seperti pasca-bencana.

Konsep Pemimpin dalam Perspektif Syariat

Dalam diskursus kepemimpinan Islam, tugas seorang penguasa adalah menjadi pengayom bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Rasulullah saw. memberikan gambaran yang sangat kuat mengenai fungsi pemimpin sebagai pelindung (Junnah).

Beliau bersabda:

"Sesungguhnya pemimpin itu laksana perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung." (HR. Muslim).

Berdasarkan kaidah ini, penguasa memiliki peran ganda: sebagai ra’in (pengurus) yang melayani kebutuhan rakyat dan sebagai junnah (perisai) yang menjamin keamanan rakyatnya, termasuk keamanan dalam menyampaikan pendapat. 

Hubungan yang ideal adalah hubungan yang berbasis pada muhasabah lil hukkam, yakni upaya rakyat untuk mengingatkan penguasa demi kebaikan bersama, yang dilakukan dengan cara-cara yang beradab.

Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab

Sejarah peradaban Islam memberikan teladan emas tentang bagaimana seorang pemimpin besar menyikapi koreksi dari rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengalami momen di mana kebijakannya terkait pembatasan jumlah mahar dikritik secara terbuka oleh seorang wanita.

Perempuan tersebut mengingatkan Khalifah dengan merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 20, yang menekankan bahwa hak mahar sepenuhnya ada pada perempuan. Alih-alih merasa wibawanya jatuh atau tersinggung, Umar bin Khattab justru menunjukkan sikap ksatria. Beliau menerima masukan tersebut dengan lapang dada, mengakuinya sebagai kebenaran, dan segera mengubah pernyataannya terkait mahar. Umar berkata, "Perempuan ini benar, dan Umar salah."

Keteladanan ini menunjukkan bahwa kesediaan pemimpin untuk dikritik justru meningkatkan derajat dan kemuliaannya. Hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt. untuk senantiasa menunaikan amanah dengan penuh keadilan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58).

Penutup

Gelombang intimidasi terhadap aktivis dan konten kreator pasca-bencana Sumatra adalah tantangan bagi kedewasaan berbangsa kita. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum hadir untuk melindungi setiap warga negara dari upaya teror dan intimidasi oleh pihak mana pun.

Menghargai kritik adalah manifestasi dari kepemimpinan yang amanah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejarah para pemimpin besar, yakni mendengarkan suara rakyat—sekalipun itu terasa pahit—adalah jalan menuju kebijakan yang lebih tepat sasaran dan penuh keberkahan. Mari kita jaga ruang publik kita agar tetap sehat, aman, dan jauh dari rasa takut, demi Indonesia yang lebih baik.

Wallahu a'lam bissawab.