Oleh: Delfiani
Pegiat Literasi
Sebulan setelah bencana berlalu, derita rakyat belum juga berakhir. Alih-alih menyaksikan pemulihan yang menyeluruh, yang tampak justru kelambanan dan minimnya keseriusan negara dalam menjamin keselamatan warganya.
Di tengah puing-puing kehancuran, rakyat dipaksa bertahan dengan fasilitas darurat, bantuan yang tak merata, serta masa depan yang menggantung tanpa kepastian. Situasi ini menegaskan satu fakta pahit dalam sistem hari ini: keselamatan rakyat bukan prioritas utama, melainkan sekadar variabel dalam perhitungan kebijakan.
Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi darurat belum benar-benar pulih meski bencana telah berlalu sebulan. Desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional terus menguat, menandakan bahwa skala penderitaan rakyat tak lagi bisa ditutup-tutupi. Akses vital warga masih mengandalkan jembatan darurat yang rawan ambruk, sementara kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi.
Di Aceh, keputusasaan rakyat bahkan menjelma dalam simbol yang mengkhawatirkan. Bendera putih dikibarkan sebagai tanda menyerah pada keadaan. Lebih dari itu, muncul kembali bendera GAM di sejumlah titik. Fenomena ini bukan sekadar isu keamanan, melainkan peringatan keras bahwa ketika negara absen, luka lama bisa kembali terbuka dan kepercayaan rakyat pun runtuh.
Ironisnya, di tengah situasi genting ini, negara justru tampak sibuk dengan prosedur administratif dan kalkulasi anggaran.
Fakta Korban yang Kian Bertambah
Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih terus memakan korban. Hingga akhir Desember 2025, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 1.138 orang, dengan 163 orang masih dinyatakan hilang. Ini berarti ancaman kematian belum sepenuhnya berlalu, meski bencana telah terjadi lebih dari satu bulan lalu.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah: 511 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan lebih dari 429 ribu warga mengungsi.
Di Sumatera Utara, tercatat 365 korban meninggal, 60 orang hilang, dan 10.354 pengungsi. Sementara di Sumatera Barat, korban jiwa mencapai 262 orang, dengan 72 orang hilang dan hampir 10 ribu pengungsi.
Tim SAR bahkan mengakui masih menemukan jasad di lokasi permukiman, menandakan proses evakuasi dan penanganan belum sepenuhnya tuntas.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah potret nyata penderitaan rakyat yang masih berlangsung. Ketika korban terus bertambah dan ratusan ribu warga hidup di pengungsian, kelambanan negara dalam menghadirkan penanganan menyeluruh semakin terasa dan tak terbantahkan.
Demokrasi Kapitalisme: Akar Kelalaian
Kondisi ini menyingkap kegagalan negara dalam sistem demokrasi kapitalisme. Anggaran penanganan bencana terbukti tidak memadai dan belum sepenuhnya berpihak pada korban. Undang-Undang Kebencanaan yang seharusnya menjamin respons cepat dan adil justru dijalankan secara lamban dan parsial.
Masalah utamanya terletak pada sistem. Dalam demokrasi kapitalisme, kebijakan publik selalu tunduk pada logika efisiensi anggaran dan kepentingan ekonomi. Keselamatan rakyat harus bernegosiasi dengan batas fiskal, stabilitas politik, serta kepentingan elite. Akibatnya, nyawa manusia kerap direduksi menjadi sekadar angka statistik.
Sistem inilah yang melahirkan penguasa tanpa ruh kepemimpinan. Kekuasaan tidak dijalankan sebagai amanah, melainkan sebagai alat pengelolaan kepentingan.
Maka tidak mengherankan jika dalam situasi bencana sekalipun, rakyat masih harus menunggu keputusan, menanti pencairan anggaran, dan akhirnya menerima kenyataan pahit: negara tidak hadir sepenuhnya.
Islam: Kepemimpinan sebagai Amanah Keselamatan
Islam menawarkan pandangan yang bertolak belakang. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in pengurus yang bertanggung jawab langsung atas keselamatan rakyatnya. Rasulullah saw. menegaskan bahwa :
"Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya" (HR. Bukhori)
Karena itu, penanganan bencana dalam Islam bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban syar’i.
Negara wajib bergerak cepat, terpusat, dan terkoordinasi. Tidak ada alasan keterbatasan anggaran ketika nyawa rakyat terancam. Negara bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan dasar korban bencana mulai dari pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, hingga keamanan tanpa tunduk pada logika untung-rugi.
Lebih dari itu, Islam juga mewajibkan negara melakukan pencegahan bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan amanah. Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi demi kepentingan segelintir pihak, sebab kerusakan alam adalah pintu datangnya bencana yang berulang.
Selama demokrasi kapitalisme terus dipertahankan, tragedi pascabencana akan selalu berulang dengan pola yang sama, lamban, setengah hati, dan meninggalkan luka sosial yang dalam. Keselamatan rakyat akan terus menjadi taruhan di meja kebijakan.
Islam menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah kewajiban syar’i negara, bukan belas kasihan kekuasaan.
Tanpa perubahan sistem menuju kepemimpinan Islam yang amanah, penderitaan pasca bencana akan terus menjadi wajah nyata kelalaian negara terhadap rakyatnya. Sudah saatnya Kepemimpinan Islam harus diwujudkan dengan penerapan Islam Kaffah agar penderitaan rakyat segera berakhir.
Wallahualam Bissawab
No comments:
Post a Comment