MBG Setahun Berjalan, Ancaman Stunting Tak Kunjung Hilang

Oleh. Ratna Ummu Rayyan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah telah berjalan hampir setahun. Awalnya, program ini dirancang untuk mencegah stunting, mengatasi malnutrisi, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun nyatanya, setelah hampir setahun berjalan, ancaman stunting tetap tidak terselesaikan secara tuntas.

Masalah Operasional dan Distribusi

Pelaksanaan program di lapangan menemui banyak kendala teknis dan keamanan pangan. Beberapa kasus yang mencuat antara lain keracunan massal MBG, temuan menu yang tidak sesuai standar kehalalan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kesehatan. Bahkan, terdapat ketidakefektifan distribusi di mana MBG tetap berjalan saat anak-anak sedang libur sekolah.

Akar Masalah: Paradigma Kapitalistik

Jaminan kesehatan dan kecukupan gizi rakyat sejatinya adalah tanggung jawab penuh pemerintah. Ketika sebuah program menemui banyak kendala, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi fundamental. Namun, kepemimpinan kapitalistik yang berorientasi pada materi membuat pemerintah cenderung berpacu pada angka statistik semata untuk mengukur keberhasilan.

Program MBG tampak lebih menonjol sebagai program populis. Fokus utamanya adalah pencapaian administratif dan masifnya angka distribusi, bukan pada sejauh mana manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat. Orientasi ini menyebabkan MBG tidak menyentuh akar persoalan gizi dan stunting.

Kemiskinan sebagai Penyebab Utama Stunting

Stunting muncul akibat kekurangan gizi kronis pada anak. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara berkelanjutan. Masalah ini dipicu oleh rendahnya pendapatan, mahalnya harga bahan pokok, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak.

Dengan demikian, solusi masalah ini bukan sekadar memberikan paket makanan, apalagi jika makanan tersebut didominasi oleh produk ultra-proses (ultra-processed food). Solusi yang tepat seharusnya adalah memperbaiki pola ketahanan pangan keluarga hingga tingkat nasional.

Kritik atas Transparansi dan Pengelolaan Anggaran

Kepemimpinan kapitalis yang mengutamakan popularitas memperkuat indikasi bahwa program MBG tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Program ini diduga lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG, yang dalam praktiknya ditengarai berasal dari lingkaran kroni kekuasaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan watak penguasa dalam sistem kapitalisme yang kurang amanah dalam mengelola anggaran negara. Dana program MBG sering kali berasal dari pemangkasan anggaran sektor vital lain yang juga dibutuhkan masyarakat. Penguasa bertindak lebih sebagai regulator ketimbang pelayan masyarakat (ri’ayah).

Perspektif Islam: Negara sebagai Pengurus Rakyat

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam pandangan Islam, setiap kebijakan negara ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terikat penuh pada ketentuan syariat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

 “Imam (khalifah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Ketika negara diposisikan sebagai pengurus dan pelayan umat, seluruh kebijakannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat secara nyata, bukan untuk melayani kepentingan pengusaha atau mengejar popularitas. Amanah kekuasaan adalah tanggung jawab besar di akhirat, sehingga kebijakan yang lahir bersifat syar’i, bukan pragmatis.

Solusi Integral Menuju Kesejahteraan Nyata

Pemenuhan gizi dalam sistem Islam dilakukan secara integral melalui berbagai lini:

 * Sistem Pendidikan: Mengedukasi masyarakat tentang gizi seimbang dan pola hidup sehat.

 * Sistem Ekonomi: Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sehingga tidak ada keluarga yang terhalang mengakses makanan bergizi karena kemiskinan.

 * Lapangan Kerja: Negara wajib menyediakan lapangan kerja layak agar kepala keluarga mampu memenuhi gizi keluarganya secara mandiri.

 * Distribusi Pangan: Menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau melalui pengelolaan sumber daya yang adil.

Melalui mekanisme ini, makanan bergizi bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penurunan angka stunting pun bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata kesejahteraan rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab