Nusantaranews

 Program Pangan Murah, Mampukah Meri'ayah?

Ummu Azimah

(Aktivis Pendidikan dan Pegiat Literasi)

Gerakan Pangan Murah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP, M.Si dan pemerintah kabupaten Bandung menggelar Gerakan Pangan Murah (GMP) di 31 kecamatan. Kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan ini diantaranya kecamatan Soreang, Arjasari, Rancaekek, Banjaran, Pameungpeuk, Paseh, Ibun Cileunyi, cimeunyan, Cangkuang, Nagreg dan kecamatan lainnya. Sebanyak 120 ton beras yang didistribusikan kepada masyarakat di 31 kecamatan di kabupaten Bandung. 

Gerakan Pangan Murah ini, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras yang dipasarkan Rp. 60.000/5kg dijual dengan harga murah dipasaran. 

wwwopininews.com(Sabtu, 30/08/2025)

Mampukah GPM Meri'ayah Masyarakat Secara Merata

Pangan atau makanan merupakan kebutuhan dasar yang vital untuk bertahan hidup bagi masyarakat. Berdasarkan data terbaru BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 adalah 8,47%. Jumlah penduduk miskin 23,85 juta jiwa. Beberapa provinsi masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Harga Bahan pangan pokok semakin melonjak, salah satunya beras. Harga beras di pasaran terus naik, tak terkecuali di provinsi Jawa Barat, harga beras terupdate sebesar Rp. 14.756/kg. Masyarakat miskin sangat berharap harga bahan pokok terutama beras terjangkau, murah serta berkualitas.

Gerakan Pangan Murah, sebuah kebutuhan asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan harus didistribusikan secara merata dan bukan bersifat sesaat apalagi sekedar pencitraan. 

Upaya memenuhi kebutuhan pangan rakyat seharusnya di dasarkan pada tanggung jawab untuk meri'ayah masyarakat. Selain itu perlu juga diperhatikan kualitas pangan, harus halal, baik dan layak dikonsumsi. 

Namun mungkinkah Gerakan Pangan Murah ini mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan menyelesaikan secara tuntas problematika pemenuhan kebutuhan primer mereka, dalam hal ini pangan. 

Indonesia yang terkenal dengan "Gemah Ripah Loh Jie Nawi" mempunyai sumber daya alam yang subur, tanah yang luas, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri terutama kebutuhan pokok berupa beras. Harga beraspun sudah seharusnya dijual murah agar terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Namun memang luas tanah pertanian berkurang seluas 70rb ha setiap tahunnya. Berakibat pada menurunnya hasil panen. 

Begitu rumitnya permasalahan pangan ini, merupakan akibat dari penerapan sistem sekularisme kapitalis yang menjadikan keuntungan atau materi sebagai tolak ukur perbuatan. Pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, yang seringkali tidak berpihak kepada rakyat. Solusi yang diambil seringkali tambal sulam, tidak mengatasi akar permasalahan nya.  Akhirnya rakyat harus berjibaku sendiri memenuhi kebutuhan hidup. 

Solusi Pangan dalam Islam

Islam menempatkan pangan sebagai hak dasar setiap orang, sekaligus amanah negara untuk memenuhinya dengan adil dan merata. Dengan prinsip ini, negara tidak hanya mengatur, tetapi benar-benar mengurus rakyat agar kebutuhan mereka terpenuhi secara layak. Negara juga wajib memastikan seluruh kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, terpenuhi dengan mudah, murah dan berkualitas. 

Teladan kepemimpinan Islam menjamin pangan dapat kita saksikan dalam kisah Khalifah Umar Bin Khathab ra. Beliau sendiri memanggul gandum untuk keluarga miskin yang tidak bisa makan, anak-anaknya kelaparan. Beliau sangat empati terhadap rakyatnya, karena takut dengan amanah yang diberikan sebagai pemimpin negara dan harus mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu di hadapan Allah Swt. Beliau juga selalu berkeliling memperhatikan rakyatnya yang kekurangan, menyalurkan bantuan kepada petani, menarik lahan yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun untuk diberikan kepada warga yang mampu menghidupkan serta mengelola tanah dengan baik. Semua Beliau jalankan demi memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini dilakukan karena dalam Islam pemimpin adalah pengurus rakyatnya, sebagimana sabda Rasul:

Imam atau pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya

(HR. Bukhari) 

Paradigma inilah yang hilang saat ini, dalam sistem sekuler kapitalistik. Sungguh dengan menjadikan Islam sebagai rujukan dalam membangun ketahanan pangan, akan lahir pula harapan bagi lahirnya sistem yang adil, menyejahterakan, dan di diridai Allah Swt. Dengan demikian menghadirkan kembali peradaban Islam bukan sekedar solusi atau krisis pangan, melainkan kewajiban syar'i agar rakyat benar-benar sejahtera dibawah aturan Allah Swt. 

Wallahualam bissawab.