Oleh: Dhini Sri Widia Mulyani
(Pegiat Literasi)
Kasus meninggalnya Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya pada Minggu, 16 November 2025, mengguncang Indonesia dan membuka kembali luka lama tentang bobroknya pelayanan kesehatan di negeri ini. Irene dibawa berkeliling ke empat rumah sakit di Jayapura, namun semuanya gagal memberikan pertolongan medis yang memadai. Kronologi tragis ini diberitakan oleh banyak media, seperti BBC Indonesia yang menyebut bahwa keluarga telah mendatangi empat fasilitas kesehatan, tetapi pasien tidak mendapatkan tindakan karena alasan beragam mulai dari ketidaktersediaan dokter hingga rujukan yang berbelit (bbc.com, 26/11/2025 ). Pernyataan Gubernur Papua yang menyampaikan permohonan maaf dan menjanjikan evaluasi menyeluruh atas tragedi kemanusiaan tersebut (kompas.com, 26/11/2025 ). Kasus ini jelas bukan yang pertama. Liputan6 mencatat bahwa penolakan ibu hamil sudah beberapa kali terjadi dan menyebabkan kehilangan nyawa, menunjukkan bahwa kegagalan pelayanan ini bukan insiden tunggal, melainkan masalah sistem yang berulang dari tahun ke tahun (liputan6.com, 26/11/2025).
Sistem Kesehatan Sekuler Kapitalis dan Akar Masalah Penolakan Pasien
Tragedi Irene Sokoy bukan sekadar kesalahan tenaga medis atau kekurangan fasilitas semata, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelayanan kesehatan berbasis paradigma kapitalistik. Berbagai berita menegaskan bahwa alasan penolakan berkisar pada faktor administratif, ruangan penuh, hingga rujukan yang tidak jelas. Kumparan bahkan merangkum lima kisah pilu ibu hamil yang ditolak RS hanya karena persoalan administrasi, dan empat di antaranya berakhir dengan kehilangan nyawa (kumparan.com,26/11/ 2025). Ini menunjukkan bahwa dalam sistem sekuler kapitalis, kesehatan sering kali dipahami sebagai komoditas, bukan hak dasar rakyat.
Dengan paradigma kapitalistik, rumah sakit dipaksa beroperasi layaknya perusahaan. Pertimbangan administratif, kemampuan bayar, tersedianya alat, dan efisiensi biaya menjadi faktor penentu diterima tidaknya pasien. Tidak heran jika layanan kesehatan menjadi terfragmentasi, mahal, dan diskriminatif. Padahal, menyelamatkan nyawa tidak sepatutnya disandarkan pada logika untung-rugi. Sistem sekuler memosisikan kesehatan sebagai sektor bisnis, sehingga pelayanan kesehatan tak lagi berorientasi pada kemanusiaan, melainkan pada keuntungan. Di sinilah akar masalah tragedi seperti yang dialami Irene Sokoy terus berulang.
Islam Menegaskan Kesehatan Adalah Hak Rakyat dan Tanggung Jawab Negara
Berbeda dengan paradigma kapitalistik yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas, Islam memandang pelayanan kesehatan sebagai kewajiban negara dan hak setiap individu. Al-Qur’an mengajarkan untuk menjaga nyawa manusia dengan penuh kesungguhan. Allah SWT berfirman:
“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. Al-Maidah: 32).
Ayat ini menjadi dalil kuat bahwa negara wajib menjaga nyawa rakyatnya tanpa diskriminasi, terlebih bagi ibu hamil yang sangat rentan. Rasulullah SAW juga bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Kedua dalil ini menunjukkan bahwa tundanya pelayanan kesehatan, apalagi hingga menyebabkan kematian, merupakan bentuk kelalaian negara dan kezaliman struktural. Islam tidak mengenal konsep “penolakan pasien” atas alasan administrasi atau profit. Dalam sejarah, Khilafah Islam memiliki rumah sakit (bimaristan) yang menyediakan layanan kesehatan gratis, berkualitas, dan mudah diakses, baik untuk muslim maupun non-muslim.
Pelayanan Kesehatan dalam Peradaban Islam: Gratis, Mudah, dan Berkualitas
Sepanjang sejarah peradaban Islam, negara memberikan jaminan kesehatan secara total dan tanpa biaya. Bimaristan (rumah sakit pada masa Islam yang memberikan pengobatan gratis) dibangun di setiap wilayah dengan fasilitas lengkap, ruang perawatan terpisah untuk laki-laki dan perempuan, farmasi gratis, tenaga medis profesional, hingga fasilitas mobilisasi pasien menggunakan tandu khusus. Semua layanan ini dibiayai dari Baitul Maal melalui pos kepemilikan negara dan harta milik umum. Karena itu, tidak pernah ada kasus pasien ditolak hanya karena prosedur administratif atau ketiadaan uang.
Sistem ini menunjukkan bahwa ketika negara menjalankan kewajibannya sebagai penanggung jawab rakyat, maka pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan manusiawi dan adil. Model pelayanan kesehatan Islam juga meniadakan logika kapitalistik seperti BPJS, klaim, dan reimbursement yang memperlambat layanan. Fokus utama adalah keselamatan dan kemaslahatan rakyat, bukan neraca keuangan rumah sakit.
Saatnya Negara Menjamin Kesehatan Rakyat Secara Menyeluruh
Sudah saatnya negara mengambil peran penuh sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak kesehatan rakyat tanpa menundukkan kebijakan publik pada logika pasar. Dalam perspektif Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara secara langsung, bukan diserahkan kepada mekanisme bisnis atau investasi korporasi yang menjadikan rakyat sebagai objek keuntungan. Negara wajib memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan beroperasi tanpa hambatan administratif dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap orang, baik miskin maupun kaya, dari kota hingga pelosok memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan bermutu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu alasan yang benar.” (QS. Al-Isra: 33), yang menunjukkan bahwa negara berkewajiban menjaga nyawa setiap warga dengan sepenuh kemampuan. Dalam sistem Islam, tidak boleh ada pasien ditolak hanya karena tidak mampu membayar atau karena persoalan berkas, sebab keselamatan jiwa berada di atas kepentingan administratif.
Saat negara berperan sebagaimana mestinya, yakni sebagai pelindung jiwa rakyat maka tragedi seperti meninggalnya Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya tidak akan terulang, karena pelayanan kesehatan berdiri di atas asas kemanusiaan dan ketakwaan, bukan kepentingan bisnis.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.
No comments:
Post a Comment