Rakyat Minim Pelayanan di Sistem Kapitalisme

 

Oleh : Rina Karlina

Kasus MBG (Makan Bergizi Gratis) telah mencuri perhatian publik akhir-akhir ini. Bagaimana tidak, salah satu fasilitas yang diberikan negara kepada rakyat dianggap tidak memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menyebabkan keracunan pada sejumlah anak-anak sekolah.

Dilansir dari TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang menimpa ribuan korban dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mencatat, per 25 September 2025, telah terjadi 70 kasus keracunan dengan total korban mencapai 5.914 orang sejak Januari 2025. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan rasa penyesalannya yang mendalam. "Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf, saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya," kata Nanik saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Program MBG pada hakekatnya banyak ditumpangi kepentingan-kepentingan bisnis, sehingga wajar akhirnya bermunculan masalah di balik pengadaannya. Siapa yang jadi korban? Rakyat! Anak-anak mereka di sekolah. Bahkan dugaan korupsi amat besar di proyek ini. Misalnya, penunjukan mitra pelaksana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak terbuka, juga proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) yang tidak transparan.

Padahal jika kita evaluasi tujuan MBG yakni memenuhi gizi anak, meningkatkan prestasi, dan menggerakkan ekonomi, namun semuanya gagal. Buktinya ribuan anak malah keracunan. Beginilah cara kapitalis berfikir. Bukan layanan tapi motivasi keuntungan, asas manfaat. Semakin banyak yang menyerap MBG semakin bertambah profit yang didapat.

Seharusnya jika negara serius ada upaya untuk memperbaiki gizi anak-anak terutama yang berasal dari keluarga tak mampu diarahkan saja kepada perbaikan tingkat kesejahteraan keluarga. Dengan cara memberikan pekerjaan kepada para kepala keluarga. Negara mesti membuka peluang kerja yang banyak, perbaiki layanan-layanan publik seperti kesehatan dan transportasi serta pendidikan dengan biaya yang terjangkau bahkan kalau bisa gratis. Otomatis keluarga akan sejahtera tanpa pusing dengan segala biaya yang serba mahal dan mereka bisa menyediakan makanan bergizi untuk keluarga masing-masing.

Dalam Islam negara menjamin kebutuhan primer per individu secara layak. Syariat memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja sesuai firman Allah Swt dalam QS Al-Mulk: 15:

"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

 Jika kepala keluarga tidak sanggup bekerja, maka kerabatnya yang membantu. Jika tidak ada kerabat atau kerabat tidak mampu membantu, maka keluarga tersebut akan mendapatkan santunan dari negara. Penguasa dalam sistem Islam tidak mementingkan pencitraan, melainkan nasib umat. Seluruh kebijakannya menuntaskan persoalan, termasuk pemenuhan gizi umat.

Islam punya cara terbaik untuk penyediaan pelayanan publik yang murah bahkan gratis. Bukan dari mengandalkan utang dan pajak sebagaimana negara kapitalis saat ini. Tapi dari pengelolaan harta negara dan harta milik umat oleh negara yang pengambilan manfaatnya dikembalikan kepada umat. Negara yang bisa seperti ini hanyalah negara Khilafah Islam.

Wallahu'alam bi shawab