Menjadikan pesantren sebagai pelapor kebangkitan Islam

Oleh : Dian Nitami S.E

Aktivis Dakwah/Penulis

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh komponen pondok pesantren di Indonesia untuk menjadikan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional sebagai “anak tangga pertama” menuju kembali “The Golden Age of Islamic Civilization" (Zaman Keemasan Peradaban Islam). Menag menegaskan bahwa kebangkitan kembali peradaban emas ini harus dimulai dari lingkungan pesantren.

“Mari kita bangun kembali masa kejayaan keilmuan Islam, seperti pada masa Baitul Hikmah di Baghdad, kebangkitan ini haruslah dimulai dari lingkungan pesantren,” ajak Menag membuka acara MQK Internasional di Pesantren As'adiyah Wajo, Kamis (02/10/25).

Menag menjelaskan bahwa zaman keemasan peradaban Islam, seperti yang pernah terjadi di Baghdad pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyid itu bisa tercapai karena adanya integrasi ilmu. Ulama pada masa itu tidak hanya mahir dalam kitab kuning (Ilmu Agama) saja, tetapi juga mahir dalam kitab putih (Ilmu Umum).Sepintas penetapan tema besar Hari Santri 2025 “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” memberi harapan. Namun dalam kehidupan sekulerisme liberal seperti saat ini, arah penetapan tema tersebut butuh dicermati dengan kaca mata syariat oleh karena itu  Runtuhnya peradaban Islam pada masa itu dikarenakan adanya dualisme ilmu, pemisahan antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, sehingga menjadi pembaca keilmuan cendekiawan hingga masa kini.

Menurut Menag, perpaduan dua jenis keilmuan ini adalah kunci, ia meminta pondok pesantren untuk cerdas dan tidak membatasi diri pada satu jenis keilmuan saja, sayangnya perkataan Kemenag justru kurang tepat, seharusnya pencetak ulama  Warasatul Anbiya' bukan hanya sekedar mahir dalam kitab-kitab saja tetapi menjadi sebagai regenerasi ulama yang berpengaruh besar untuk kebangkitan umat.

Di sini ada upaya pengokohan sekulerisme di dunia pesantren, dengan mendistorsi posisi strategis pesantren sebagai pusat pencetak ulama dan pemimpin peradaban Islam. 

Mendistraksi fokus santri dengan memposisikannya sebagai duta budaya dan motor kemandirian ekonomi, yang jelas-jelas kontraproduktif dengan peran strategis santri sebagai calon _warosatul anbiya’_ mereka membelokkan arah perjuangan santri menjadi agen perdamaian dan perubahan sosial versi sekulerisme, serta mengarahkan santri sebagai duta Islam moderat (wasathiyah) yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Pesantren yang dahulu dikenal sebagai pusat kebangkitan Islam dan wadah perjuangan melawan penjajahan, kini mulai kehilangan kemandiriannya akibat adanya campur tangan negara melalui berbagai regulasi.

Pembentukan Dewan Masyayikh dalam Undang-Undang Pesantren dianggap sebagai upaya pengendalian ideologi agar arah pendidikan pesantren selaras dengan visi nasionalisme sekuler. Padahal, dalam tatanan Islam, ulama memiliki kedudukan mulia sebagai bagian dari struktur peradaban yang seharusnya bebas dari mengaruh ideologi ↓ yang bertentangan dengan akidah Islam.

Tugas mereka adalah memberikan nasihat 

kepada penguasa, mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat, serta memimpin umat dengan pemikiran Islam bukan sekadar menjadi pelaksana program pemerintah saja.

Oleh karena itu, penting untuk diteliti bagaimana Islam membangun peradaban (asasnya, miqyas amalnya, makna kebahagiaannya, dan gambarannya). Pesantren hanyalah salah satu komponen yang berperan dalam mewujudkan kembali peradaban Islam, namun butuh perjuangan dakwah politik Islam yang terarah pada hadirnya peradaban Islam yang hakiki. Dan peradaban Islam sejati hanya akan terwujud dalam sistem Islam.