Islam Menjamin Gizi Generasi Tanpa Polemik

Oleh Sri Yanti

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi

Menanggapi isu keracunan masal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap program ini. Di awali dengan mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti, Badan Gizi Nasional, pengelola dapur MBG, ahli gizi dan lainnya. Untuk mengawal agar hal kasus keracunan tersebut tidak terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.

Setidaknya ada sekitar 1,2 juta penerima manfaat dari program MBG di wilayah Kabupaten Bandung, mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA hingga PKMB. Bupati Bandung Dadang Supriyatna berharap dari program ini, yaitu peningkatan gizi generasi benar-benar tercapai tanpa resiko kesehatan. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraannya. (Potensinetwork.com 25/09/2025)

Sebenarnya program MBG menuai banyak polemik, bukan hanya masalah keracunan, isu yang lain pun muncul seperti ompreng yang tidak halal dan tidak memenuhi standar gizi. Sedangkan dari sisi pendanaan terjadi banyak penyimpangan, adanya nepotisme bahkan korupsi. Banyaknya kasus yang muncul menandakan bahwa permasalahan MBG bukan sekedar persoalan teknis tetapi sistemis. 

Pemerintah mengklaim MBG adalah salah satu program unggulan yang digadang-gadang bisa meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, terutama siswa sekolah dasar dan menengah, mengatasi masalah stunting hingga bisa mempersiapkan generasi berkualitas menyambut Indonesia Emas 2045. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah tampak lebih fokus pada aspek kuantitas daripada kualitas. Banyaknya kasus keracunan tampaknya  tidak terlalu dihiraukan, mungkin karena pemerintah menganggap bahwa jumlah korban yang keracunan tidak sebanding dengan jutaan penerima manfaat riil yang lainnya. Begitu pun saat menanggapi tentang isu  ompreng  yang disinyalir terkontaminasi minyak babi dan temuan kandungan logam mangan yang tinggi, pemerintah tampak tidak menanggapi dengan serius. Hal tersebut baru direspon setelah desakan masyarakat yang begitu masif.

Dari sini tampak bahwa pemerintah hanya fokus pada aspek kuantitas. Anjing menggonggong kafilah berlalu, semua kritik yang sejak lama disampaikan cukup dijawab dengan janji menyolusi. Entah berapa lagi anak yang harus menjadi korban hingga program ambisius ini bisa dihentikan. Ironisnya di tengah berbagai polemik  program MBG yang terjadi dan program efisiensi anggaran yang gencar dicanangkan, kabarnya alokasi dana untuk MBG justru akan ditambah.

Meski pemerintah menyebutkan bahwa program MBG adalah investasi terbaik bangsa, karena program tersebut telah meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah serta prestasi belajar mereka. Selain itu program ini juga telah menciptakan ribuan lapangan bagi masyarakat, karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan sektor dapur umum penyedia MBG. Namun hal tersebut perlu dikritisi, pasalnya fakta dilapangan tak seindah apa yang disebutkan pemerintah. Besarnya dana APBN yang digelontorkan untuk program ini, tak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat. Proyek tersebut justru menjadi celah terjadinya bancakan korupsi, konflik kepentingan, manipulasi, bahkan ketidakadilan.

Pengambilan mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) misalnya, tidak sedikit yayasan yang mengelola MBG diketahui terafiliasi dengan kelompok seperti parpol dan aktor politik lainnya. Dengan demikian yang banyak merasakan keuntungan  bukanlah masyarakat, karena mereka hanya menerima seadanya. Anak-anak menerima menu yang tidak layak, bahkan membahayakan, terbukti dari banyaknya kasus keracunan.

Inilah realitas yang kita rasakan hari ini, mendapati pemerintahan yang hadir bukan sebagai pengurus rakyat. Maka tak heran jika  setiap kebijakan yang dikeluarkan jauh dari paradigma melayani kepentingan rakyat, melainkan sarat dengan berbagai kepentingan politik sesaat yang sejalan dengan spirit populisme dan pro pada kapitalis. Sebagaimana program MBG sekilas terlihat sebagai kebijakan yang dibutuhkan rakyat, namun dibalik itu semua, pemerintah menukarnya dengan kebijakan yang diluncurkan dengan dukungan modal yang dikucurkan para pemilik kapital. 

Itulah ciri khas pengurusan dalam sistem kapitalisme sekular. Sangat jauh berbeda dengan pengurusan dalam sistem Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam yang menerapkan aturan Allah SWT., perihal jaminan kebutuhan pangan umat adalah tanggungjawab negara. Begitu juga dengan kesehatan generasi yang memerlukan asupan gizi dan nutrisi yang seimbang, tentu akan diprioritaskan, sehingga mereka tidak kekurangan gizi apalagi mengalami stunting.

Hal itu akan dilakukan oleh penguasa sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada umat, karena menjadi pemimpin adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Adapun mekanisme penjaminannya akan  diberikan secara tidak langsung, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para penanggung nafkah. Dengan begitu para suami ataupun para laki-laki balig yang mempunyai tanggungan nafkah, akan mudah mengais rezeki sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dengan layak. Negara akan mampu menyediakan yang demikian karena menerapkan sistem ekonomi Islam, dimana ada pengaturan tentang kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan sesuai syariat. 

Penerapan ekonomi Islam akan mewujudkan kesejahteraan di tengah umat, karena kekayaan tidak akan bergulir di sebagian kalangan atau kelompok tertentu saja. Seluruh kebutuhan pokok rakyat akan terjamin, bukan hanya pangan tapi juga pendidikan, kesehatan, keamanan, sandang dan papan. Gambaran kesejahteraan umat ini pernah terjadi pada Kekhalifahan Umar bin Khathab, yang tidak membiarkan rakyat kurang gizi dan memakan makanan yang tidak layak. Umar sering berkeliling memastikan umat yang berada dalam tanggung jawabnya tidak tidur dalam keadaan lapar.

Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana Islam menangani masalah gizi generasi. Maka hanya dengan menerapkan kembali sistem Islam dalam satu kepemimpinan, gizi generasi akan terpenuhi tanpa polemik. 

Wallahu a'lam bi ash-shawab