Oleh: suryani
Jakarta, KOMPAS.com – Komisioner KPAI aris Adi Leksono menyebut bahwa penetapan 259 tersangka berusia anak dalam kerusuhan pada akhir agustus 2025 tidak memenuhi standar perlakuan terhadap anak sesuai UU Peradilan Anak. “masih banyak yang kemudian tidak memenuhi standar perlakuan terhadap anak, ada anak yang di perlakukan tidak manusiawi, bahkan ada kemudian yang di ancam, di keluarkan dari sekolahnya,” ucap Aris saat di temui di kantor kemenag, jakarta pusat, jumat (26/9/2025).
Selanjutnya, polisi telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan 25-31 agustus 2025. Data tersebut diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahar Diantono, dalam konferensi pers di markas besar polri. Jakarta, rabu(24/9/2025).
Demostrasi yang terjadi baru-baru ini merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap aparat pemerintahan dan juga sistem pemerintahan yang dianggap lebih menyengsarakan rakyat dibanding mensejahterakan nya dan itu merupakan hak rakyat untuk bersuara namun akibatnya terjadi pengrusakan di mana-mana termasuk fasilitas umum. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa saat ini rakyat sudah terbuka mengenai sistem politik indonesia. kekuatan terbesar berada di tangan kaum muda khususnya Gen Z yang sudah sadar merupakan titik balik untuk menuju perubahan, namun perlu di ketahui juga bagi pemerintah, bisa jadi hal ini justru menjadi ancaman pemerintahan sehingga berusaha melakukan upaya untuk menghentikan keterbukaan kaum muda terhadap sistem politik yang terjadi. Dari fakta diatas di mana Gen Z yang bersuara tehadap buruknya sistem politik indonesia justru mendapatkan diskriminasi dan bahkan penyiksaan. Mereka tidak di adili sesuai dengan UU yang ada ini menjadikan pemerintahan tidak lagi berpegang teguh pada keadilan dan membungkam mereka yang bertindak dan bersuara.
Dengan ini apa yang harus diharapkan dari pemerintahan saat ini, memang benar tindakan demonstrasi tidak semestinya diiringi dengan pengrusakan namun yang melakukan hal tersebut bukankah harusnya diadili sesuai UU terlebih lagi mereka masih berusia anak.
Akar permasalahan:
Indonesia secara resmi merujuk pada ideologis pancasila yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. ideologis ini menolak bentuk kapitalisme murni maupun sosialisme atau komunisme. Namun, dalam praktik dan kebijakannya pemerintahan dan ekonomi indonesia menunjukkan representasi kapitalisme yang kuat, bahkan cenderung mengarah pada kapitalisme negara (state capitalism).tidak dapat di pungkiri bahwa ini merupakan praktik pemerintahan modern yang tentunya di buat oleh para orang cerdas atau filsuf pada masanya yang merupakan sistem yang lahir dari pemikiran pemisahan agama dari kehidupan. Akan tetapi sistem kapitalis ini hanya menguntungkan sebagian orang saja tidak mensejahterakan ummat secara keseluruhan, hanya menguntungkan para mereka pemilik modal. Dalam sistem pemerintahan indonesia khususnya dalam dunia politik mereka yang memiliki kekuasaan merekalah para pemilik modal tidak terkecuali para aparat atau menteri pemerintahan, jika rakyat sadar dan bertindak dan bersuara mereka merasa bahwa itu merupakan ancaman sehingga berusaha membungkam dan tidak segan-segan melibatkan jalur hukum dan kepolisian. Rakyat kecil di tekan sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat, hal itu selalu terjadi dan berputar-putar selama sistem tidak di ganti maka permasalahan serupa akn sering terjadi.
Sistem islam:
Solusi islam dalam mengatasi sistem kapitalisme berpusat pada penerapan ekonomi islam secara menyeluruh. Sistem ini menawarkan kerangka ekonomi yang berlandaskan pada syariat islam, yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Sistem islam menempatkan negara sebagi pihak sentral yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Peran negara dalam sistem islam pertama menjamin kebutuhan dasar, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, mengelola kepemilikan umum, negara wajib mengelola sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik umum dan hasilnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan di kuasai swasta atau segelintir individu sehingga tidak menguntungkan sebagian orang saja atau bagi para mereka pemilik modal saja.
Wallahu’alam.
No comments:
Post a Comment