Oleh : Sumiati
Harga komoditas di pasaran tetap tinggi salah satunya adalah beras, padahal stok beras nasional mengalami surplus. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, mengakui adanya anomali antara data dengan bukti di pasaran. Menurut data BPS yang dilansir dari tirto.id (Kamis, 4/9/2025), hingga Oktober 2025 produksi beras mencapai 31,04 juta ton, surplus 3,7 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang produksinya hanya mencapai 28 juta ton.
Meskipun data menunjukkan peningkatan namun bukti di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan pantauan infopangan.jakarta.go.id, di Jakarta pusat misalnya, harga beras premium berada di kisaran Rp 17.125/kg. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras sebesar Rp 16.800/kg. Fenomena anomali ini disebutkan Amran bukan hanya pada beras saja tapi juga pada komoditas lainnya seperti minyak goreng, ayam, dan telur. Padahal minyak diproduksi di negeri ini. Begitupun dengan telur kita sudah swasembada tapi kenapa harus naik?
Pemerintah dalam hal ini melakukan operasi pasar besar-besaran untuk solusi ketidaksesuaian yang terjadi. Serta mengintruksikan fokus penanganan pada daerah-daerah yang harganya tinggi. Ini dilakukan oleh Bulog, kementerian perdagangan, dan kementerian pertanian. Untuk program Stabilitasi Harga dan Pasokan (SPHP), pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras, termasuk juga beras varian premium. Menurut Amran solusi ini berhasil menurunkan harga beras.
Tingginya harga beras tidak sejalan dengan keinginan untuk swasembada beras. Meskipun stok beras melimpah, namun menjadi ironi tatkala harga beras justru tetap mahal. Akhirnya beras di gudang Bulog menumpuk. Beras yang menumpuk di gudang Bulog justru akan menimbulkan kualitas beras menurun.
Beras SPHP yang dijadikan sebagai langkah stabilitas harga beras malah tidak efektif karena persoalan harga beras bersifat sistemis, yaitu terkait tata kelola perberasan nasional. Beras yang menumpuk di gudang Bulog membuktikan lembaga Bulog bermasalah dalam pengelolaan beras
Praktik oligopoli dalam tata niaga beras berperan besar mengerek harga beras. Jika ini tidak diselesaikan harga beras akan tetap tinggi. Negara dalam sistem kapitalisme tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. Negara hanya memastikan stok aman, padahal harga beras tinggi karena buruknya distribusi.
Dalam Islam, negara wajib memastikan ketersediaan pangan (beras) di tengah-tengah masyarakat dengan harga terjangkau hingga sampai ke tangan konsumen (rakyat). Bukan hanya stok di gudang atau pasar. Jalur pendistribusian beras akan diatur oleh negara serta memastikan tidak ada praktik yang haram dan merusak distribusi, seperti oligopoli.
Negara dalam Islam tidak fokus hanya menjual beras saja, tetapi menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Bagi rakyat miskin, negara bisa melakukan pemberian bantuan. Negara juga menyediakan anggaran tersebut yang berasal dari baitul mal. Dalam khilafah, swasembada beras dengan harga terjangkau akan terwujud nyata, bukan cuma PHP. Wallahu'alam bishshawab.
No comments:
Post a Comment