Pembatasan Kelahiran Mengurangi Angka Kemiskinan, Mungkinkah ?

 

 Oleh Sitti Hasbiyah

Kemiskinan selalu menjadi tantangan besar di Indonesia. Menurut Bank Dunia (World Bank), lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa, hidup dibawah garis kemiskinan Internasional dengan standar US$6,85 perkapita perhari. 

Badan Pusat Statistik (BPS)menyatakan bahea garis kemiskinan nasional perkapita Rp 595.242 perbulan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada september 2024 hanya sebesar 8,57% atau hanya sekitar 24,06 juta jiwa. Menurut kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, perbedaan perhitungan antara Bank Dunia dan BPS ini wajar karena standar garis kemiskinan yang digunakan oleh masing-masing berbeda (Merdeka, 02/05/2025).

Untuk membantu mengurangi angka kemiskinan yang kian meningkat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada akhir April lalu berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang dia terima bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang (Antara News, 01/05/2025).

Kapitalisme Sumber Masalah 

Kemiskinan yang kian meningkat karena disebabkan banyak anak sejatinya merupakan pernyataan yang keliru. Termaksuk kebijakan vasektomi bagi pria sebagai syarat penerima bansos atau untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2012 bahwa hukum vasektomi adalah haram karena memutus keturunan, kecuali ada pertimbangan kedaruratan secara syar’i, seperti harus dikuatkan pendapat dokter ahli.Walaupun sifatnya hanya sementara, tetapi data menunjukkan bahwa persentase keberhasilan menyambung kembali vasektomi (vasektomi reversal) bervariasi, tetapi rata-rata berkisar antara 40—90%. Artinya, ada peluang kesuburan laki-laki yang sudah menjalani vasektomi tidak bisa dipulihkan kembali.

Karena pada faktanya yang menyebabkan kemiskinan bukan banyak anak, melainkan penerapan sisitem ekonomi kapitalisme yang batil dan rusak. Sistem kapitalisme membuat negara membolehkan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing maupun dalam negri. 

Banyak bukti bahwa ekploitasi pertambangan oleh perusahaan swasta dan asing, tidak menaikkan taraf hidup warga setempat. Rakyat kecil makin tidak sejahtera justru makin sengsara. Alih-alih rakyat merasakan hasilnya, mereka justru menjadi korban dari dampak kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi. Akibat maraknya aktivitas pertambangan tersebut. 

Selain itu, penumpukan kekayaaan pada segelintir orang ini dalam sistem ini menyebabkan roda ekonomi tidak berputar. Akibatnya, daya beli menurun, usaha lesu bahkan bangkrut, pengangguran bertambah, warga kesulitan mengakses pendidikan dan angka kemiskinan pun bertambah. Tak hanya itu, Kapitalisme juga telah membuat beragam kebutuhan pindah harga, lapangan kerja susah, pendidikan, kesehatan serba mahal. 

Tak ada satu pun orang yang ingin hidup miskin, tapi sistem ini yang sengaja memiskinkan rakyat secara struktural dengan berbagai regulasi dan keijakan yang zalim. Terlebih dalam sistem ini SDA dikuasai asing. Sementaea rakyat hanya berebut ampas-ampas sisa lepehan oligarki pemegang kuasa.

Karena itu, selama sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini kemiskinan akan terus meningkat. Terlebih, negara yang semestinya banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Akan tetapi, negara justru lebih berpihak pada kaum pemilik modal. Sementara itu, warga miskin justru disalahkan karena menikah dan punya anak, apalagi jika anaknya banyak.

 

Islam Mengentaskan Kemiskinan

Berbeda dengan Islam. Islam dan seperangkat aturannya mampu memecahkan semua permasalahan manusia. Termaksuk masalah kemiskinan. Dalam sistem Islam dalam mengentaskan kemiskinan memiliki cara yang khas. Diantaranya yaitu dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejehteraan rakyat. Terlebih dengan Politik ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan primer (pokok) pada tiap-tiap individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. 

Negara Islam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara mandiri, tidak menyerahkan kepada swasta. Ini karena penguasaan dalam sistem Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai bagi rakyat). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah., “Imam (kepala negara) itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari-Muslim). Dalam sabdanya yang lain, “Sesungguhnya imam (Khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya” (HR Bukhari-Muslim). 

Negara dalam Islam akan menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara. Akibatnya, setiap rakyat bisa menafkahi keluarganya sehingga tercukupi kebutuhan pokok dan sekundernya. Selain itu, negara juga akan memastikan harta kekayaan akan berdistribusi secara adil sehingga seluruh rakyat merasakan kemakmuran. Tidak ada ketimpangan dalam ekonomi. Bahkan orang-orang yang lemah pun merasakan kemakmuran karena negara mengurusi mereka. 

Dengan demikian, hanya dengan penerapan Islam secara keseluruhan kemiskinan dapat diatasi. Bukan dengan sistem lain yang hanya melanggengkan kedzoliman dan kesengsaraan bagi umat. 

Wallahualam bissawab.