Oleh Zulfi Nindyatami, S.Pd.
Krisis ekonomi hingga tekanan sosial tampak jelas terlihat di Indonesia saat ini. Berbagai daerah mengalami dampak buruk akibat kelalaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Krisis ekonomi juga sosial akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan, terlebih anak-anak yang mengalami stunting dari kurang gizi hingga gizi buruk. Setiap tahun angka stunting terus merangkak naik, namun belum ada solusi yang sistematis untuk menanganinya.
Kasus stunting di Kabupaten Purwakarta menjadi perhatian serius, terutama di Kecamatan Plered yang mencatatkan angka tertinggi. Sebanyak 375 balita tercatat mengalami stunting di wilayah ini, dengan rentang usia antara 2 bulan hingga 5 tahun (www.metronews.com, 17/07/2025).
Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) atau kepala BKKBN Wihaji, menyatakan bahwa faktor utama yang mengakibatkan tingginya angka stunting ialah pernikahan dini, air bersih dan sanitasi. Pemerintah tidak bisa menanganinya sendiri butuh adanya stakeholder juga kolaborasi masyarakat dan lembaga lainnya. Adapun yang sedang dicanangkan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14%. Namun, belum ada intervensi yang signifikan (https://m-antaranews-com, 18/07/2025).
Persoalan stunting tidak ada habisnya di negeri ini. Kendatipun ada penurunan, namun muncul kembali data yang baru. Kondisi ini diperparah dengan keadaan ekonomi dan ketimpangan sosial yang melanda. Tidak cukup sampai disitu, program dan kebijakan pemerintah belum mencapai titik solusi penurunan angka stunting. Bahkan di beberapa kota ada yang bertambah data anak dengan kelainan gizi buruk, di luar data pun kemungkinan masih banyak yang belum melaporkan kondisi kesehatan anak.
Sejatinya kasus stunting adalah persoalan sistematis yang tidak akan didapati solusi dalam sistem kapitalis demokrasi. Maka pencegahan stunting akan mampu teratasi apabila negara totalitas dalam menjalankan fungsinya. Semisal ketersediaan lapangan pekerjaan yang terpenuhi dan tersebar, pertumbuhan ekonomi yang ideal dan normal, pemenuhan keamanan sosial dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya terutama dalam sisi pemenuhan gizi dan kesehatan rakyat.
Namun hal demikian akan mustahil terlaksana selama negeri ini menganut sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini menjadikan hubungan pemerintah dan rakyat seolah seperti pelaku ekonomi. Semuanya distandarisasi oleh untung dan rugi. Termasuk kesehatan gizi anak yang akhirnya menjadi korban kekotoran sistem saat ini. Ketahanan keluarga semakin tidak aman, dengan ketimpangan kebutuhan ekonomi dan sosial yang tidak merata di setiap daerah. Dengan demikian, generasi unggul akan sulit diwujudkan di negeri ini.
Berbeda dengan sistem Islam dengan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan umat bukan sebaliknya. Islam sangat berhati-hati dalam menjaga ketahanan keluarga. Baik dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia merata, penjagaan pergaulan sosial yang aman, kebutuhan ekonomi yang strategis serta kesehatan gizi anak yang terpenuhi dengan baik. Sehingga generasi yang unggul, cerdas dan sehat akan terwujud sesuai realitas. Gizi yang baik pada anak merupakan modal generasi yang tangguh dalam memimpin masa depan.
Negeri ini membutuhkan sistem Islam yang akan mampu merealisasikannya secara nyata. Yakni diterapkannya sistem ekonomi Islam. Melalui sistem ekonomi Islam mampu menyejahterakan rakyat, karena negara akan mengelola seluruh sumber daya alam (SDA) yang dimiliki untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi dan kebutuhan gizinya tercukupi. Inilah bingkai sistem Islam dengan segala solusi yang mampu memenuhi kebutuhan rakyat sebaik mungkin, dengan berlandaskan akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia.
No comments:
Post a Comment