Nama Iin parlina
Ibu rumah tangga
Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Tapi d negeri agraris ini, justru beras menjadi ladang kecurangan oleh mereka yang rakus dan tak beretika. Fakta menyedihkan ini kembali terungkap. Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 150 merek beras berlebel “Premium" tidak sesuai standar mutu. Bahkan, masyarakat di kabarkan mengalami kerugian hingga Rp 100 triliun karena membeli beras berkualitas rendah dengan harga tinggi. Ironisnya, pelaku bukan pedagang kecil, tapi korporasi besar yang sudah lama bercokol di tata niaga pangan nasional. Regulasi hanya kuat di atas kertas, tapi lemah dalam penegakan. Negara terkesan lebih lunak terhadap korporasi, apalagi ketika kepentingan politik dan ekonomi saling bersilangan, ultimatum tanpa saksi bukanlah solusi, tanpa efek jera, pelaku akan terus merasa kebal hukum.
Kecurangan bukan sekedar persoalan moral pribadi. Ini adalah buah dari sistem ekonomi kapitalisme yang menumbuhkan keuntungan di atas segalanya. Dalam sistem ini, wajar jika yang di cari bukan halal-haram,bukan maslahat umat, tapi angka laba dan pertumbuhan, hingga eksploitasi konsumen di anggap risiko bisnis biasa bukan kejahatan. Kita sedang hidup dalam sistem yang tidak mengenal batasan halal-haram, apalagi konsep keberkahan. Selama sistem kapitalisme terus di pertahankan, masalah seperti ini akan terus terjadi, seperti rakyat di tipu, negara tak berdaya, dan pengusaha rakus makin berjaya. Maka lahirlah manusia-manusia yang cerdas dalam menipu, namun miskin dalam integritas.
Berbeda dengan sistem islam, islam tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi sistem hidup yang memiliki aturan komprehensif, termasuk dalam urusan pangan dan niaga. Dalam islam:
Menipu dalam timbangan dan mutu adalah dosa besar. Allah SWT berfirman:" celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan".(Q.S Al-Muthaffifin [83]:1-3)
Islam menetapkan adanya qadhi hisbah, yaitu pejabat khusus yang mengawasi kejujuran transaksi pasar, standar mutu barang, serta menindak tegas pelaku penipuan. Islam mewajibkan negara untuk mengelola langsung sektor strategis, termasuk pangan, demi menjamin keadilan, keberkahan, dan ketersediaan bagi seluruh rakyat, bukan di serahkan ke korporasi. Masyarakat berhak mendapatkan pangan yang bermutu, jujur dalam label, dan terjangkau, bukan hasil kecurangan yang di lindungi oleh sistem. Dan solusi paling mendasar hanya bisa lahir dari sistem yang bertumpu pada nilai-nilai islam seperti: amanah, takwa dan keadilan. Negara yang di bangun atas dasar islam bukan hanya menjatuhkan sanksi,tapi juga mencetak manusia yang takut kepada Allah SWT, masyarakat yang peduli dan mengontrol, serta sistem pengawasan yang berjalan tanpa kompromi.
Waalahualambishowab.
No comments:
Post a Comment