Setelah gonjang ganjing Pertamina dengan minyak oplosannya meredup kini giliran sektor pertanian khususnya beras jadi sorotan. Praktek kecurangan adalah satu keniscayaan dalam kehidupan yang jauh dari aturan agama. Semua di ukur berdasarkan keuntungan saja, bahkan menghalalkan yang haram dan melanggar peraturan. Hal ini di anggap biasa dan lumrah dalam sistem sekuler kapitalis yang di anut oleh negara-negara mayoritas muslim penduduknya.
Seperti di lansir oleh Metrotvnews Jakarta, Pemerintah memberikan ultimatum tegas terhadap pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi atau aturan pemerintah yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga dan keselarasan informasi pada kemasan prodak. Hal ini di ungkap setelah kementrian Pertanian atau Kementan, mengungkapkan hasil investigasi nasional pada prodak beras yang beredar di pasaran. Konsumsi dan negara berpotensi di rugikan hingga Rp 99,35 triliun setiap tahun.
Bersama Satgas pangan pangan, dan Badan Pangan Nasional, kepolisian dan kejaksaan melakukan investasi yang berlangsung pada 6- 23 Juni yang melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 propinsi. Hasilnya 85,56 persen beras premium tidak sesuai standar mutu, ada anomali harga di tingkat penggilingan turun namun harga di konsumsi naik. 95,12 persen harga melebihi HET dan berat kurang tidak sesuai informasi di kemasan produk.Tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kutip dari siaran pers yang di terima, Ahad 29 Juni 2025.
Permainan kotor para penguasa beras ini jelas merugikan masyarakat jika terus menerus di biarkan. Negara harus segerah mengusut tuntas kasus beras mahal mutu rendah dan memberikan sangsi tegas, berat kepada siapapun yang terlibat di dalamnya. Agar menjadi efek jerah pagi pihak pihak lain yang mau coba coba melakukan hal serupa.
Regulasi atau aturan yang di buat oleh negara saat tidak dianggap peraturan yang harus di patuhi, harus di taati oleh pengusaha beras, mengapa demikian?. Karena hukum di negeri ini bersumber dari hawa nafsu manusia yang tidak takut kepada Allah dan hari pembalasan. Hukum buatan manusia bisa di ubah ubah sesuai kepentingan, siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki modal besar bisa menguasai permainan pasar dan menekan petinggi negeri yang hanya manut saja yang penting ada keuntungan masuk kantong pribadi.
Timbul lagi pertanyaannya lainnya, apakah dengan regulasi yang ada dapat mengungkap aktor dalang di belakangnya jangan hanya menangkap pedagang pedagang eceran yang tidak tahu apa-apa?. Mampu negara menjamin tidak akan ada lagi kecurangan-kecurangan serupa di masa mendatang?. Solusi apakah yang seharusnya diambil agar keadilan bagi masyarakat khususnya soal beras mendapatkan keadilan yang sama atau merata tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agamanya?
Kecurangan dalam pengelolaan bahan pokok masyarakat ini erat kaitan dengan sistem pendidikan yang gagal mencetak individu-individu yang amanah dalam jabatannya, pemerintah seharusnya melakukan kepengurusan, melayani umatnya dengan amanah dan menjamin umat mendapatkan keadilan setara bukan menyerahkan kepengurusan pangan hulu ke hilir di serahkan pada asing atau dikuasai oleh korporasi yang berorientasinya pada bisnis. Hanya 10 % negara menguasai pasokan pangan sehingga negara tidak bertaji atau tidak mempunyai gigi di hadapan asing Aseng asong yang bermodal besar. Belum lagi hal ini berpenguruh juga ke badan pengawasan serta menegakkan hukum. Ketika hukum negara di pisahkan dengan aturan agama Islam maka terjadilah jual beli hukum, hukum bisa di ubah ubah sesuai kebutuhan segelintir orang.
Ketika hukum buatan Allah SWT diambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara, Keadilan merata, kesejahteraan akan tercipta di segala lapisan masyarakat tidak akan ada kesenjangan sosial, tidak akan ada kelas ekonomi menengah ke atas atau ke bawa, semua sama di depan hukum buatan Sang pencipta.
Wallahu a'lam bi Ash-Shawaab
No comments:
Post a Comment