Demokrasi Bertopeng Rakyat, Bertangan Korupsi?

 

Oleh: Qoulan Sadida 

(Aktivis Muslimah)

Bayangkan sebuah negeri yang elok, dipenuhi kekayaan alam melimpah, tanah subur, lautan luas, dan bonus demografi yang menjanjikan. Tapi kini, negeri itu bagai taman surga yang perlahan berubah menjadi ladang abu—hangus dijarah para tikus berdasi dan pejabat bermuka dua. Negeri ini diculik. Diculik oleh kolusi dan korupsi yang menjelma menjadi keniscayaan, bukan kebetulan. Inilah wajah telanjang demokrasi hari ini, yang tak lagi malu mempertontonkan kebusukannya di hadapan rakyat yang lapar, miskin, dan terus menunggu keadilan yang tak kunjung datang.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bahkan secara terbuka mengakui adanya bahaya besar yang mengintai Indonesia: state capture. Suatu fenomena di mana negara dikuasai oleh elite ekonomi dan elite politik melalui kolusi sistemik. Beliau menyampaikan, "Karena di negara berkembang seperti Indonesia, ada bahaya besar yang kami sebut state capture—kolusi antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik," kata Prabowo saat menjadi pembicara di acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia (Kumparan, 20 Juni 2025).

Pernyataan ini ibarat membunyikan sirine tanda bahaya, tapi dengan tangan yang tetap menggenggam kemudi kapal tua yang bolong di segala sisi. Sistem demokrasi yang digadang-gadang sebagai puncak peradaban politik manusia, justru sedang menjerumuskan negeri ini ke dalam kubangan kejahatan yang dilegalkan.

Korupsi, Kolusi, dan Negara dalam Sandera Kapital

Kasus skandal korupsi raksasa oleh Wilmar Group senilai Rp 118 triliun, sebagaimana dilansir Tirto dan BeritaSatu, menjadi potret utuh dari wajah kapitalisme-demokrasi hari ini. Ini bukan sekadar kasus, ini adalah simptom kronis dari sebuah sistem yang sudah rusak dari akarnya. Wilmar bukan satu-satunya, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Ia hanya representasi dari simbiosis mematikan antara kapital dan kekuasaan.

Dalam demokrasi sekuler, jabatan adalah komoditas. Kursi kekuasaan diperoleh lewat transaksi, bukan amanah. Untuk memenangkan kontestasi, kandidat butuh logistik miliaran hingga triliunan rupiah. Maka muncullah investor politik: pengusaha besar yang “berinvestasi” demi keuntungan di masa depan. Setelah sang politisi duduk di kursi empuk, tagihan pun datang: berupa proyek, regulasi, atau perlindungan hukum. Di sinilah state capture menjadi nyata: negara tak lagi bekerja untuk rakyat, melainkan menjadi boneka bagi konglomerat.

Demokrasi: Sistem yang Menyemai Kebusukan Sejak Awal

Jangan salah sangka: korupsi dalam demokrasi bukan karena oknumnya semata. Ia lahir dari desain sistem. Demokrasi kapitalistik menjadikan manusia sebagai sumber hukum, bukan wahyu. Maka tidak ada standar moral tetap. Semua bisa dinegosiasikan. Kebenaran bergantung pada siapa yang paling berkuasa, bukan siapa yang paling benar. Dalam sistem ini, hukum adalah alat, bukan panglima.

Hiperbolanya bukan tanpa dasar. Jika setiap pemilu membutuhkan biaya kampanye triliunan rupiah, maka mustahil seorang calon pejabat bisa murni bekerja untuk rakyat. Ia akan terjebak dalam lingkaran setan politik transaksional. Hasilnya? Kebijakan yang koruptif, proyek fiktif, APBN yang bocor seperti ember bolong, dan rakyat yang dibiarkan menggigit tulang.

Dalam demokrasi, kejujuran bukan jalan menuju kekuasaan. Ia adalah hambatan. Yang jujur tersingkir, yang licik dilantik.

Islam: Sistem Suci yang Membebaskan Negeri dari Rantai Korupsi

Lalu, apakah kita harus terus terjebak dalam sistem yang busuk ini? Islam menawarkan alternatif yang visioner sekaligus rasional. Bukan hanya menambal, tapi mengganti fondasi sistem.

Pertama, Islam menjadikan akidah sebagai asas kehidupan. Seorang pemimpin dalam Islam sadar bahwa setiap tindakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jabatan adalah amanah, bukan alat cari untung. Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, Islam memiliki sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat. Khalifah, Qadhi Madzalim (hakim pelanggaran pejabat), dan masyarakat memiliki hak untuk mengoreksi dan menuntut pemimpin yang curang. Bahkan seorang wanita biasa pun bisa mengoreksi Umar bin Khattab saat ia keliru menetapkan kebijakan.

Ketiga, Islam menerapkan sistem sanksi tegas yang menjerakan. Dalam Islam, korupsi atau ghulul termasuk dosa besar dan pelakunya akan disanksi secara tegas. Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang melakukan penggelapan harta (ghulul), maka ia akan datang pada Hari Kiamat membawa harta yang digelapkannya." (HR. Muslim)

Bahkan dalam peristiwa nyata, Rasulullah ﷺ. dalam sejarah kenabian, kita menemukan kisah seorang amil zakat—yang dikenal dalam riwayat sebagai Ibnu al-Lutbiyah—datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Ini untukmu (zakat), dan ini hadiah untukku.” Rasulullah ﷺ pun marah besar dan bersabda: "Apakah dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya lalu melihat apakah dia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta ini (yang bukan haknya), melainkan dia akan datang pada Hari Kiamat dengan membawanya di lehernya: jika berupa unta, maka unta itu bersuara; jika sapi, maka sapi itu melenguh; jika kambing, maka kambing itu mengembik.”(HR. Bukhari no. 2597 dan Muslim no. 1832)

Ini bukan sekadar teguran, melainkan sebuah pelajaran keras: bahwa harta publik bukanlah mainan, dan jabatan bukanlah jalan pintas menuju kekayaan.

Lebih jauh lagi, dalam peristiwa Perang Khaibar, seorang sahabat mengambil selimut dari rampasan perang sebelum dibagikan secara sah. Rasulullah ﷺ tidak menutup-nutupi. Beliau bersabda: “Sesungguhnya selimut (burdah) yang ia ambil pada hari Khaibar sebelum dibagi, adalah api yang menyala-nyala di tubuhnya.” (HR. Bukhari no. 4234 dan Muslim no. 115)

Satu helai kain pun, jika diambil secara tidak sah, akan menjadi bahan bakar neraka. Begitulah Islam membangun integritas: bukan dengan slogan, tapi dengan sanksi nyata dan rasa takut kepada Allah yang hidup dalam dada para pemimpin.

Khilafah: Institusi Politik Tanpa Celah Oligarki

Sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah, adalah satu-satunya institusi yang mampu membendung laju korupsi. Dalam Khilafah, pemimpin (Khalifah) tidak dipilih lewat kampanye bermodal, tapi melalui baiat berdasarkan syarat syar'i dan kapasitas. Tak ada politik uang. Tak ada iklan kosong. Tak ada lobi kapitalis.

Baitul Mal—lembaga keuangan negara dalam Islam—dikelola dengan transparan dan hanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan dana publik. Dan setiap keputusan politik didasarkan pada hukum syariat, bukan kompromi kepentingan kelompok.

Terapkan Islam Kaffah: Solusi Tuntas, Bukan Tambal Sulam

Tidak ada solusi permanen selama kita masih berkutat dalam sistem yang menghalalkan korupsi secara struktural. Menambal lubang demokrasi sama dengan menata ulang kursi di kapal yang sedang tenggelam.

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada aturan yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Adil. Allah berfirman:"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini (keimanan)?" (QS. Al-Ma’idah: 50)

Dan Allah juga memerintahkan dengan tegas: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 208)

Penutup: Rantai yang Harus Diputus

Demokrasi kapitalistik ibarat taman indah yang ditumbuhi racun. Setiap daunnya terlihat segar, tapi mematikan. Korupsi adalah buahnya. Kolusi adalah akarnya. Jika kita ingin memanen keadilan dan kemakmuran, maka pohonnya harus ditebang. Tidak cukup mengganti pejabat. Sistemnya harus diganti.

Islam bukan sekadar alternatif, tapi satu-satunya jalan penyelamatan yang sahih. Dengan akidah yang menjadi asas, hukum yang bersumber dari wahyu, dan pemimpin yang takut kepada Allah, maka state capture tidak akan pernah menjadi keniscayaan. Justru yang menjadi keniscayaan adalah keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan.

Mari kita tinggalkan demokrasi yang busuk ini, dan sambut sistem Islam yang suci dengan penerapan Islam Kaffah melalui tegaknya Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.