Beras Mahal Saat Stok Melimpah, Rakyat Makin Susah.

 

Oleh : Ruji'in (Relawan Opini Andoolo, Sulawesi Tenggara) 

Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Sehingga menjadi sektor utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan bahan pangan, dan berkontribusi terhadap pendapatan. Namun, sungguh miris dalam penyediaan bahan pangan seperti beras sangat minus dalam masyarakat hingga terjadi krisis beras yang mengakibatkan kenaikan harga yang melonjak tinggi. Hal itu memberi dampak pada masyarakat terutama yang menengah bawah dan memberi kekhawatiran dalam jangka yang panjang jika tidak segera diatasi. 

Seperti dilansir Bisnis.Com, pengamat meminta agar pemerintah melalui Perum Bulog untuk segera menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) periode juni - Juli 2025. Hal ini seiring dengan semakin melebarnya wilayah yang mencatatkan kenaikan harga beras menjadi 133 kabupaten/kota pada pekan kedua juni 2025. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut sudah berbulan-bulan harga beras medium diatas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional. Begitu pula dengan beras premium. Menurutnya, kondisi ini terjadi salah satunya lantaran sebagian beras gabah/beras yang diserap oleh Bulog dan menumpuk digudang Bulog. "Beras ditumpuk terus digudang hingga diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya buat rakyat atau publik stok besar tapi hargai melampui HET? " Kata Khudori kepada Bisnis, selasa (17/6/2025). 

Beras merupakan bahan pokok yang harus dipenuhi. Namun, kenaikan harga yang melejit harus membuat masyarakat menjerit. Padahal stok penyediaan bahan pangan beras masih melimpah. Di samping itu, negara sendiri tidak memberikan solusi yang efektif dalam menangani penyediaan bahan pangan beras. 

Badan Pangan Nasional mengatakan bahwa produksi stok beras di Indonesia mengalami penurunan pada panen lokal yang sangat sedikit. Terutama pada pengairan sawah dimusim kemarau, sehingga target konsumsi beras dalam masyarakat sangat kecil. Sungguh berbeda ketika pemerintah mengatakan bahwa cadangan pangan beras telah cukup. Namun hal ini menuai polemik dalam masyarakat. 

Mengapa beras cukup tetapi harga selalu naik? 

Kenaikan harga beras yang meroket membuat kegelisahan masyarakat karena konsumsi bahan pokok mereka harus lebih menghemat. Hal itu dibantah oleh masyarakat, jika cadangan beras selama ini cukup untuk konsumsi masyarakat tetapi pembelian sangat dibatasi khususnya untuk pedagang kios kecil. Sedangkan untuk mereka para pemodal tinggi, pemerintah memberi keluasan tanpa keterbatasan pada pihak swasta. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan karena penumpukan di gudang dan harga melonjak tinggi. Semua itu disebabkan suplay bekerja tidak akurat, sehingga memberikan kekhawatiran kepada masyarakat. Menurunnya penyediaan bahan pangan beras juga dapat ditinjau dari produksi panen menurun, data yang kurang jelas dan konsumsi beras dalam masyarakat yang tidak sinkron. 

Mahalnya beras hingga saat ini karena masih disandarkan pada pengelolaan pangan sistem sekularisme liberal yang memberikan kebebasan dan keleluuasan pada orang-orang kapitalis untuk menguasai sektor pertanian. Dan membatasi masyarakat pada pengelolaan pangan terutama dengan menaikan harga dalam faktor input seperti naiknya harga pupuk, naiknya sewa kerja serta racun hama pada pengelolaan di sektor pertanian. Sehingga hal itu menyebabkan produksi bahan pangan beras sangat rendah dan menurun. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya sinkronisasi data yang tidak jelas antara stok data panen lokal dan konsumsi penyediaan beras ke masyarakat. 

Peran negara yang tidak dapat menghandel harga dikarenakan ada penguasaan beras oleh pihak tertentu yang berpindah dari negara ke pihak swasta. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada permainan harga oleh orang-orang kapitalis dengan pengambilan keuntungan besar mulai dari sektor distribusi, produksi, grosir, ritelnya, hingga sampai ke pasarnya. Ketersediaan produksi beras yang sedikit memberikan peluang besar untuk import. Tentunya import beras ini juga dapat meraup keuntungan besar yang dikantongi oleh orang-orang kapitalis. Terutama dapat membuka praktek korupsi dan monopoli terhadap distribusi beras import. 

Hilangnya negara sebagai rain (pengurus) bagi kesejahteraan rakyatnya, memberikan arti bahwa negara tidak memiliki solusi yang efektif. Saat ini negara hanya berperan sebagai fasilitator sekaligus regulator untuk pihak swasta. Hal ini membuka kacamata dunia bahwa negara dan pihak swasta memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Para oligarki kapitalis telah menyetir negara untuk menjalankan kepentingan yang memberikan keuntungan besar tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat. 

Sangat berbeda dalam profil sistem Islam, prinsip kedaulatan ada di tangan syara'. Sehingga menjadikan seorang pengusaha harus tunduk pada hukum syara' dalam pengelolaan dan penyediaan konsumsi pangan beras. Aturan Islam menjadikan sebagai satu-satunya pijakan dalam berbuat adalah sebuah kewajiban. Negara akan menjadi rain (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi kesejahteraan rakyat. Terutama memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Membuka keluasan dalam mengelola pangan di sektor pertanian. Serta menfasilitasi dalam faktor input seperti subsidi bibit, pupuk, racun hama, dan memberi mitigasi yang baik untuk masyarakat yang bekerja di bidang sektor pertanian. Sehingga produksi panen lokal akan naik dan penyediaan stok cadangan beras banyak hanya untuk konsumsi masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga. Negara juga akan melarang penimbunan untuk segelintir orang dari pihak tertentu. Sehingga tidak ada manipulasi dari stok beras yang didistribusikan ke masyarakat. Serta membentuk harga beras di bawah harga alami melalui mekanisme pasar. Hal ini tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan beras. Oleh karena itu, solusi hakiki persoalan ekonomi dan fluktuasi harga bukanlah regulasi dalam sistem kapitalisme melainkan perubahan dalam sistem Islam yang diterapkan secara kaffah (menyeluruh) di bawah naungan khilafah. 

Waallahu a'alam bish-shawab.