Beras Mahal Di Saat Stok Melimpah, Kok Bisa?

 

Oleh Eviyanti

Pendidik Generasi dan Pegiat Literasi

 

Beras merupakan bahan pangan pokok sekaligus sumber karbohidrat di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara agraris, hampir seluruh daerah di Indonesia merupakan penghasil padi. Lantas itu, petani menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Indonesia. Mayoritas negara yang mengonsumsi beras sebagai makanan pokok berada di kawasan Asia. Sebagian negara tersebut merupakan penghasil beras dan mendapat julukan lumbung padi dunia, karena telah mengekspor beras ke seluruh penjuru negara. Namun, fakta hari ini sangat ironi. Pasalnya, di saat stok beras melimpah, tetapi anehnya, di lapangan harga beras mahal.

Seperti yang dikutip oleh media online Bisnis.com, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, Harga beras menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami kenaikan harga di sekitar 133 kabupaten/kota bulan Juni ini. Beberapa pihak menilai terjadinya kenaikan harga beras ini tidak masuk akal, mengingat tahun ini produksi beras nasional dalam kondisi memuaskan. Di mana stok cadangan beras pemerintah adalah yang tertinggi sepanjang sejarah.

Ketidaknormalan ini mengindikasikan adanya gangguan rantai distribusi beras yang berdampak pada kenaikan harga di pasar. Di sisi lain adanya kebijakan mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah besar, justru menciptakan penumpukan stok di gudang. Akibatnya suplai beras ke pasar menjadi terganggu dan harga pun naik. Inilah ciri pengelolaan pangan dalam sistem kapitalis, yang tidak pro kepada lllrakyat, tetapi tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan elite.

Dalam kapitalisme, pangan bukan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperdagangkan demi keuntungan. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga.

Selain itu sektor pertanian juga sudah dikuasai oligarki, dari hulu hingga hilir. Sementara negara tidak memberikan bantuan kepada petani. Petani harus mandiri terlebih petani yang sedikit modal. Para petani memang tidak bisa berharap banyak pada pihak pemerintah. Banyaknya ritel milik oligarki yang menguasai bisnis beras pun memengaruhi harga beras menjadi mahal, karena mereka dapat memainkan harga pasar.

 Paradigma Islam

Islam menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara, yang akan menyejahterakan rakyatnya. Pun menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan negara, dan segala hal yang berkaitan, karena semua itu saling memengaruhi, seperti ketahanan pangan. Islam melarang kaum muslim dikuasai oleh orang kafir. Maka, haram bagi umat Islam berada dalam kondisi ketergantungan pada impor, terlebih seperti komoditas bahan pangan.

Segala upaya akan ditempuh pemerintah dalam Islam, demi terwujudnya kesejahteraan umat. Seperti dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan rakyatnya, terutama pada makanan pokok. Namun, boleh melakukan impor untuk komoditas pangan yang tidak utama, karena sifatnya hanya pelengkap.

Negara akan menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, para petani pun harus mempunyai modal yang cukup besar, serta semangat untuk berkontribusi. Petani mendapat akses mudah terhadap sumber-sumber pangan yang serba murah dan berkualitas.

Semua itu tentu tentu ditopang oleh berbagai sistem Islam lainnya. Adanya peran negara mulai dari mengatur dengan sistem keuangan secara Islam, sehingga negara memiliki pemasukan dana yang besar dan melimpah untuk menyejahterakan rakyatnya. Termasuk untuk mendukung kebutuhan pembangunan sektor pertanian.

Dalam Islam (khilafah), negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan. Negara akan mengelola produksi, distribusi, dan cadangan pangan secara langsung, tanpa menjadikannya komoditas dagang. Khilafah akan memberi subsidi bibit, bubuk, maupun memberikan saprotan kepada petani secara cuma-cuma untuk menjamin kualitas beras yang dihasilkan. Khilafah juga melarang penimbunan dan memastikan distribusi merata, sehingga harga stabil dan rakyat terjamin.

Khilafah akan memastikan harga barang-barang yang tersedia di masyarakat mengikuti mekanisme pasar, bukan dengan mematok harga. Pemastian ini pun merupakan ketundukan pada syariat Islam yang melarang ada intervensi harga. Maka, solusi hakiki bukan tambal sulam regulasi, tapi perubahan sistem.

Ketika Islam diterapkan dalam segala bidang, kesejahteraan rakyat pun akan terpenuhi. Tidak akan ada lagi petani miskin, ataupun rakyat tidak sejahtera. Semua masyarakat akan merasakan kemaslahatan. Lebih dari itu, harus ada upaya penerapan syariat Islam yang akan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Saatnya kembali pada sistem Islam, yang berasal dari Sang Khalik. Yang telah terbukti 13 abad lamanya menyejahterakan umat di seluruh dunia.

Wallahualam bissawab