KOLUSI KORUPSI, NISCAYA DALAM ALAM DEMOKRASI

State capture sebenarnya bukan istilah asing. Sebab, ia terus berjalan seperti berjalannya sistem demokrasi yang selalu mengedepankan asas kemanfaatan. Selama mendatangkan manfaat, maka segala cara akan ditempuh untuk mendapatkan kursi kekuasaan yang akan mendatangkan keuntungan yang bersifat materi yang dengan itu mereka dianggap sebagai prestice dalam kehidupan. Ditambah lagi, tabiat sistem demokrasi yang telah lama diterapkan negeri ini memberikan ruang kebebasan untuk bisa mendapatkan jabatan dengan harga yang sangat mahal yaitu slogan semua berjalan mulus kalau ada fulus. KKN (kolusi korupsi dan nepotisme) telah mendarah daging dan sangat sulit untuk diberantas karena dilindungi oleh institusi negara yang senantiasa melingkupi jalannya sistem pemerintahan negri ini dengan mengadopsi pemahaman "Siapa yang punya modal dialah yang berkuasa".

Demikian juga,pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto menyebut ada bahaya besar yang mengintai Indonesia sebagai negara berkembang yaitu state capture. Istilah tersebut bermakna kolusi antara kapital besar dan pejabat pemerintahan serta elite politik yang menghasilkan politik balas budi. Mengapa dikatakan berbahaya? Oleh karena kolusi ini selain tidak membantu mengentaskan kemiskinan atau memperluas kelas menengah, justru keberadaannya menjadi parasit kekuasaan yang sejatinya milik rakyat berubah menjadi kebijakan yang disetir oleh segelintir elite politik yang notabene adalah para pemilik modal besar yang disebut korporasi. Korporasi inilah yang berkolaborasi dengan oligarki untuk mengangkangi setiap lahirnya kebijakan populis yakni seakan akan membela kepentingan rakyat, padahal sejatinya adalah untuk memuluskan keinginan para pemilik investasi. 

Niscaya dalam alam demokrasi

State capture sejatinya merupakan keniscayaan dalam sistem politik Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berperilaku dan kebebasan kepemilikan. Artinya, siapa saja yang mempunyai keinginan berada ditampuk kekuasaan walaupun dalam tanda kutip tidak memiliki kapasitas maupun kapabilitas dalam pemeliharaan urusan umat, akan tetapi mampu membangun relasi dengan para pemilik modal maka apa yang diinginkannya akan bisa terwujud walaupun konsekuensinya mengorbankan rakyat banyak. Itulah watak asli dari penerapan sistem demokrasi yang lahir dari ideologi kapitalisme yang berasas pada sekularisme yakni memisahkan aturan agama dari kehidupan. Sekulerisme juga telah menjadikan manusia-manusia yang serakah akan urusan harta dunia. Tidak hanya itu,  tipisnya keimanan ikut berkontribusi menjadikan penguasa tanpa merasa bersalah menilep uang rakyat dan berkongsi untuk menjalankan tindakan kriminal, dan saat tertangkap tangan berdalih melakukan kelalaian. 

kapitalisme sekuler yang diterapkan hari ini mendorong manusia untuk menjadikan dunia sebagai tujuan pertama untuk meraih kebahagiaan yang bersifat semu serta menjadi fokus utama walaupun dengan menghalalkan segala cara. Selain itu, sistem ini juga meniscayakan terjadinya politik transaksional karena penguasa membutuhkan banyak  modal untuk maju dalam kontestasi demokrasi, sehingga membutuhkan kucuran dana yang besar dari para pengusaha. Dari faktor itulah, pengusaha akan menuntut balas budi dalam bentuk intervensi kebijakan penguasa yang terpilih, dan pada akhirnya lahir undang-undang yang menyengsarakan rakyat. 

Solusi hakiki

Syari'ah Islam telah memberikan pengajaran yang sangat mulia bagaimana mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Sebabnya dalam pandangan Islam tidak pemisahan antara agama dengan kekuasaan. Kekuasaan tanpa agama akan runtuh, sementara agama tanpa kekuasaan akan lumpuh. Dengan demikian, Islam adalah agama sekaligus ideologi yang integral dan komprehensif. Sistem Islam telah menjadikan akidah islam sebagai asas kehidupan setiap individu termasuk juga menjadi asas dalam pengaturan kehidupan bernegara. Kepribadian Islam akan membentuk corak yang khas dan unik serta akan berpengaruh pada perilaku setiap individu muslim, bahkan saat mereka menjadi penguasa sekalipun. Hal ini akan menjadikan setiap individu berbuat jujur dan profesional, serta tidak akan menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri dengan perbuatan curang. Islam juga memandang jabatan sebagai amanah, dan wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan hukum syara. Oleh karena setiap amal yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Selain itu, sistem Islam juga memiliki mekanisme untuk menjaga integritas setiap individu rakyat maupun pejabat dengan pemberlakuan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan yaitu memakai hukum hudud,jinayat,takzir dan mukhalafat. Dengan demikian, permasalahan kolusi dan korupsi akan dapat dicegah dalam negara yang menjalankan aturan Islam secara kaffah.

Allah SWT berfirman; " Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ".(Qs.Al-Maidah;49)

WAllahu A'lam bi Ash-Showwab. 

Penulis; Miratul Hasanah (Pemerhati masalah kebijakan publik)