Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd (Pegiat Literasi)
Sebanyak 88 kelompok tani di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan anggota DPR RI Dadang M. Naser. Penyerahan alsintan ini sebagai upaya mendukung swasembada pangan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Dilakukannya penyerahan alat dan mesin pertanian itu berlangsung di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Beberapa alsintan tersebut diantaranya terdiri dari traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter.
Dadang Naser menyatakan bahwa penyerahan alat dan mesin pertanian tersebut sebagai wujud nyata dari pihaknya dalam mendukung swasembada pangan. Selain itu, ia berharap agar alsintan yang telah terdistribusikan itu mampu meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Bandung. “Penyerahan alsintan ini saya menyerap asprirasi dari petani. Selain untuk mendukung swasembada pangan, saya juga berharap alsintan ini juga bisa meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Bandung. Maka, para petani Kabupaten Bandung bisa lebih sejahtera,” ungkapnya, Senin (19/5/2025). (rri.co.id)
Sistem Kapitalisme Melahirkan Paradigma yang Salah
Dukungan dan bantuan alat serta mesin pertanian belum cukup untuk mendorong swasembada pangan, tapi yang harus dilakukan adalah negara hadir untuk melakukan fungsinya sebagai periayah (pengatur) dan penyokong terkait urusan umat. Terlebih lagi berkaitan dengan pertanian sebagai aspek yang penting mewujudkan swasembada pangan suatu negara.
Konsep dan paradigma politik kapitalis neoliberal yang telah meminggirkan peran negara dalam mengurusi pangan adalah akar persoalan. Dengan peran negara hanya sebatas regulator dan fasilitator, mengakibatkan pengurusan pemerintah di tengah rakyat hilang dan diserahkan kepada korporasi baik swasta maupun BUMN. Ketidakhadiran negara pada aspek hulu, selanjutnya, menimbulkan ketimpangan kepemilikan lahan yang menyebabkan banyak lahir petani gurem.
Disamping itu, sulitnya petani mengakses sarana produksi pertanian (saprotan) sebab pada umumnya penyediaan saprotan dikuasai korporasi pertanian. Keadaan inilah yang mengakibatkan biaya produksi para petani sulit ditekan serta berpengaruh pada harga jual panen. Pemberian bantuan negara, baik subsidi pupuk, bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau yang lainnya, jumlahnya masih sangat minim. Bahkan, pendistribusiannya penuh dengan administrasi yang ribet dan terjadi penyalahgunaan. Bagaimana petani akan bisa produktif apabila dukungan dan perhatian kepada mereka masih sangat minim? Bahkan, dengan realisasi konsep liberalisasi ekonomi, mereka dipaksa bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa.
Sistem Islam Melahirkan Paradigma Sahih
Agar memperoleh solusi tuntas dari masalah di atas, maka negara harus melakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh terhadap konsep tata kelola pangan dan pertanian yang diterapkan dan mentransformasi dengan konsep yang terbukti sahih, yaitu Islam. Apabila sistem Islam diterapkan secara kafah, sangat mungkin kedaulatan pangan terwujud, harga pangan akan terjangkau dan stabil, serta para petani juga akan mendapatkan kesejahteraan. Hal ini dapat terjadi karena dalam Islam, arah politik ekonominya adalah bertujuan demi menjamin pemenuhan kebutuhan pokok semua individu rakyat dan peran utama untuk merealisasikannya adalah di tangan negara. Negara/khalifah wajib menjalankan fungsinya sebagai pelayan/pengurus dan pelindung rakyat. Negara benar-benar akan hadir mengatur urusan pangan, mulai dari aspek hulu, distribusi, hingga konsumsi.
Khalifah mesti bertanggung jawab untuk memastikan produktivitasnya pertanian berjalan dengan maksimal. Diantaranya dengan menerapkan hukum terkait pertanahan supaya seluruh tanah produktif. Negara bisa saja memberikan tanah kepada individu tertentu untuk mengelolanya, seraya memantau pengelolaannya. Negara juga memiliki wewenang untuk memproteksi wilayah tertentu dalam pengembangan potensi dan pemanfaatan tanah, negara harus berupaya mengerahkan para ahli untuk mengkaji dan melakukan riset potensi tanah, mana yang layak menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kajian ini memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan pemenuhan yang sempurna.
Sistem khilafah Islam yang akan menyejahterakan rakyat dan memberikan solusi dengan sistem syariahnya, untuk mengatasi masalah krisis pangan sekaligus dapat memacu peningkatan produksi pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Sistem Islam bukan saja telah teruji, tapi juga berkah dunia-akhirat.
Wallahu’alam bisshawab
No comments:
Post a Comment