Penyelesaian Konflik Gaza dengan Jihad dan Khilafah

 

Oleh Santy Mey

Aktivis Muslimah

Presiden Prabowo, pernah menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, memiliki tanggung jawab moral dan politik dalam penyelesaian konflik di Gaza. Beliau menyampaikan hal tersebut, saat hendak terbang ke sejumlah negara Timur Tengah. (Beritasatu.com, 9-4-2025)

Pada saat itu, beliau menyatakan kesiapannya menerima ribuan warga Gaza, untuk dievakuasi ke Indonesia. Sepintas pernyataannya tersebut sebagai misi kemanusiaan. Namun, sesungguhnya hal tersebut justru akan memuluskan agenda pengusiran warga Gaza seperti yang diinginkan oleh penjajah.

Padahal, keputusan tersebut justru menjadi kontra produktif dengan seruan jihad yang disuarakan oleh banyak pihak. Sehingga, bila melihat faktanya hari ini, banyak yang menyadari bahwa tidak ada solusi hakiki selain jihad fi sabilillah. Apalagi, dengan melihat berbagai Upaya yang dilakukan nyatanya tidak menghentikan penjajahan dan genosida. 

Upaya pemerintah untuk mengevakuasi rakyat Gaza, jelas makin menjauhkan dari solusi hakiki, karena sejatinya Zionislah yang melakukan pendudukan bahkan perampasan wilayah. Sudah seharusnya Zionis yang diusir dari tanah Plaestina dan bukan malah sebaliknya warga Gaza sebagai warga pribumi yang dievakuasi.

Di sisi lain, evakuasi tersebut bisa jadi merupakan bentuk tekanan AS terhadap Indonesia, salah satunya atas kebijakan baru AS menaikkan tarif impor sebesar 32 persen. Keberhasilan upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi atas kebijakan tersebut bisa jadi akan digunakan alat untuk menekan Indonesia agar melakukan evakuasi warga Gaza.  

Boleh jadi, hal ini kelanjutan dari rentetan kerjasama dua negara yang terjalin dengan pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang hingga kini masih memberikan pengaruh terhadap pola perdagangan antara kedua negara.

Alhasil, Inilah buah simalakama bagi negeri yang senantiasa bergantung pada negara lain. Padahal, seharusnya para pemimpin negeri muslim  menyambut seruan jihad. Namun apa daya, pada kenyataan nasionalisme dan prinsip kapitalisme sebagai penghalang dalam menyambut seruan jihad.  

Tanpa disadari, sikap yang ditunjukkan para pengkhianatan pemimpin negeri muslim, telah memuluskan dan memperpanjang penjajahan yang dilakukan Israel. Semestinya, penjajahan ini harus segera dihentikan dan tidak boleh ada pihak manapun yang mendukungnya termasuk Amerika.

Dengan demikian, negeri muslim seharusnya menjadi negara adidaya yang memimpin dunia.  Sebagaimana halnya, pada masa kejayaan Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah, Islam memang menguasai hampir sepertiga dunia.

Khilafah sebagai negara adidaya akan menerapkan syariat Islam sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam dan membela setiap muslim. 

Terkait, pernyataan presiden Prabowo yang siap menerima ribuan pengungsi Gaza, tapi rakyat Gaza itu sendiri sama sekali tidak ingin keluar dari negerinya. Karena, sejatinya Gaza adalah wilayah yang diberkahi Allah SWT dan bagi warga Gaza kalaupun pada akhirnya harus mati adalah kematian yang mulia sebagai syahid.

Padahal, khilafah notabene pemerintahan yang menerapkan hukum syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sayangnya, sampai saat ini khilafah belum tegak, sehingga nasib umat Islam pun makin sengsara.

Umat harus terus didorong untuk menolak evakuasi warga Palestina. juga menyeru penguasa untuk mengirimkan tentara demi membela saudaranya muslim Palestina. 

Pada saat yang sama, umat juga makin kuat  berjuang untuk menegakkah khilafah. Karena hanya jihad dan tegaknya khilafah solusi hakiki untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah.

Gerakan umat ini, membutuhkan kepemimpinan partai islam ideologis agar tetap berada di jalur perjuangan yang benar. Sehingga, dapat memberikan pengaruh besar dalam mendorong penguasa negeri muslim dengan segera mengirimkan pasukan tentara (militer) untuk berjihad dan tegaknya khilafah, Allahu Akbar.

Wallahu'alam bissawab