Oleh Rahma
Sampai saat ini, jumlah anak-anak yang tidak sekolah masih cukup banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin. Beliau menyampaikan bahwa penyebab tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) adalah karena faktor ekonomi dan terpaksa membantu orang tua untuk mencari nafkah. Angka ATS yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah sebanyak 25,55 persen dan mencari nafkah sebanyak 21,64 persen. “Kalau kita lihat kondisi di faktualnya, faktor ekonomi dan bekerja menjadi penyumbang terbesar dari anak-anak kita yang tidak sekolah,” ujar Tatang dalam Rapat Panja Pendidikan dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tirto.id, Senin(19/5/2025).
Sesungguhnya pendidikan adalah hak setiap warganegara. Namun sayang selama ini intervensi pemerintah di bidang pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dan Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) bagi keluarga miskin tidak bisa menjadi solusi tuntas karena tidak bisa menghilangkan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan Pendidikan. Faktor ekonomi dan mencari nafkah merupakan bukti pendidikan sebagai komoditas mahal yang tidak bisa diakses oleh seluruh rakyat. Hal ini bertentangan dengan UU sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidikan dasar dijamin oleh Pemerintah.
Untuk menutupi kegagalan sistem kapitalisme, saat ini pemerintahan menggagas Sekolah Rakyat untuk anak orang miskin ( kurang mampu ) dan Sekolah Garuda Unggul untuk anak orang kaya (mampu) sebagai jalan tengah yang bersifat akomodatif. Program-program kebijakan ini akan dinarasikan rezim sebagai upaya untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sejatinya program tersebut hanyalah program populis yang tidak menyelesaikan akar masalah, sekedar solusi tambal sulam dalam sistem kapitalisme.
Sistem kapitalis memandang dan menilai segala hal dari segi untung rugi. Dan saat ini pendidikan dianggap tidak menguntungkan sehingga dana anggaran dari negara sangat minim jika dibandingkan dengan kucuran dana di bidang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung lepas tangan dalam pembiayaan pendidikan warganya.
Pendidikan dalam sistem Islam
Dalam Islam pendidikan adalah hal yang sangat diutamakan. Sebagaimana sabda Rasulullah :
" Meraih ilmu itu wajib atas semua muslim." ( HR. Ibnu Majah ).
Tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah mendidik tiap muslim menguasai ilmu agama yang wajib bagi dirinya sehingga merupakan kewajiban ( fardu ain ), seperti menuntut ilmu akidah, fikih ibadah dll. Serta mencetak pakar dalam bidang tsaqafah yang dibutuhkan umat seperti ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits, pakar sains dan tekhnologi. Dengan demikian secara syariat pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan yang diwajibkan bagi seluruh umat, untuk menyelesaikan segala urusan agama dan dunia.
Islam memandang bahwa Pendidikan adalah hak dasar anak, baik itu di jenjang sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Pendidikan adalah hak syar’i warga negara sebagaimana kesehatan dan keamanan. Negara secara langsung bertanggungjawab memenuhi seluruh kebutuhan dasar publik di mana negara sebagai penyelenggara sekaligus memenuhi pembiayaan dari Baitul Maal. Tidak ada dikotomi akses pendidikan bagi anak orang kurang mampu dan anak orang kaya baik di kota maupun di daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota.
Pendidikan Islam diselenggarakan untuk mencetak generasi bersyakhshiyah Islam yang menguasai ilmu terapan serta dipersiapkan untuk mengagungkan peradaban Islam dan siap berdakwah dan berjihad ke seluruh penjuru dunia. Sepanjang sejarah telah terbukti bahwa pada masa kekhilafahan, Islam mampu mencetak para ulama sekaligus ilmuwan yang karyanya dikagumi dan menginspirasi dunia.
Pendidikan Islam akan menjadi mercusuar dunia, kiblat masyarakat internasional. Generasi Muslim juga akan hadir sebagai penjaga dan pembentuk peradaban Islam yang mulia.
Wallaahu a'laam bisshawaab.
No comments:
Post a Comment