Pembangunan IKN secara Masif : Memicu Banjir

Oleh : Siti Rukayah, S.P

Balikpapan terguyur hujan lebat sehingga menimbulkan keresahan baru bagi sebagian warga di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Adanya permasalahan banjir diduga penyebab utamanya adalah dikarenakan terdapat proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) tepatnya di Jalan Tepo Kilometer (KM).

Kondisi lapangan proyek pembangunan jalan tol di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur belum terhubung dengan sempurna. Dan struktur beton bertiang yang merupakan bagian dari konstruksi tol, dibangun membelah pemukiman warga. (Berdasarkan info dari Tribun Kaltim.co, Rabu, 16/4/2025)

Tertulis "Hati-hati, ada pengalihan jalan, kurangi kecepatan" pada rambu peringatan pada jalan cor di sisi kanan dilewatkan di bawah tol.

Jalan tersebut biasa digunakan oleh warga sekitar, dan sebagai akses untuk menempuh ke salah satu fasilitas pendidikan Sekolah Dasar di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Pembatas jalan oranye pun tampak dan kerucut lalu lintas ditempatkan untuk menandai area konstruksi.

Di dekat area struktur beton, terlihat beberapa pekerja proyek yang sedang beraktivitas. Sehingga masifnya aktivitas konstruksi tol menyebabkan sistem drainase yang ada tidak mampu lagi menampung limpasan air hujan, akibatnya genangan air semakin meluas dan memperparah kondisi pemukiman penduduk. Sehingga nilah yang menjadikan keluhan warga setempat semakin terdengar.

Komisi III DPRD Balikpapan pun juga menyoroti persoalan banjir di sekitar proyek strategis Jalan Tol tersebut. Kondisi ini dirasakan oleh sejumlah warga di Jalan Tepo KM 10, meliputi RT 5, 6, dan 62 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Halili Adinegara selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan juga menyampaikan bahwa akar permasalahan dari adanya banjir tersebut adalah minimnya infrastruktur penunjang yang memadai di area pembangunan jalan tol. Secara spesifik, ia menyoroti ketiadaan akan drainase yang optimal dan bozem sebagai penampung air.

Jika berbicara mengenai banjir, maka penyebabnya bisa saja karena faktor alam dan non alam. Sehingga pembangunan secara masif tanpa adanya ahli ataupun strategi matang maupun pengawasan tentunya akan menimbulkan terjadinya banjir.  Apalagi jika ditambah dengan masifnya pengupasan lahan, baik dengan berizin ataupun tidak. Inilah spesifik tata kelola alam dan kota yang kapitalistik (kebijakan berasaskan manfaat, modal kecil keuntungan besar) tanpa memperdulikan efek lingkungan yang akan memicu banjir.

Sebenarnya banjir dapat dicegah, jika terdapat infrastruktur atau sarana pendukung, namun sayangnya dikarenakan terbatasnya dana, sehingga antisipasi tersebut tidak dilakukan dan pada akhirnya perumahan termasuk sekolah terkena dampak banjir.

Dan jika terjadi banjir, seharusnya perlu ada solusi penanganan cepat dan tepat. Sayangnya penguasa dalam sistem saat ini abai akan amanahnya tersebut.

Kalau di dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa berbagai persoalan yang menimpa umat Islam dan kerusakan yang terjadi dimana-mana karena ulah manusia, sebagaimana yang tertulis dalam TQS. Ar-Rum ayat 41. Dan berbagai kerusakan terjadi akibat tangan manusia karena meninggalkan perintah Allah. (TQS. Thaha : 124)

Sehingga dengan tata kelola alam dan kota dalam Islam sesuai syariat sehingga hasilnya berbuah maslahat yang jauh dari mafsadat.

Dikarenakan dalam pengaturan syariah, terdapat dua poin filosofi, diantaranya adalah : Pertama, pemilik hakiki alam semesta adalah Allah SWT. Kedua, Allah sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa manusia mengelola pada yang ada dalam semesta berdasarkan hukum-hukum Allah. Sehingga, semisal dihadapkan pada persoalan pengelolaan tanah, maka wajib menggunakan hukum Allah, yakni hukum Sang Pemilik Alam semesta.

Jikalau terdapat pembangunan bahkan termasuk pemindahan ibukota, maka akan diperhatikan secara strategis dan politis, tidak hanya dipandang dari sisi sarana fisik semata.

Dengan begitu, secara langsung menggambarkan kepada kita bahwa penguasa di dalam Islam amanah, mengurusi rakyat, dan secara cepat menyelesaikan persoalan umat termasuk jika terjadi banjir. Sehingga untuk memperoleh pemimpin dengan tersebut, tentunya hanya ditemui di sebuah negara yang menerapkan Sistem Khilafah yakni Islam diterapkan secara menyeluruh (Kaffah).

[Wallahu a'lam bisshowab]